61 Persil Tanah By Pass


Jumat, 26 Juni 2015 - 19:49:12 WIB
61 Persil Tanah By Pass

Tahap dua adalah simbang Lubuk Begalung - Duku fly over sepanjang 22 km dengan konstruksi flexible pavement (aspal beton). Proyek ini menelan biaya sampai dengan Rp 358 miliar dari pinjaman EDCF tahun 2014.

Baca Juga : Soal Vaksin Nusantara, Tenaga Ahli Menkes Andani Eka Putra Bocorkan 'Rahasia' Terawan

Untuk ukuran Padang, jalan ini termasuk fenomena karena peruntukkan makin terasa menyesak pascagempa dahsyat 2009 lalu, diiringi dengan bermigrasinya warga Padang dari kawasan Pantai menuju ke arah Timur. Sejak saat itu,volume kendaraan yang melewati ruas jalan yang mulai dibangun tahun 1995 lalu itu makin padat.

Belum ada catatan resmi soal peningkatan arus kendaraan di kawasan ini pasca gempa. Selain bermigrasinya warga, perpindahan pusat pemerintah dan sentra ekonomi mikro di Padang ikut memicu peningkatan volume kendaraan. Tak ayal, pelebaran jalan menjadi kian mendesak. Padahal, awal dibangun tahun 1995 lalu itu, kawasan ini diselorohkan oleh sebagian kalangan sebagai tempat jin buang anak.

Baca Juga : Soal Vaksin Nusantara, DPR Tuding BPOM Bohongi Peneliti dan Masyarakat

Namun, keinginan pelebaran jalan itu tak semudah membalik telapak tangan, kendati uang yang dibutuhkan sudah di depan mata. Beberapa titik jalan, yang belum terbebaskan karena masih diklaim oleh sebagian warga sebagai lahan miliknya. Proses konsolidasi tanah yang disiapkan oleh pemerintah sebelum-sebelum ini, tak tuntas sehingga membuka peluang klaim dari warga.

Dirilis Haluan pada edisi Jumat (26/6) kemarin, ada 61 persil tanah yang belum bisa dibebaskan. Padahal, sebagian besar jalan sudah dikerjakan oleh kontraktor asal Korea Selatan yang berjoin dengan kontraktor lokal. Warga bertahan sementara pemerintah kesulitan untuk memenuhi keinginan warga karena terbentur aturan untuk mengganti lahan yang telah dikonsolidasi tadi.

Baca Juga : Waspada! Siklon Surigae Meningkat 24 Jam ke Depan, 9 Provinsi Diminta Siap Siaga

Dalam kondisi seperti ini, tentu yang dicari adalah jalan keluar karena walau bagaimanapun, jalan ini sangat dibutuhkan Padang, khususnya dan Sumatera Barat pada umumnya. Jika berhasil menuntaskannya, maka perban­dingan antara volume jalan dengan volume kendaraan bisa makin dipersempit. Dari informasi yang pernah dikum­pulkan,­ pada tahun 2014 lalu saja, penambahan sepeda motor di Sum­bar mencapai 6.000-7.000 unit per bulan. Jika diasum­sikan 60 persen kendaraan itu ada di Padang, maka penambahan itu tak sebanding dengan penambahan volume jalan.

Ditlantas Polda Sumbar pernah merilis arus lalu lintas di Padang bisa tak bergerak, jika seluruh kendaraan berjalan di waktu yang sama tahun 2020 mendatang. Melihat prediksi ini, penting kiranya jika pelebaran jalan By Pass yang akan dilengkapi beberapa underpass dan fly over di beberapa persimpangan padat untuk dituntaskan.

Baca Juga : Kabar Gembira Bagi PNS, THR Dipercepat & Bisa Lebih Besar dari Gaji Pokok

Kerja keras Pemerintah Kota Padang dan Pemkab Padang Pariaman (sebagian lahan yang belum dibebaskan itu ada di Padang Pariaman) tentu perlu dihargai. Namun, kerja keras itu juga perlu dipertanyakan karena sejak dua tahun lalu, 61 persil lahan itu tak jua kunjung rampung. Kewibawaan pemerintah atas masyarakatnya menjadi hal yang tersirat bahwa warga tak peduli dengan program ini.

Perlu ada ketokohan yang bisa meyakinkan warga untuk membantu program pembangunan kota ini. Menghadapi pemerintah hari ini, masyarakat seolah menantang. Jika tak beres ganti ruginya, maka tanah tak lepas. Selain persoalan ketokohan, penting juga formula lain untuk memecahkan rumitnya persoalan ini.

Formulasi lain adalah, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pernah disebut telah disebut merestui ganti rugi lahan 61 persil lahan yang sudah dikonsolidasikan, seperti diwartakan Harian Haluan edisi Sabtu 11 Mei 2013 lalu. Saat itu, Gubernur Irwan Prayitno dan Wako Fauzi Bahar menyebut BPKP mem­beri izin kepada pemerintah daerah untuk proses konsolidasi lahan warga yang belum selesai diganti dengan uang. Lalu, kenapa kini belum rampung juga? ***

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]