P4S Unjuk Rasa ke DPRD


Senin, 29 Juni 2015 - 18:33:59 WIB

Para pedagang disambut Ketua DPRD Kota Padang, Erisman, Wakil Ketua DP­RD Kota Padang, Wahyu Iramana Putra, Ketua Ko­misi IV DPRD Kota Pa­dang, Zulhardi Z Latif, Sekretaris Komisi IV DP­RD Kota Padang, Maidestal Hari Mahesa dan anggota Komisi II DPRD Kota Padang, Dinul Akbar.

Ketua P4Sý, Jasman Tanggo me­ngingin­kan, Pe­m­ko Padang mem­ber­hen­tikan penjualan pakaian seragam di sekolah. Hal ini dilakukan, karena ada dua sekolah yang melalui jalur mandiri mewajibkan siswa baru membayar uang se­ra­gam dengan total harga Rp800 ribu. Sekolah te­r­sebut adalah SMA 1 dan SMA 12 Negeri.

“Berpatokan dari bukti inilah, kami mengadukan permasalahan ke DPRD Kota Padang,” ucap Jasman.

Terkait imbauan dinas sendiri agar wali murid dibebaskan membeli pa­kai­an seragam untuk anak mereka. Itu bohong besar, ada bukti SMA/SMP yang jalur mandiri wajib mem­bayar pakaian seragam dari sekolah. “Dari hemat kami, harga di sana jauh di luar nalar kami,” jelasnya.

Padahal, kawan-kawan di pasar sudah mem­persiap­kan dana dan pakaian untuk dijual kepada wali murid. Namun dengan adanya se­perti ini, tentunya akan mematikan usaha pe­da­gang, padahal sudah men­stok barang dengan ber­hutang ke bank.

“Saya sangat kecewa dengan program ini, nasib kami tidak diperhatikan. Kami tidak pernah se­kali­pun diajak, jelas ini seperti palu godam yang me­ma­tikan usaha kami. Melalui demo ini, kami berharap DPRD menegur pemko dan mampu mengambil ke­bija­kan yang lebih mem­per­hati­kan nasib kami para pe­dagang. Jan dimatian juo usaho kami lai,” tutupnya.

Dan jika usaha ini, tetap ti­dak ada jalan keluar. “La­ngkah yang akan kami la­kukan adalah me­ngum­pul­kan semua pakaian be­serta bon, lalu mengirim kepada Walikota Padang. Awak su­ruah apak tu mam­bayia sa­doalahnyo,” geramnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Kota  Padang, Wa­h­yu Iraman Putra me­nga­takan, seharusnya pemko melalui Dinas Pendidikan melibatkan pedagang dalam permasalahan ini, sehingga rezeki mengalir juga kepada mereka

“Mereka sebenarnya su­dah di stok barang yang akan dijual. Karena ada penukaran melalui ke­bija­kan yang baru, tentu barang mereka tidak tau di­ke­ma­na­kan. Makanya pemko harus hati-hati dalam me­lahirkan kebijakan,” ucap Wahyu

Selanjutnya, pihaknya meminta Komisi IV koor­dinasi dengan Dinas Pen­di­di­kan membahas per­ma­salahan ini. Terkait dengan adanya temuan ini, Wahyu menilai ini adalah sebuah pungutan liar. “Karena atas­an mereka tidak tahu dan apa saja nomenklatur yang tidak sesuai aturan itu di­sebut pungli. Itu bisa jadi temuan, salah itu,” tutupnya.

Kepala Dinas Pen­di­dik­an Kota Padang, Ha­bi­bul Fuadi mengatakan, ia sudah membuat surat edaran ke­pada seluruh sekolah terkait pembelian baju seragam itu. “Dibebaskan kepada semua wali murid, kecuali memang pakaian ciri khas sekolah, seperti pakaian muslim, batik dan olah­raga,” ucapnya

Sebenarnya tidak ada permasalahan yang besar, semua sudah ada aturannya. Terkait dengan temuan itu, ia akan segera me­nindak­lan­juti­nya. Sosialisasi su­dah dilakukan jauh hari, baik melalui surat perintah atau­pun pertemuan dengan UP­TD di setiap sekolah terkait penggunaan baju basiba yang akan digunakan tahun ajaran baru ini.

Ia akui, kecolongan atas tindakan yang dilakukan beberapa sekolah dan tidak tahu sama sekali akan ke­giatan yang dilakukan itu. Sehingga, dengan ke­luar­nya permasalahan ini ia akan klarifikasi terlebih dahulu pada sekolah lain. (h/ade)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]