Rasionalitas Politik Reshuffle Kabinet


Selasa, 30 Juni 2015 - 19:33:42 WIB
Rasionalitas Politik Reshuffle Kabinet

Stagnasi yang dibayang-bayangi ancaman resesi ini berpadu dengan kinerja pe­me­rintah yang kurang me­muaskan di bidang politik dan hukum.  Secara politik, munculnya fraksi-fraksi po­li­tik di dalam tubuh bebe­rapa partai   mains­tream­ memunculkan kecurigaan bahwa istana memang se­dang memainkan kartu “pe­cah belah”,  baik untuk me­le­mahkan vitalitas opo­sisi ataupun untuk me­rang­gul dukungan fraksi-fraksi sem­pa­lan dari partai non pemerintah.

Baca Juga : Habib Rizieq Dituntut 2 Tahun Penjara terkait Kasus Kerumunan Petamburan

Bagi masyarakat, per­pecahan beberapa par­tai­ mainstream ini hanya mem­bawa kegaduhan ke dalam sistem politik nasional dan membangun kesan bahwa partai-partai lebih memilih mem­perebutkan kuasa ke­tim­bang memperjuangkan kepentingan publik.  Mana­gemen konflik yang dimain­kan istana ini akhirnya ma­lah menambah daftar keti­dakpuasan publik atas ki­nerja rezim.

Di bidang hukum pun nampaknya  tak jauh ber­beda. Suksesnya eksekusi mati jilid satu dan dua ter­bukti  belum mampu meng­hapus kekecewaan publik atas   babakbelurnya lem­baga anti rasuah sekelas   KPK. Lembaga pembasmi ko­rup­tor ini kian hari tam­paknya kian tumpul,  men­jauh dari ekspektasi publik , bahkan KPK  seolah-olah hanya menjadi mainan po­litik bagi pihak-pihak ter­tentu.  KPK terlihat seperti institusi uji nyali.  Barang siapa yang mampu menga­cak-acak KPK, maka ke­kuasaan merekalah yang layak diperhitungkan.

Baca Juga : Terima Laporan 134 ASN Nekat Mudik, Tjahjo Kumolo: Jatuhkan Hukuman Displin!

Namun jika dilihat dari sisi yang lain, isu reshuffle kabinet ini sebenarnya bu­kan sekedar isu yang digu­lirkan untuk mereaksi bu­ruk­nya kinerja kabinet. Pada aras yang lebih luas, buruk­nya performa ekonomi na­sional atau amburadulnya relasi beberapa institusi penegakan hukum bisa juga berarti bahwa rezim Jokowi-JK lah yang sejatinya punya performa kurang bagus alias bukan hanya kesalahan ka­binet pada pos-pos tertentu.  Sehingga isu reshuffle boleh jadi adalah isu yang juga secara diam-diam dijadikan kartu andalan oleh Jokowi maupun JK untuk mem­bendung agar isu tidak mele­bar ke ranah yang lebih luas dan ekstrem seperti  isu “lengserkan rezim atau ja­tuh­kan presiden” dan isu strategis sejenisnya.

Kartu jenis  ini sejatinya bermata dua. Disatu sisi bisa memutasi (me­min­dah­kan) isu dari yang awalnya me­nyerang tampuk pim­pinan (istana) berubah menjadi isu yang me­nye­rang kinerja ba­wahan (ka­binet). Dan disisi lain bisa juga  menjadi kartu untuk memperlebar  basis du­kungan politik dengan pe­rombakan yang mem­per­besar porsi partai-partai di dalam komposisi kabinet.

Jokowi-JK beserta ger­bong politik yang me­no­pangnya  mempunyai ke­pentingan yang sangat besar  dalam menjaga legitimasi politik istana ditengah-te­ngah menurunnya tingkat kepercayaan publik ter­ha­dap kinerja rezim dan makin menipisnya batas antara partai-partai pendukung  pe­merintah dan partai-partai penyeimbang (oposisi) .

Jadi dalam perspektif ini, re­­shuffle kabinet bukan ha­nya sebagai salah satu jalan untuk meningkatkan kinerja mesin rezim Jokowi-JK, tapi juga sebagai  gerbang  un­tuk melakukan rekonstruksi  dukungan politik istana.  Hilangnya batas antara blok pendukung pemerintah dan blok penyeimbang di DPR akan memuluskan isu re­shuffle kabinet  menjadi  isu yang akan memperkecil porsi perlawanan politik di parlemen.

Pos-pos kabinet akan menjadi alat tawar-menawar rezim dengan beberapa ke­kuatan politik yang ber­warna abu-abu di  DPR.  Disatu sisi, Jokowi bisa memperbaharui model rela­si politiknya dengan PDIP yang belakangan mulai ku­rang harmonis misalnya . Disisi lain, istana juga  bisa menjinakan partai-partai yang  sampai hari ini masih belum jelas kelamin po­litiknya, apakah bagian dari koalisi rulling par­ties­ atau koalisi oposisi.

Dan bonus lan­jutan­nya, dengan memfasilitasi ber­gulirnya isu reshuffle ka­binet, Jokowi-JK akan me­ngo­kohkan ke­ter­li­ba­tan ti­dak langsunnya  dalam kon­flik-konflik internal  partai seperti Golkar dan PPP.  Bahkan mungkin juga PAN dan Demokrat akan menjadi “next victim”  isu reshuffle kabinet  ini me­ngingat be­nih-benih per­pe­cahan sudah mulai ber­sem­i di tubuh ke­dua partai ini.

Partai-partai yang dilan­da atau  berkemungkinan besar akan  dilanda konflik internal akan serta merta terbagi  menjadi dua  frak­si,­ yakni fraksi yang me­ngi­nginkan pos-pos tertentu di dalam kabinet  (menjadi pendukung aktif peme­rin­tah) dan  fraksi yang kon­sis­ten untuk bertahan sebagai pengimbang atau oposisi.

Meskipun awalnya Joko­wi disatu sisi masih bersikap dingin dalam menanggapi isu reshuffle kabinet jilid per­tama, namun dengan bere­darnya isu pelecehan ter­hadap presiden dari salah seorang menteri dan tun­tutan Jokowi kepada semua ang­gota kabinet Indonesia Hebat agar membuat lapo­ran kiner­ja beberapa waktu lalu me­ngin­dikasikan bahwa dimata Jokowi, reshuffle kali ini sudah memenuhi standar rasionalitas politik alias “su­dah waktunya di re­shuffle”.

Bahkan JK dan mesin-mesin politiknya  terlihat cukup antusias melicinkan isu reshuffle ini sejak jilid pertama. Antusiasme JK cs ini tentu sangat bisa di­pa­hami mengingat posisi JK yang sudah cukup lama ter­saingi oleh kekuasaan Ke­pala rumah Tangga Istana, Luhut Binsar Panjaitan. Jadi secara politis, re­shuffle bisa menjadi “entry point” untuk me­nam­bah personel-pe­so­nal kabinet yang  berasal dari kubu JK untuk mem­perkuat daya ge­dor ke­pen­tingan wakil pre­siden ke tujuh ini di Istana.

Namun terlepas dari per­bedaan penekanan antara Jokowi dan JK  tersebut, jika isu reshuffle kabinet bisa menjadi pembendung la­hirn­­ya isu yang lebih strategis yang pada kadar tertentu akan membahayakan eksis­tensi  istana (bukan hanya Jokowi, tapi juga JK), maka Jokowi dan JK diperkirakan akan sama-sama terlibat aktif me­nggulirkan wacana ini untuk dijadikan jualan po­litik da­lam rangka me­rang­kul ke­kuatan-kekuatan baru pen­dukung eksistensi istana ke depannya. Bahkan bagi JK sendiri, isu reshuffle ini akan menjadi moment emas untuk terus “membuka pintu” se­lebar-lebarnya un­tuk kedua kubu di dalam Golkar . JK serta merta akan menjadi titik penyeimbang utama diantara dua kubu yang sampai hari ini belum kelar berseteru, yakni ARB dan AL.

Jadi pendek kata, re­shuffle bukan hanya sebagai reaksi pemerintah atas ber­bagai capaian kinerja yang mengecewakan, tapi juga reaksi pemerintah atas dina­mika dukungan politik yang terus berubah-ubah. Dalam kaca mata pemerintah, bu­ruk­nya kinerja rezim tidak semata-mata akibat dari mesin-mesin kabinet yang loyo, tapi juga sebagai akibat dari tekanan-tekanan politik yang datang dari pihak ka­wan yang tidak puas maupun dari pihak lawan yang ingin dijadikan kawan  alias ingin kecipratan kekuasaan. ***

 

RONNY P. SASMITA
(Pemerhati Ekonomi Politik)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]