Bayarkan THR 7 Hari Sebelum Lebaran


Rabu, 01 Juli 2015 - 18:38:46 WIB
Bayarkan THR 7 Hari Sebelum Lebaran

“Bagi perusahaan yang telah mengatur pembayaran THR dalam perjanjian kerja atau aturan perusahaan lebih tinggi dari 1 bulan gaji, maka hendaknya dibayarkan THR sesuai perjanjian atau aturan perusahaan tersebut,” kata Kabid Hubungan In­dustrial dan Kesehatan Ker­ja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang, Afriadi Masbiran pada Ha­luan, Rabu (1/7), di Padang.

Baca Juga : Bekas Atom Center Padang Disulap jadi Penampungan Anak Yatim

Ketentuan lebih rin­ci­nya, lanjut Afriadi, ter­tuang dalam edaran walikota Pa­dang tertanggal 30 Juni 2015, yang merupakan tin­dak lanjut dari edaran Gu­bernur Sumbar tertanggal 22 Juni 2015, tentang pem­bayaran THR Keagamaan dan imbauan mudik Le­baran. Edaran itu sudah disampaikan kepada seluruh pihak terkait.

Dikatakannya, bagi peru­sahaan yang tak sanggup membayarkan kewajiban THR dapat mengajukan pe­na­ng­guhan pembayaran. Ha­­nya saja harus disertai alasan yang tepat, seperti mengalami kerugian pada tahun berjalan atau me­ngalami kebankrutan. Na­mun pihaknya tidak serta merta mempercayainya, ka­rena itu akan dilakukan pemeriksaan dengan me­minta institusi terkait.

Baca Juga : Curah Hujan Tinggi, Perumda AM Kota Padang Imbau Warga Gunakan Air Seperlunya

“Jadi tidak mudah pula untuk menghindari kewaji­ban i­tu. Apalagi cuma pe­nun­daan pembayaran. Bila kondisi perusahaan mem­baik, maka harus dibayarkan THR yang tertunda,” ka­tanya. Salah satu persoalan tenaga kerja de­ngan peru­sahaan yang tak sanggup membayar kewajibannya ada­l­ah kasus PT Pem­ba­ngunan Sumbar.  Sebanyak delapan karyawannya me­ngadukan nasibnya ke Din­sosnaker. Perbedaan pen­dapat ini sudah berlangsung sejak 2009.

Kasus Hubungan Industrial

Sepanjang 2014, Din­sosnaker Padang menangani sedikitnya 78 kasus hubu­ngan industrial. Sebagian besar kasus itu terkait per­soalan Pemutusan Hubu­ngan Kerja (PHK). Namun sekitar 90 persen di antara­nya dapat diselesaikan de­ngan damai, tercapai kese­pakatan antara perusahaan dan pekerja. Sedangkan sam­­pai Juni 2015, tercatat 33 kasus yang disampaikan. Kasus masih didominasi persoalan PHK oleh pe­rusahaan yang bergerak di bidang jasa dan per­da­ga­ngan. “Kita selalu meng­upayakan penyelesaian ma­sa­lah hubu­ngan industrial ini dengan jalan damai. Me­mang tidak mudah, tetapi jalan ini paling baik untuk kedua belah pi­hak,” terang Afriadi. (h/vie)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]