BPM Dorong Pemekaran Nagari


Rabu, 01 Juli 2015 - 18:47:56 WIB

Desa/nagari di Sumbar yang hanya 880 buah dengan penduduk 5,5 juta jiwa me­nerima Rp193 miliar terasa sangat dirugikan ketika da­erah Aceh memiliki 6.746 desa dengan penduduk 5,1 juta jiwa menerima Rp1,7 triliun.

“Tidak ada langkah lain selain penataan kembali atau pemekaran desa/nagari. Karena kalau ini tetap kita pertahankan kita akan terus rugi,” jelas Kepala BPM Sumbar, Syafrizal Ucok kepada media di rua­ngan­nya, Selasa (30/6).

Syafrizal mencotohkan, daerah Pasaman hanya me­miliki 19 nagari. Ini apabila di­ka­likan dengan Rp 220 juta dana desa hanya mene­rima Rp4,1 miliar. Dengan besaran dana seperti ini tentu tidak akan cukup untuk membangun infrastruktur di wilayah nagari/desa.

“Untuk mewujudkan ini tentunya perlu sinergi antar semua elemen mayarakat di nagari/desa. Selain itu kita juga berharap agar Peraturan Daerah (Perda) Nagari bisa secepatnya diselesaikan oleh DPRD,” ucapnya.

Syafrizal tidak me­nam­pik untuk pemekaran desa/nagari ini membutuhkan waktu dua hingga tiga tahun. Hanya saja ketika sudah tercatat secara administratif di Kementerian Desa seba­gai desa/nagari persiapan, pada 2018 mendatang setiap desa persiapan ini sudah bisa menerima kucuran dana ini.

“Target kita memang ti­dak langsung tahun ini, na­mun untuk beberapa ta­hun ke depan, “ paparnya.

Untuk pemekaran ini sendiri setiap desa minimal memiliki 4.000 penduduk. Kalau ini sudah terpenuhi maka pembentukan desa/nagari persiapan bisa d­i­lakukan.

Dana Desa Cair

Pen­cairan dana desa ta­hap pertama oleh peme­rintah pusat telah dilakukan pada April lalu ke rekening Pemerintah Daerah (Pemda) masing-masing. Namun da­na ini belum bisa direa­lisasikan lantaran pejabat desa atau nagari harus d­i­latih terlebih dahulu.

Syafrizal Ucok menu­turkan, pencairan dana desa ini dilakukan melalui tiga ta­hapan, dimana untuk ta­hap pertama telah dilakukan pada April lalu dengan be­saran 40 persen dari dana yang alokasi per desa.

“Untuk tahapan kedua akan dilakukan pada Agus­tus dan dilanjutkan tahap ketiga pada bulan September mendatang,” terangnya.

Meski dana ini telah berada di rekening Pemda masing-masing, dana ini belum bisa direalisasikan karena pejabat desa/nagari seperti wali nagari, sekre­taris nagari dan bendahara nagari akan diberi pelatihan terlebih dahulu mengenai pertanggungjawaban, lapo­ran dan kebijakan.

“Kita beri pelatihan du­lu, karena kalau langsung akan membuat bingung juga bagi Walnag dan perang­katnya,”  papar Syafrizal.

Pelatihan akan dila­ku­kan pada minggu keempat Juni. Sementara untuk para mentor akan dibekali di pusat pada awal Juni. “Ada lima pejabat dari lima instan­si yang nantinya akan mem­beri pelatihan yaitu, dari BPM, Bappeda, DPKD, Ins­pek­­t­orat dan dari Biro Pe­merintahan,” jelasnya.

Di Sumbar sendiri kata Syafrizal, ada 14 daerah yang nantinya akan mendapatkan dana ini, 12 kabupaten dan 2 kota. Kota yang masih me­nerima dana ini yaitu Kota Sawahlunto dan Pa­riaman. (h/mg-isr)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 08 Juni 2016 - 17:07:21 WIB

    DPRD Minta BPM Segera Tuntaskan Masalah Aset PNPM Sumbar

    DPRD Minta BPM Segera Tuntaskan Masalah Aset PNPM Sumbar PADANG, HALUAN -- Komisi I Bidang Pemerintahan meminta agar BPM segera menuntaskan masalah aset PNPM mandiri pedesaan tersebut. Apalagi dikhawatirkan akan membuat pejabat nagari bisa terjerat hukum karena tidak adanya pertan.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]