Hakim Sarpin Direkomendasikan 6 Bulan Tanpa Palu


Rabu, 01 Juli 2015 - 18:50:53 WIB

KY menggelar rapat ple­no sejak pukul 14.00 hingga 17.00 WIB untuk mem­ba­has tiga masalah, termasuk sanksi sarpin. Rapat ini menjadi kesimpulan atas rangkaian p­enyelidikan dan pemeriksaan yang dila­kukan KY hingga akhir April 2015. Pengusutan kasus ini sempat terhenti saat Sarpin meng­kriminalisasi pimpinan dan KY sibuk melakukan seleksi calon hakim agung.

Menurut Imam, Sarpin dini­lai terbukti bersalah melakukan beberapa pelanggaran saat me­mimpin persidangan Prape­radilan Komisaris Jenderal Budi Gunawan dan merespon se­jumlah kritik pasca putusan. Meski demikian, KY tak mau menilai soal putusan atau teknis yudisial yang membatalkan status tersangka Budi Gunawan dengan dalih jadi kewenangan MA.

Sarpin dinilai tak teliti dan tak profesional dalam menyusun per­timbangan putusan pra­pera­dilan. Pasalnya, ia salah me­ngutip per­timbangan yang di­dasarkan pada kesaksian Guru Besar Universitas Parahyangan Arief Sidharta. Sarpin juga salah mencantumkan identitas dengan menyebut Arief sebagai Ahli Pidana yang mestinya Ahli Fil­safat Hukum.

Pasca putusan, Sarpin ditu­ding semakin melanggar etika sebagai seorang hakim dengan memberikan respon berlebihan di hadapan publik. Ia tak me­nunjukkan sikap rendah hati layaknya seorang hakim. Sarpin juga justru menantang KY saat diminta memenuhi panggilan pemeriksaan. “Dia malah me­nantang, ‘kalau berani KY datang ke PN Jakarta Selatan’,” kata Imam seperti dirilis tempo.

Tak hanya itu, Sarpin terbukti menerima gratifikasi saat me­laporkan dua pimpinan KY ke Kepolisian Daerah Metro Jaya.  Lalu Apa kata pengacara Sarpin, Hotma Sitompoel? “KY sudah offside. KY sudah menilai materi putusan yang menurut UU tidak boleh,” kata Hotma, Selasa (30/6) malam. Dalam penjelasannya yang dimuat di laman detik.com Hot­ma menilai, selain Sarpin ada juga hakim lain yang mengabulkan gugatan praperadilan.

“Salah menggunakan jasa PH secara prodeo? Dimana atu­ran­nya? Saya percaya putusan KY tidak membuat para hakim kehi­langan independensinya atau kemandiriannya,” tutup dia.(h/net)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Ahad, 16 Juni 2019 - 01:03:10 WIB

    Hakim MK Diprediksi Berbeda Pendapat Hadapi Gugatan Prabowo

    Hakim MK Diprediksi Berbeda Pendapat Hadapi Gugatan Prabowo JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Pakar hukum tata negara Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Juanda memprediksi akan ada perbedaan pendapat atau dissenting opinion di antara hakim Mahkamah Konstitusi dalam menghadapi sid.
  • Selasa, 11 Juni 2019 - 19:53:54 WIB

    Sidang Kasus Politik Uang, Hakim Tolak Eksepsi PH Rika Hanom

    Sidang Kasus Politik Uang, Hakim Tolak Eksepsi PH Rika Hanom SOLOK,HARIANHALUAN.COM-Majelis hakim Pengadilan Negeri Solok dalam putusan sela menyatakan bahwa eksepsi (nota keberatan )  Penasehat Hukum (PH) Rika Hanom dan Joni Edison ditolak..
  • Kamis, 25 Oktober 2018 - 11:19:40 WIB

    Sidang Sengketa Parpol, Hakim Akan Surati DPW PAN Sumbar

    Sidang Sengketa Parpol, Hakim Akan Surati DPW PAN Sumbar PADANG, HARIANHALUAN.COM—Sidang Perdana Gugatan Perdata Fauzan Haviz terhadap DPW PAN Sumatera Barat dan KPU serta Bawaslu Bukittinggi di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang tidak dihadiri lagi oleh DPW PAN Sumbar selaku Ter.
  • Selasa, 04 Oktober 2016 - 15:17:13 WIB

    Diputuskan Hakim, ini Nama Sebenarnya Bakal Calon Wawako Payakumbuh

    Diputuskan Hakim, ini Nama Sebenarnya Bakal Calon Wawako Payakumbuh Baru saja nama sudah diputuskan PN Tangerang. Nama yang tercantum di ijazah sama dengan yang di KTP..
  • Kamis, 27 Agustus 2015 - 19:24:02 WIB

    Hakim Sarpin Jalani Pemeriksaan Tambahan

    JAKARTA, HALUAN — Hakim Sarpin Rizaldi kembali di­periksa penyidik Bareskrim Polri sebagai saksi pelapor pen­cemaran nama baik untuk me­lengkapi berkas pemeriksaan dua tersangka yaitu Ketua Ko­misi Y.


KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]