Hakim Sarpin Direkomendasikan 6 Bulan Tanpa Palu


Rabu, 01 Juli 2015 - 18:50:53 WIB
Hakim Sarpin Direkomendasikan 6 Bulan Tanpa Palu

KY menggelar rapat ple­no sejak pukul 14.00 hingga 17.00 WIB untuk mem­ba­has tiga masalah, termasuk sanksi sarpin. Rapat ini menjadi kesimpulan atas rangkaian p­enyelidikan dan pemeriksaan yang dila­kukan KY hingga akhir April 2015. Pengusutan kasus ini sempat terhenti saat Sarpin meng­kriminalisasi pimpinan dan KY sibuk melakukan seleksi calon hakim agung.

Baca Juga : AHY Cs Absen di Sidang Mediasi Pertama, Kubu Moeldoko: Lecehkan Pengadilan

Menurut Imam, Sarpin dini­lai terbukti bersalah melakukan beberapa pelanggaran saat me­mimpin persidangan Prape­radilan Komisaris Jenderal Budi Gunawan dan merespon se­jumlah kritik pasca putusan. Meski demikian, KY tak mau menilai soal putusan atau teknis yudisial yang membatalkan status tersangka Budi Gunawan dengan dalih jadi kewenangan MA.

Sarpin dinilai tak teliti dan tak profesional dalam menyusun per­timbangan putusan pra­pera­dilan. Pasalnya, ia salah me­ngutip per­timbangan yang di­dasarkan pada kesaksian Guru Besar Universitas Parahyangan Arief Sidharta. Sarpin juga salah mencantumkan identitas dengan menyebut Arief sebagai Ahli Pidana yang mestinya Ahli Fil­safat Hukum.

Baca Juga : Partai Golkar Satu Suara Usung Airlangga Hartarto Jadi Capres

Pasca putusan, Sarpin ditu­ding semakin melanggar etika sebagai seorang hakim dengan memberikan respon berlebihan di hadapan publik. Ia tak me­nunjukkan sikap rendah hati layaknya seorang hakim. Sarpin juga justru menantang KY saat diminta memenuhi panggilan pemeriksaan. “Dia malah me­nantang, ‘kalau berani KY datang ke PN Jakarta Selatan’,” kata Imam seperti dirilis tempo.

Tak hanya itu, Sarpin terbukti menerima gratifikasi saat me­laporkan dua pimpinan KY ke Kepolisian Daerah Metro Jaya.  Lalu Apa kata pengacara Sarpin, Hotma Sitompoel? “KY sudah offside. KY sudah menilai materi putusan yang menurut UU tidak boleh,” kata Hotma, Selasa (30/6) malam. Dalam penjelasannya yang dimuat di laman detik.com Hot­ma menilai, selain Sarpin ada juga hakim lain yang mengabulkan gugatan praperadilan.

“Salah menggunakan jasa PH secara prodeo? Dimana atu­ran­nya? Saya percaya putusan KY tidak membuat para hakim kehi­langan independensinya atau kemandiriannya,” tutup dia.(h/net)

BERITA POPULER Index »


BERITA TERKINI Index »

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]