Moratorium Perubahan PTS Jadi PTN Diperpanjang


Kamis, 02 Juli 2015 - 18:59:17 WIB

Perpanjangan mora­tori­um itu diperlukan karena, disamping berpengaruh pa­da ruang fiskal, sampai hari ini ada beberapa PTN baru yang asalnya swasta, masih bermasalah.

Bahkan ada beberapa PTN yang masalah kepe­gawaiannya belum sele­sai meski statusnya sudah berubah sejak lima tahun lalu.

Beberapa masalah da­lam proses penegerian PTS selama ini lebih banyak menyangkut masalah keter­batasan anggaran di APBN, pencatatan peralihan aset dari swasta ke pemerintah pusat, dan sumber daya manusia terutama soal sta­tus kepegawaian.

Program penegerian PTS telah dimulai sejak tahun 2010 dan hingga saat ini sudah ada 29 PTN baru yang berasal dari swasta.

Tujuan penegerian PTS selain demi meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan tinggi di seluruh Indonesia, juga untuk meningkatkan mutu dan relevansi penelitian ilmiah serta pengabdian kepada masyarakat untuk mendu­kung pembangunan nasio­nal.

Mengingat masih ba­nyak masalah, Ditjen Dikti lantas memberlakukan mo­ra­torium perubahan status sejak 1 Agustus 2013.

Presiden Jokowi juga memerintahkan Menristek dan Dikti mengidentifikasi kebutuhan daerah mengenai pendidikan tinggi yang diper­lukan.

Dari hasil identifikasi dan cek lapangan, Presiden akan memilih dan memu­tuskan mana PTS yang layak untuk diubah statusnya. Ter­masuk diantaranya adalah mempelajari masalah yang terjadi di Universitas Tri­sakti dan Universitas Pancasila. (h/*)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Ahad, 19 April 2015 - 18:27:06 WIB

    Anies Tolak Moratorium UN

    BANDUNG, HALUAN — Me­n­­­teri Pendidikan dan Ke­bu­dayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menyatakan kurang sepakat dengan usulan agar pemerintah melakukan moratorium ujian nasional (UN) karena selama 11 tahun pelak­sa.

  • Ahad, 22 Maret 2015 - 19:21:04 WIB

    Sosialisasi Moratorium Kurikulum 2013 Minim

    KUNKER KOMITE III DPD RI

    JAKARTA, HALUAN — Wakil Ke­tua Komite III Dewan Perwa­kilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Abraham Liyanto menin­jau pengawa­san­atas­pela.

  • Ahad, 15 Februari 2015 - 19:30:58 WIB

    DPR RI Dukung Moratorium Izin Penyelenggara Umrah

    JAKARTA, HALUAN — Legislator asal Sumbar, Agus Susanto menyatakan, rencana pemerintah untuk mem­ber­lakukan moratorium izin pe­nyelenggaraan umrah dinilai sebagai langkah positif. Pasal­nya cukup ba.


KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]