Mogok 500 Tenaga Medis RSUD Pessel Disayangkan


Kamis, 02 Juli 2015 - 18:59:55 WIB
Mogok 500 Tenaga Medis RSUD Pessel Disayangkan

Perubahan sistem tersebut merupakan aplikasi dari Peraturan Bupati Pessel. Kebijakan baru ini mengakibatkan penurunan drastis pendapatan uang jasa layanan medis bidan dan perawat, tapi tidak semuanya. Yang bekerja banyak dan optimal mendapatkan uang jasa lebih tinggi ketimbang yang beban kerjanya sedikit atau minim. Pasien yang datang untuk berobat hanya bisa termangu melihat aksi mogok para tenaga kesehatan. Sambil menahan sakit, mereka mencari sisi-sisi rumah sakit yang terasa lebih nyaman, seperti di lorong atau di bawah pohon.

Baca Juga : DPR: BPPT Perlu Dilibatkan dalam Pencarian Kapal Selam Nanggala 402

Beberapa tenaga medis mengatakan bahwa aksi mogok mereka merupakan bentuk protes terhadap manajemen RSUD M Zein Pessel yang seenaknya menurunkan uang jasa pelayanan medis.  Mereka sangat keberatan dengan kebijakan baru tersebut, karena banyak di antara mereka  yang menggantungkan hidup pada uang jasa tersebut. Karena itu mereka bersepakat tidak akan masuk kerja sebelum ada kejelasan dari  manajemen rumah sakit.  Menurut sumber tersebut, sejak Januari 2015, uang jasa medis diturunkan secara drastis. Uang jasa medis di bangsal tahun 2014 sebanyak Rp4 juta per bulan, sekarang malah diturunkan menjadi Rp 1,5 juta. Demikian juga yang dialami tenaga perawat dan bidan yang berada di poli bedah dan lainnya. Akibatnya yang saat ini tenaga medis hanya menerima Rp800 ribu hingga Rp 1,5 saja per bulan. Mereka juga menyorot kebijakan terhadap dokter spesialis yang uang jasa mesi mereka menjadi Rp50 juta per bulan.

Direktur RSUD M Zein Painan, Busril berupaya menjelaskan dan mendinginkan suasana serta me­ngimbau agar tenaga medis melaksanakan tugasnya dengan baik dan menghentikan aksi mogok. Ketua DPRD Pessel, Martawijaya juga turun menemui perawat dan bidan mengatakan bahwa pihaknya akan berupaya me­nye­lesaikan persoalan yang menjadi tuntutan para tenaga perawat, bidan dan paramedis di rumah sakit itu. Sedangkan Bupati Pessel Nasrul Abit meminta agar persoalan di RSUD diselesaikan dengan baik dan segera oleh direktur RSUD bersama dengan jajaran, sehingga tidak mengganggu pelayanan terhadap pasien dan masyarakat lainnya.

Baca Juga : Larangan Mudik Diperluas, Istana: Belajar dari Kasus Covid-19 di India

Setiap tenaga kerja memang dijamin hak-haknya untuk menyampaikan keluhan, per­ma­salahan  dan aspirasinya termasuk melakukan aksi mogok. Hak untuk mogok itu tidak saja milik tenaga kerja di perusahaan industri swasta, tetapi juga tenaga medis baik yang bekerja di rumah sakit swasta atau pun di rumah sakit-rumah sakit milik pemerintah.

Aksi mogok diatur dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Meski aksi mogok dilindungi Undang-Undang, tapi tak boleh dilakukan secara serampangan. Dalam UU itu juga disebutkan “Bagi pelaksanaan mogok kerja yang berlaku di perusahaan yang melayani kepentingan umum atau perusahaan yang jenis kegiatannya berhubungan dengan keselamatan jiwa manusia, pelaksanaan mogok kerja harus diatur se­demikian rupa sehingga tidak mengganggu kepentingan umum dan membahayakan keselamatan masyarakat”.

Baca Juga : Ketua DPD RI Minta Imigrasi Deportasi Warga India yang Eksodus ke Indonesia

Karena besarnya resiko pemogakan yang dilakukan tenaga medis maka mantan Menteri Kesehatan (almar­humah) Nafsiah Mboi pernah mengeluarkan pernyataan mengejutkan tatkala membuka acara Urun Rembug Ikatan Dokter Indonesia (IDI) akhir Agustus 2013. Kalimatnya “Saya akan bunuh pelan-pelan dokter yang mogok kerja”. Ungkapannya itu menjadi topik hangat di pelbagai jejaring media sosial seperti twitter dan facebook. Walau kemudian diralat sebagai canda dan tak serius, namun hal tersebut menggambarkan kekhawatiran atas dampak dari aksi mogok para tenaga medis. Halnya dengan aksi mogok di RSUD M Zein Pessel, jika persoalan itu sebelumnya dibicarakan secara baik-baik  antara manajemen RSUD dengan tenaga para medis tentu masalahnya tidak berlarut-larut dan tidak akan sampai terjadi aksi mogok seperti kemarin. Jika persoalan itu tidak selesai di tingkat manajemen RSUD bisa berlanjut ke Dinas Kesehatan, atau jika masih belum ada solusi juga bisa dibawa hingga ke kepala daerah, dalam hal ini Bupati Pessel Nasrul Abit. **

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]