Merevitalisasi Tribrata Polri


Kamis, 02 Juli 2015 - 19:00:57 WIB
Merevitalisasi Tribrata Polri

Dalam kaitannya dengan pemerintahan, Kepolisian Ne­gara Republik In­donesia (Polri) meru­pakan ma­ni­festasi dari fungsi pe­me­rintahan negara di bidang pe­me­liharaan keamanan dan ke­ter­tiban masyarakat. Se­hing­ga Polri dapat men­­dukung jalannya tata pe­merintahan yang baik (good governance) apabila ter­wujud kepolisian yang baik (good police). Polisi sebagai pengelola keamanan dan ketertiban umum dibu­tuh­kan bagi stabilitas pe­me­rintahan.

Baca Juga : BPOM Tetap tak Restui Vaksin Nusantara, Ternyata Ini Penyebabnya

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, aparat kepolisian senantiasa dituntut untuk bertindak berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku, dan dengan mengindahkan nor­ma-norma agama, keso­pa­nan, kesusilaan, serta men­junjung tinggi hak asasi ma­nusia (Pasal 4 UU No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara RI). Begitu juga ditentukan pula bahwa apa­rat kepolisian harus me­ngutamakan tindakan pen­cegahan (preventif) daripada represif (Pasal 19 ayat (2) UU a quo).

Namun, pada kenyataan sehari-hari yang kita lihat dan rasakan adalah Polisi menjelma laksana momok menakutkan bagi ma­sya­rakat. Persoalan ini tak dapat dinafikan dari fakta la­pa­ngan yang mengemuka bah­wa aparat kepolisian masih menggunakan cara-cara ke­ke­rasan dalam mem­per­laku­kan masyarakat, tatkala men­­jalankan tugas. Cara-ca­ra­ kekerasan untuk me­ngung­kap fakta dan bukti di balik sebuah kasus kejahatan menjadi sesuatu yang tak terbantahkan bahwasanya nilai-nilai militeristik masih menjadi anutan bagi aparat kepolisian.

Baca Juga : Pekerja Harap Bersabar, Sisa BLT Subsidi Gaji 2020 Masih Tahap Pendataan

Kepolisian dinilai se­bagai institusi yang paling banyak terlibat kasus keke­ra­san terhadap warga sipil. KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) men­catat jumlah kasus penyik­saan oleh polisi terus me­ningkat. Pada 2010-2011 terjadi 86 kasus. Pada perio­de 2012-2013 menjadi 100 kasus. Dan bertambah 108 kasus pada 2013-2014.

Litbang Kompas (Senin, 13/4/2015) meliris laporan pengaduan masyarakat ter­kait kinerja Polri meningkat hingga 17 persen, dari 668 pelaporan (2013) menj­adi 778 pelaporan (2014). Ma­teri yang dilaporkan masya­rakat beragam, mulai dari buruknya pelayanan, ke­berpihakan penanganan per­kara, proses pe­nyi­di­kan yang berbelit-belit, hingga aro­gansi polisi. Dari semua kasus yang masuk, terbanyak ada­lah pe­nga­duan terkait proses yang berlarut-larut, penyim­pangan pro­sedur, dan pe­nyalahgunaan we­wenang atau kekuasaan.

Baca Juga : Ini 7 Fakta di Balik Rencana Reshuflle Kabinet, Posisi Menteri Investasi akan Jadi Rebutan Partai Politik

Bahkan, Komnas HAM menyatakan dari setiap ta­hunnya rata-rata ada 5.000-7.000 kasus pelanggaran HAM di Indonesia, Polisi sebagai Institusi Pelanggar HAM terbesar kedua yang dilaporkan di bawah kor­porasi. Tentu hal ini kon­traproduktif dengan prinsip Polri, yang dalam me­lak­sanakan tugas dan we­we­nang­nya senantiasa me­njun­jung tinggi hak asasi manusia (Lihat Pasal 19 ayat (1) UU No. 2/2002 tentang Ke­po­lisian RI).

Dalam perspektif keta­ta­negaraan, kecenderungan represif dari aparat ke­po­lisisan menghalangi ter­wu­judnya kepolisian yang baik dalam ranah konfigurasi tata pemerintahan yang baik. Aparat kepolisisan sebagai alat negara perlu meng­ga­risbawahi bahwa penye­leng­garaan keamanan adalah salah satu bentuk pelayan publik dengan menggunakan fasilitas yang berasal dari publik pula, sehingga pe­nyelenggaraan keamanan jangan sampai justru me­ngancam keamanan publik atau rakyat itu sendiri.

Baca Juga : Hilangkan Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai Makul Wajib, Ketua MPR: PP 57/2021 Cacat Hukum

Kata pakar resolusi kon­flik, Robert Irwin Rotberg dalam Failed States, Collap­sed States, Weak States: Causes and Indicators (2003),­ merumuskan bahwa salah satu faktor kegagalan suatu negara berkaitan de­ngan persoalan kemampuan terhadap pengelolaan ke­amanan. Tak dapat dinafi­kan, negara gagal  adalah  negara  yang  tidak  dapat  lagi men­jalankan  fungsi-fungsi  da­sarnya  (yang salah satunya sektor keamanan).

Polri harus mampu me­ngu­bah mindset dan culture-set organisasi secara cepat sehingga akan mampu meng­gerakkan ‘revolusi men­tal’ dalam setiap kesatuan Polri, baik di tingkat Mabes, Polda, Polres, Polsek, maupun Ba­binkamtibmas.

Paradigma polisi sipil dan community policing ha­rus mampu dijadikan mo­dal untuk melakukan al­terasi Polri yang nyata, kongret, dan riil sesuai tugas pokok dalam mengayom dan melindungi ma­sya­ra­kat. Maka dari itu, jika asa boleh disematkan pada pe­ringatan Hari Bha­yang­kara yang ke-69 ini, lak­sa­na­kanlah sebagai mo­men­tum penting men­de­konstruksi citra Polri. ***

 

ALEK KARCI KURNIAWAN
(Peneliti Muda Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH–Unand)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]