RSUD Painan Lumpuh 3 Jam


Kamis, 02 Juli 2015 - 19:11:47 WIB

Pantauan Haluan, pasien yang datang ke rumah sakit itu hanya bisa termangu melihat aksi yang dilaksanakan tenaga kesehatan tersebut. Sambil menahan keluhannya, mereka mencari sisi-sisi rumah sakit yang terasa lebih nyaman, seperti di lorong atau di bawah pohon.

“Ini sebagai bentuk protes kami pada manajemen RSUD M Zein yang seenaknya menurunkan uang jasa pelayanan medis.  Di antara kami juga banyak yang meng­gantung­kan hidup pada uang jasa ter­sebut,” kata salah seorang perawat yang tidak bersedia disebutkan namanya. Tenaga medis itu bersepakat tidak akan masuk bekerja sebelum ada kejelasan dari  manajemen rumah sakit. Sejak Januari 2015, uang jasa medis diturunkan secara drastis.

“Uang jasa medis di bangsal tahun lalu Rp4 juta per bulan, sekarang malah diturunkan men­jadi Rp 1,5 juta. Demikian juga yang dialami oleh tenaga perawat dan bidan yang berada di poli bedah dan lainya. Akibatnya yang saat ini tenaga medis hanya mene­rima sebesar Rp 1,5 juta hingga Rp 800 ratus ribu saja per bulan,” ungkapnya lagi.

Selanjutnya dalam tuntutan tenaga para medis itu menuntut agar manajeman rumah sakit memikirkan kesejahteraan mere­ka. Jika dibandingkan dengan dokter spesialis, pendapatan perawat dan bidan di RSUD bak bumi dan langit.

“Sebagai tenaga perawat dan bidan, kami dituntut bekerja secara profesional dalam mem­berikan pelayanan kepada pasien. Namun pengorbanan kami ini tidak sebanding dengan uang jasa medis yang diterima. Coba ba­yangkan, dokter spesialis dalam satu bulan menerima uang jasa medis sebesar Rp 49-50 juta. Sementara kami hanya di kisaran Rp 800 ribu hingga paling besar Rp3 juta. Angka ini jelas sangat tidak berbanding. Termasuk juga bila dibandingkan dengan pega­wai-pegawai bagian atministrasi lainnya,” ungkapnya lagi.

Karena tuntutan itu meru­pakan harapan bagi 500 orang yang tergabung dalam tenaga keperawatan, bidan dan para­medis di rumah sakit itu, sehingga sebelum ada kejelasan mereka akan tetap mogok bekerja.

“Tingginya honor jasa medis yang diterima oleh dokter spe­sialis, menjadi salah satu penye­bab jasa medis kami menjadi turun. Dari itu kami juga me­nuntut agar jasa medis dokter spesialis diturunkan. Termasuk juga tuntutan agar dilakukan penggantian jabatan pada posisi Kepala Bagian (Kabag) TU, Kabid Pelayanan, serta petugas pengelolah jasa medis,” ujarnya.

Ketua DPRD Pessel, Mar­tawijaya yang turun menemui perawat dan bidan mengatakan bahwa pihaknya akan berupaya menyelesaikan persoalan yang menjadi tuntutan para tenaga perawat, bidan dan paramedis di rumah sakit itu.

“Kami akan mengupayakan beberapa tuntutan perawat, bidan dan paramedis ini bisa ditun­taskan dalam satu minggu. Kalau memang yang dituntut itu meru­pakan hak bagi mereka, maka akan kita perjuangkan. Termasuk juga beberapa tuntutan lainya. Walau demikian, kita tetap me­nga­cu kepada aturan dan keten­tuan yang berlaku supaya tidak ada pihak yang dirugikan,” ujarnya.

Sedangkan Direktur RSUD Dr M Zein Painan, Busril kepada wartawan menjelaskan, bahwa sejak memasuki tahun 2015 ini, manajemen RSUD M Zein Pai­nan menerapkan pola remunerasi dalam melakukan pembayaran jasa medis.

“ Tahun 2014 lalu, pembaya­ran jasa medis terhadap tenaga perawat, bidan dan paramedis di rumah sakit ini berdasarkan kepa­da peraturan bupati (Perbub). Karena berubah menjadi remu­nerasi, sehingga pembayaran jasa pelayanan disesuaikan dengan beban dan tanggung jawab kerja, yang penilaiannya berdasarkan dari penanggung jawab masing-masing kepala ruangan,” ung­kapnya.

Dijelaskannya bahwa jasa pela­ya­nan medis dengan menerapkan pola remunerasi itu adalah sebe­sar 40 persen dari pendapatan. Sedangkan sebesar 60 persennya untuk jasa sarana dan prasarana.

“Kalau melalui pola remu­nerasi ini mereka katakan terjadi perbedaan pendapatan yang sa­ngat tinggi antara dokter spesialis dengan perawat, bidan dan para­medis lainnya, tidaklah benar.  Sebab pembayaran itu dilakukan berdasarkan kepada bobot kerja. Tapi tidaklah sampai Rp50 juta sebagaimana dikatakan,” jelasnya.

Ditambahkan lagi bahwa me­lalui pola remunerasi itu, seba­nyak 150 orang tenaga honor yang berasal dari perawat, bidan dan paramedis di rumah sakit itu menjadi sangat terbantu.

“Dikatakan demikian, sebab tenaga honor yang sebelumnya tidak pernah menerima jasa me­dis, sekarang  sudah bisa mene­rima.  Kisarannya sebesar Rp 1,5 juta. Kalau kembali menerapkan pola lama, maka mereka ini tidak bisa menerima. Walau demikian, apa yang menjadi tuntutan akan kita lakukan kajian supaya ada solusi sebagaimana diharapkan. Karena sudah didapat kese­pa­katan, sehingga semua perawat, bidan dan paramedis lainnya, sudah kembali bekerja pada pukul 11.00 WIB tadi,” tutupnya.

Terpisah, Bupati Pessel Nas­rul Abit mengimbau paramedis dan manejemen RSUD mem­bicarakan hal itu dengan baik-baik. Apapun alasannya, paisen tidak boleh ditelantarkan. “Ini prinsip yang harus dipegang oleh manajemen dan tenaga medis,” katanya.

Bahkan menurutnya, meski puasa, kualitas pelayanan di Rumah Sakit Daerah M Zein Painan  jangan terjadi penu­runan. Pelaksanaan pelayanan tetap prima dan menyenangkan.

“Jangan ada pasien mengeluh atas pelayanan yang diberikan pihak rumah sakit. Misalnya bertindak atau berkata kasar kepada pasien atau keluarganya saat memberikan pelayanan kese­hatan karena alasan puasa,” kata Bupati Pessel H Nasrul Abit Kamis (2/7).

Selain itu Nasrul Abit juga mengingatkan, jangan bedakan pasien dari status ekonominya. Rumah sakit ini terbuka untuk masyarakat ekonomi lemah dan dari kalangan mampu. Seluruh lapisan masyarakat punya kesem­patan yang sama memperoleh pelayanan di Rumah Sakit ini.

Ia mengatakan, meski tenaga kesehatan di RSUD ini masih belum maksimal, namun jangan sampai mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan pada pasien. “Pengelola atau manaje­men rumahsakit masih bisa meng­optimalkan seluruh tenaga medis yang ada,’ ujarnya lagi.

Ia juga mengingatkan, urusan administrasi jangan dibuat ber­belit belit, agar pasien dan ke­luarga pasien yang melakukan pengurusan administrasi tersebut bisa mempercepat proses masuk dan pulang.

“Jika bisa dipangkas atau dipersingkat, lebih baik diper­singkat, sepanjang tidak melang­gar standar baku administrasi. Bagian pengurusan administrasi ini perlu menjadi perhatian pen­ting, sebab selama ini masih banyak keluhan keluhan dari keluarga pasien,” katanya lagi. (h/har)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]