Pilkada Ramah Lingkungan


Jumat, 03 Juli 2015 - 19:21:50 WIB
Pilkada Ramah Lingkungan

Semangat para calon untuk maju men­jadi calon Gubernur/Bupati/Walikota, tak berefek ke­pada semangatnya menjaga “pohon-pohon” yang ada ditepi jalan agar tak menjadi bagian dari “pengrusakan lingkungan”, akibat ambisi “kuasa” bisa bertengger di singgsana jabatan, terkadang melupakan hal remah-te­meh, padahal hal itulah yang mengambarkan “karakter” sebenarnya para calon ter­sebut. Berbuat baik terhadap lingkungan saja, misalnya, pohon, para calon kepala daerah belum lagi menjabat sudah berpikir untuk me­rusa, apalagi terpilih nanti menjadi kepala daerah.

Baca Juga : Ketua DPD RI Minta Imigrasi Deportasi Warga India yang Eksodus ke Indonesia

Maraknya baliho

Sebenarnya, apabila kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2015, persoalan kampanye terbuka dan menampilkan alat peraga sebelum prose­dur yang seharusnya adalah pelanggaran terhadap proses Pil­kada.  Pasalnya, pro­sedur calon kepala da­erah untuk melakukan kampanye, me­nem­pelkan baliho dan seje­nisnya tahap ini,  harus mengikuti kete­tapan dari Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelengara Pil­kada. lebih jelasnya kita bisa mempedomani PKPU No. 2 Tahun 2015, PKPU No. 5 Tahun 2015, aturan yang membahas soal ini.

Baca Juga : Kenapa 117 WN India Bisa Masuk ke Indonesia? Ini Penjelasan Imigrasi Soetta

Tetapi saya tidak melihat dari sisi itu, meskipun dari segi aturan Pilkada para calon kepala daerah sudah melanggar aturan, saya ingin membaca fenomena ini dari sudut pandang lingungan. Banyaknya pohon-pohon tak berdosa dilubangi oleh paku-paku banner dan ba­liho calon kepala daerah, menunjukan bahwa “sikap responsif” calon dirasa ku­rang terhadap lingkungan.

Dengan merujuk Un­dang-Undang Nomor. 32 th 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, langkah para calon kepala daerah, ataupun tim suksesnya memasang  baliho dan banner dipohon-pohon, jelas ini tindakan yang salah yang tak boleh kita tiru, apalagi ini dilakukan oleh orang yang berpendidikan. Sepanjang jalan yang ada di Sumatera barat, baliho, ban­ner dan spanduk dengan berbagai ukuran ditempel oleh calon/tim sukses kepala daerah. Berbagai gaya, foto dan motto mengadirkan “ru­­­­ang publik:” yang tidak nyaman bagi masyarakat. Meskipun Pilkada sudah semakin dekat, masyarakat juga ingin berantusias ingin mengenal para calon, tetapi jika keindahan “kota”, jalan terhalangi akibat baliho, spanduk dan banner calon kepada daerah, sebagai ma­syarakat kita harus bepikir akan keseriusan para calon terhadap kenyaman dan ke­indahan lingkungan Pro­vinsi/Kabupaten/Kota, apa­bila ia terplih nanti.

Baca Juga : Pengendalian Perubahan Iklim, Presiden Jokowi Ajak Dunia Lakukan Aksi Nyata

Misalanya saja, taman kota adalah seni kota yang harus dibiarkan indah, ber­sih dan rapi agar pe­man­dangan sepanjang jalan kota terlihat asri. Dengan ba­nyaknya ba­liho-baliho pe­mandangan di se­panjang jalan taman kota men­jadi terganggu. Pohon-po­hon besar adalah pohon pe­lin­dung yang harus dijaga agar tidak rusak, tetapi “napsu ke­kuasan” yang tak ber­dam­pak pada kepedulian ter­hadap lingkungan menye­bab­kan calon kepala daerah ter­kesan abai dengan per­kara ini.

Jumlah baliho yang ada di Sumbar, misalnya, Kota Padang terlihat berlebihan dan menganggu masyarakat yang ingin menikmati ke­indaham Kota Padang. Alat peraga kampanye yang  di buat semenarik mungkin agar memunculkan keter­tarikan dari masyarakat. Namun, cara mengenalkan sosok bakal kepala daerah  tidaklah dengan baliho yang menarik saja. Tetapi,  dalam  memilih calon kepala da­erah masyarakat le­bih cen­derung melihat “ka­pasitas dan rekam je­jak” seorang calon, bu­kan sekadar kenal de­kat dan mengetahui ben­tuk orangnya, te­tapi bagai­mana kualitas se­orang calon yang akan di­nilai oleh ma­sya­rakat. Untuk men­da­pat­kan penilaian dari ma­sya­rakat seorang calon kepala daerah harus mampu ber­komunikasi dengan baik, bukan hanya mengandalkan baliho. Dari komunikasi calon kepala daerah dengan masyarakat yang intesnsip  akan menghasilkan penilaian serta kepercayaan ma­sya­rakat terhadap calon yang akan  mereka pilih.

Baca Juga : Sri Mulyani Sebut Pemakaian Konsumsi Listrik Tumbuh 3,3 Persen

Karena itu, masyarakat mengetahui pemimpin yang dipilih bukan untuk main-main, tapi untuk memimpin serta menjamin kesejah­teraan masyarakat. Maka dari itu, calon kepala daerah harus mampu melakukan komunikasi politik dengan baik, bukan hanya komu­nikasi visi-misi, tetapi meng­komunikasi terhadap tim suksesnya bagaimana men­jaga lingkungan saat kita mengimipikan sebuah da­erah masa depan yang sehat lingkungan, serta menim­bulkan “partisipasi ma­sya­rakat untuk ber”goto-ro­yong” membangun daerah.

Peran Panwaslu dan Pemda

Banyaknya calon yang mengaku-ngaku sebagai ca­lon Gubernur/Bupati/Wali­kota yang akan bertarung di Pilkada serentak, 9  De­sem­ber 2015. Selain para calon ini belum defenitif sebagai calon kepala daerah, tetapi dengan membuat po­lusi “ru­ang publik” dengan baliho, spanduk dan banner yang tak menyehatkan mata adalah bagian dari pelang­garan dari kemerdekaan ma­syarakat umum untuk menikmati keindahan ling­kungan. Pa­salnya, para calon yang ada  masih disubukkan dengan “sengketa” calon yang akan bertarung ataupun men­cari dukungan kesana-ke­mari, tetapi kejelasan un­tuk men­jadi calon kepala daerah, ibaratnya berjauhan antara “panggangan” dengan “api”.

Seharusnya, Pemda dan Panswaslu setempat tak mem­­­­biarkan persoalan ini te­rus merajalela di sekitar masyarakat. Apabila me­mang hal itu adalah alat peraga kampanye yang me­nya­takan eksistensi diri un­tuk menjadi calon kepala daerah, serta merusak ling­kungan dengan memberi paku alat peraga kam­pa­nyenya di pohon-pohon. Pemerintah daerah hen­daknya bersikap tegas untuk melakukan penertipan, ter­utama Panwaslu sebagai sebagai pegawas jalannya Pilkada ini, agar tak ada pelanggaran administratif, atau hal-hal yang me­resahkan masyarakat.

Jadi, Pilkada serentak yang akan kita ramaikan 9 Desember 2015 nanti, bukan hanya pertarungan “ke­ku­a­san”dan “eksistensi diri”—hendaknya ada proses pem­belajaran, seberapa kuatkah kita memaknai Pilkada de­ngan ramah lingungan se­hing­ga Pilkada tak hanya berebut kursi, tetapi juga menjaga diri dan hati untuk terus peduli. ***

 

ROLA ARISKA
(Peneliti Kebijakan Publik UKM PHP Universitas Andalas, Padang)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]