Soal Seragam, Ombudsman Panggil Kepala SMA 1 dan 12 Padang


Jumat, 03 Juli 2015 - 19:24:11 WIB

Ia mengatakan, pe­nga­duan disampaikan oleh ke­lompok masyarakat yang me­­nyebut diri mereka seba­gai pedagang seragam seko­lah Pasar Raya Pa­dang. Pe­nga­duan tersebut juga ter­kait dengan surat edaran Dinas Pendidikan Kota Pa­dang yang mewajibkan sis­wa-siswi memakai baju ta­luk balango dan baju ba­siba untuk tahun ajaran baru.

Tapi dari pemeriksaan dokomen yang dilakukan terlihat belum ada anjuran ataupun pemaksaan untuk diadakan atau dibeli di se­kolah, lagipula pengaduan yang sama juga sedang dita­nga­ni oleh DPRD Kota Pa­dang.

“Kendati demikian se­telah ini, tidak tertutup kemungkinan Kepala Di­nas Pendidikan akan kita mintakan juga pen­jela­san­nya,” ulasnya.

Sebaliknya sesuai dengan pengaduan masyarakat, pe­nga­daan justru di kelola oleh Kepala Satuan Pendidikan atau Kepala Sekolah melalui Koperasi. Namun menurut pengakuan pedagang, saat mendaftar ulang orangtua justru dihadapkan pada do­kumen jual beli seragam yang di dalamnya sudah ada jenis seragam, harga dan kwitansi.

Keterangan tersebut di antaranya, tiga stel baju ditambah baju batik, koko dan taluk balango serta atri­but sekolah yang harganya mencapai Rp880.000,- / siswa. “Malah menurut kete­rangan Pelapor, uang baju itu harus di bayar lunas dan menjadi syarat mendaftar ulang” tegas Adel.

Soal pengadaan baju oleh satuan pendidikan aturannya sebenarnya jelas, menurut pasal 181 Peraturan Pe­merin­tah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pen­di­di­kan dengan tegas melarang sa­tuan pendidikan menjual pakaian seragam ataupun bahan pakaian seragam di Sekolah.

Bisa saja sekolah mem­bantu pengadaan baju se­ragam, tapi harus di kelola oleh unit usaha sekolah se­per­ti koperasi sekolah. Na­mun dengan syarat tidak boleh dipaksa, dan tidak dikaitkan dengan Pe­ne­ri­maan Siswa Baru (PSB), tidak dikaitkan dengan pen­daf­taran ulang, harga re­latif harus sama dengan harga pasar, dan mem­beri­kan keringanan pada yang tidak mampu.

“Pemanggilan di­mak­sudkan untuk me­min­ta pen­jelasan Kepala Se­ko­lah ter­kait aduan masyarakat ter­sebut,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMA N 1 Nukman mengatakan untuk pem­belian baju seragam dise­rahkan sepenuhnya pada ko­perasi, dan pengelolaannya bersifat independen. Mes­kipun pembinanya berasal dari guru-guru di sekolah SMA 1, namun tetap tidak ada campur tangan dari kepala sekolah dalam me­ngurusi berapa biaya baju dan yang lainnya.

“Tidak ada penawaran dan sebagainya yang dila­kukan pihak sekolah saat anak melakukan pen­daf­taran ulang, apalagi pena­waran harga diatas harga pasar. Saya juga belum ada mengumpulkan orangtua murid untuk mem­per­bin­cangkan soal pakaian se­kolah ini,” ungkapnya.

Ia juga mengatakan ber­sedia jika memang ada pe­manggilan dari Om­buds­man, dan ia juga ber­sedia akan mebawa pengelola ko­perasi untuk memberikan keterangan nantinya. namun ia juga meminta untuk ber­temu secara bersama dengan pihak yang memberikan laporan tersebut, karena sejauh ini untuk PSB online belum ada membicarakan soal seragam sekolah.

“Kalau ada orangtua yang mendaftarkan anaknya dan meminta tolong belikan seragam, baru koperasi akan membelikan. Selain itu har­ganya tetap tidak ada di atas harga pasar,” pungkasnya. (h/rel/mg-rin)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]