Pedagang Seragam Sekolah Minta Pemko Ambil Tindakan


Ahad, 05 Juli 2015 - 19:32:57 WIB

“Terkait kebijakan ter­sebut juga membuat ke­si­bukan baru bagi guru di se­kolah. Hal ini harus segera diselesaikan dan disikapi oleh Mahyeldi sebagai Wali­kota Padang, supaya pihak pe­dagang tidak merasa di­rugi­kan,” ujarnya, Minggu (5/7).

Dikatakan Irwan, sejak sepekan pihaknya men­yam­pai­kan aspirasi ke anggota dewan Kota Padang, namun realisasi dan itikad baik dari Pemko Padang sendiri ma­sih belum ada respon. Ia menegaskan, jika tidak ada tidakan dalam waktu dekat, maka pihak pedagang bisa saja mengadakan gebrakan yang besar nantinya.

“Andaikata pemko tidak juga merespon jeritan para pedagang, yang salah satu program unggulan Mahyeldi melahirkan 1.000 wira­usa­ha, artinya dengan adanya kebijakan sepihak tentu pro­gram katanya pro rakyat tidak sesuai, ini sangat men­za­limi rakyat dan tidak se­suai dengan ucapan beliau,” jelasnya.

Menurutnya, pembuatan desain, motif dan pesanan basiba sendiri bukan dari warga Padang, namun per­mintaan khusus dari oknum yang mempunyai ke­penting­an, “Para pedagang sampai saat ini masih sepi, mereka resah. Stok pakaian yang mereka miliki mau di­kema­kan? Siapa nanti yang akan membayar semua kerugian para pedagang,” ulasnya.

Sementara menurut M­a­i­ly, ketua pedagang pasar mengatakan, bagi para pe­dagang tidak masalah jika pemko membuat kebijakan tersebut, namun perlu kajian yang mendalam dan terlebih dahulu duduk bersama de­ngan para pedagang, jadi tidak seenaknya membuat suatu kebijakan.

Seandainya peraturan ini disoliasikan satu tahun se­belumnya dan disampaikan kepada pedagang, kemudian seluruh warna dan pem­buatan basiba diserahkan ke pedagang dan konveksi pa­sar, tentunya hal tersebut tidak menjadi persoalan bagi pedagang.

“Diharapkan ke Pemko Padang untuk segera me­narik kebijakan yang telah melukai hati dan mem­bu­nuh usaha para pedagang, serta memberikan sanksi yang tegas bahkan kapan perlu menon jobkan ok­num-oknum sekolah baik kepala sekolah maupun guru yang bermain,” pu­ngkas Maily.

Sebelumnya Kepala Di­nas Pendidikan Kota Pa­dang, Habibul Fuadi me­nya­­takan, pihaknya akan me­nin­j­au ulang kebijakan tersebut, kalau banyak masyarakat yang merasa dirugikan. (h/mg-rin)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]