Mantan Dirum PDAM Gugat Walikota Padang


Ahad, 05 Juli 2015 - 19:36:48 WIB

 

Dikatakannya, tuntutan yang dilayangkannya yakni, meminta PTUN membatalkan SK No. 821.21/311/SK/BKD/2015 tentang pemberhentian direksi PDAM Padang pada 22 Juni 2015. Mewajibkan tergugat untuk mencabut putusan tergugat (SK NO. 821.21/311/SK/BKD/2015 ten­­­tang pemberhentian direk­si PDAM Padang pada 22 Juni 2015). Lalu membe­ban­kan biaya perkara pada tergu­gat.

”Kita berharap tuntutan ini segera diputuskan, karena ini menyangkut hak klien kami yang telah direnggut  sewenang-wenang. Kepu­tusannya tampak tak matang. Masa setelah pemberhentian dan diganti oleh pelaksanan tugas (Plt), lalu ada pula Plt yang diganti. “sebutnya.

Menurutnya, Walikota Pa­dang yang mengeluarkan SK NO. 821.21/311/SK/BKD/2015 tentang pemberhentian di­reksi PDAM Padang pada 22 Juni 2015 telah menyalahi ke­wenangannya. Karena mem­­­­berhentikan kliennya tanpa mekanisme yang jelas.

“Jika alasannya reorga­nisasi, kenapa ada pember­hentian. Kalau reorganisasi hanya nama struktur yang berubah. Seharusnya bukan berhentikan dan kemudian digantikan dengan Plt,” te­gasnya. Selain itu, karena tidak adanya kepastian hu­kum. Berasarkan surat kepu­tusan yang diberikan pada Andi Taswin sebelumnya dengan Nomor 821.21/271/SK-BLD/2013 masa jabatan kli­en kami sampai pada 2017 menda­tang. Dengan pem­berhentian yang tidak dengan mekanisme yang jelas, telah menyebab­kan tidak adanya kepastian hukum.

“Ini tidak ada kepastian hukum, makanya kami ingin meluruskan kesalahan Wali­kota Padang yang seme­na-mena,”ujar pengacara yang pernah mendampingi Gus Dur saat menggugat PKB versi Muhaimin Iskandar 2008 lalu itu.(h/mat)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]