Reshuffle Sebuah Kebutuhan


Senin, 06 Juli 2015 - 19:37:15 WIB
Reshuffle Sebuah Kebutuhan

Setelah delapan bulan pemerintahan Jokowi-JK bekerja, pertumbuhan ekonomi justru melorot.  Kegiatan ekonomi melesu di hampir semua sektor. Ppertumbuhan ekonomi triwulan I-2015 hanya 4,71 persen, merosot dari triwulan IV-2014 sebesar 5,02 persen. Perkiraan bahwa kinerja ekonomi triwulan IV-2014 mencapai titik terendah ternyata tidak menjadi kenyataan. Kecen­derungan perlambatan terus berlanjut.

Baca Juga : Catat! Pelanggar Larangan Mudik Bakal Diminta Putar Balik atau Ditilang

Dari 17 sektor dalam produk domestik bruto (PDB), 13 sektor mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi. Semua sektor penghasil barang (pertanian, per­tambangan, dan industri manufaktur) mengalami kemerosotan pertumbuhan. Sementara itu, dari 14 sektor jasa, hanya empat yang tumbuh lebih tinggi, yaitu Informasi dan Komunikasi, Keuangan dan Asuransi, Real Estat, serta Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Namun, secara keseluruhan, pertumbuhan sektor jasa naik tipis bila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2014, yakni masing-masing 6,3 persen dan 6,2 persen.

Berkaca dari kondisi itu, maka desakan atas pentingnya reshuffle kabinet semakin mengencang. Pembahasan masalah reshuffle bukan hanya oleh orang luar, melainkan juga orang dalam kabinet sendiri. Salah satunya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi. Menurutnya setiap menteri, termasuk dirinya, harus siap dan ikhlas jika sewaktu-waktu diganti oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Baca Juga : JK-Surya Paloh Bisa Berkolaborasi untuk Anies Baswedan di Pilpres 2024

Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Mu­ham­ma­diyah Syafii Maarif setelah pertemuan tertutup dengan Presiden Jokowi, 29 Juni 2015 juga membenarkan adanya isyarat pergantian anggota kabinet. Namun dia tidak ingin mendahului Presiden. Soal menteri pengganti, Syafii memberikan saran kepada Presiden untuk mencari sosok yang profesional di bidangnya.

Akan munculnya isu reshuffle, sudah diduga sejak awal terbentuknya Kabinet Kerja, 27 Oktober 2014. Pada saat itu, penunjukan anggota kabinet dilakukan dengan pertimbangan politik, dan bukan pertimbangan pro­fesional, sehingga wajar saja jika ada menteri-menteri yang dinilai kurang cocok menempati posisinya sehingga tidak bisa bekerja optimal. Mereka inilah yang berpotensi akan di-reshuffle.

Baca Juga : Reshuffle Kabinet Jokowi, Nadiem Makarim Layak Diganti?

Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan juga sudah menyampaikan tentang rencana reshuffle kabinet. Presiden Jokowi selaku kader PDIP juga sudah berkonsultasi dan menyampaikan rencana reshuffle kabinet kepada Ketua Umum PDIP Megati Soekarno Puteri. Hal tersebut perlu dilakukan Jokowi agar dukungan terhadap pemerintahannya oleh KIH tetap kuat. Tentu Jokowi sangat sadar bahwa KIH bukan kekuatan mayoritas di perlemen. Karena itu dia mesti memastikan dukungan KIH terhadap pemerintahannya tetap solid dan kuat.

Jika nanti reshuffle benar-benar terjadi, tentu saja tidak hanya sekedar berganti orang. Tetapi  lebih dari pada itu, dapat menyelesaikan kondisi keterpurukan perekonomian Indonesia saat ini. Karenanya jangan mengedepankan like and dislike. Pendekatan professional menjadi kebutuhan. Reshuffle juga  merupakan salah satu solusi dari sejumlah permasalahan yang belum kunjung tuntas hingga kini. Ia menyebut permasalahan tersebut salah satunya adalah keterpurukan di bidang ekonomi. **

Baca Juga : Gatot Nurmantyo Ikut Disuntik Vaksin Nusantara Terawan

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]