Pembangunan PLTMH Terancam


Senin, 06 Juli 2015 - 19:43:22 WIB

Pendemo yang terdiri atas pemilik tanah ulayat, pemuda, tokoh masyarakat dan anak nagari Dusun Kalo-Kalo yang berjumlah 39 orang merupakan perwakilan dari masyarakat Tanjuang Bonai, Tapi Selo dan Dusun Kalo-Kalo. Mereka minta Pemerintah Dae­rah dan DPRD Tanah Datar, untuk segera menghentikan pe­nger­jaan proyek PLTMH agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan.

“Kalau bukan kami yang diku­bur di sana berarti para pekerja proyek atau pemilik proyek yang kami kubur disana,” kata juru bicara pendemo, Gamal (25). Dia geram karena hampir setengah jam berorasi tidak satupun ang­gota sidang paripurna DPRD yang keluar menemui pendemo.

Pendemo datang dengan dua buah mobil Pick Up  L 300 sambil membawa spanduk yang cukup menggelitik, mana janjimu dulu pak, katanya bagian dari masyarakat jorong mawar, kami masyarakat mawar menuntut kepada pemerintah daerah tanah­datar untuk mengembalikan hak-hak kami yang telah dirampas oleh PT Ikhwan Mega Power (IMB), akibat dari kecerobohan Bupati Tanah Datar menge­luar­kan izin prinsip dan IMB untuk PT IMP, sehingga mereka yang jadi korban.

Pada spanduk lain bertuliskan, PT IMB siap masuk ulayat kami tanpa salam, kami minta anda hentikan pekerjaan anda seka­rang, kalau tidak berarti mati.

Berikutnya, barulah perwa­kilan DPRD dari komisi II keluar menemui pendemo bersama wa­kil Ketua DPRD Irman dan Saidani serta Sekda Hardiman. Perwakilan DPRD dan Pe­merin­tah Daerah meminta pen­demo dengan aksi damainya untuk menyampaikan aspira­sinya.

Dalam orasi mereka me­nyam­paikan beberapa hal antara lain meminta kepada Pemda Tanah Datar untuk menjelaskan sejauh mana dampak dari pembangunan PLTMH bagi masyarakat setem­pat baik dampak positif maupun negatif. “Hak kepemilikan tanah kami sudah dikuasai oleh Wali Nagari setempat sedangkan tanah itu adalah milik ulayat,” sebut Etratur.

Ia menambahkan, tanah ula­yat tersebut sudah 700 tahun lebih mereka tempati dan kuasai. “Kkami minta pemda mem­fasilitiasi pertemuan dengan pemerintah nagari karena setiap diadakan perundingan dengan pihak nagari selalu menemui jalan buntu,” katanya.

Jubir pendemo berharap DPRD datang sebagai penengah yang adil dan bijaksana sehingga masyarakat tidak dirugikan baik secara materil dan sprituil.

Salah seorang anggota demo yang namanya engan disebut mengatakan, ganti rugi tanah ulayat tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Awalnya per meter sebesar 100 ribu rupiah, tapi uang ganti rugi tersebut sampai ke tangan masyarakat hanya sebesar 35 ribu rupiah saja.

Ia juga menuding ada permain antara tungku tigo sajarangan (Walinagari, BPRN dan KAN) serta orang”kuat” di sana dengan pihak pemborong sehinga ma­syarakat menjadi korban.

Pendemo juga mengancam akan datang dengan kekuatan yang lebih besar apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi.

Sementar itu, Wakil Ketua DPRD Irman kepada pendemo mengatakan, akan segera me­manggil Pemda Tanah Datar untuk menjelaskan seluruh duduk permasalahan ini.

Irman mengakui bahwa DP­RD sudah berkali-kali memantau kegiatan PT IMB dan juga sudah membuat surat secara tertulis kepada Bupati maupun pihak PT IMB agar menghentikan seluruh aktivitasnya.

“Ini merupakan bukti nyata bagi kami DPRD, bahwa masih ada masalah dalam pembangun proyek ini, kami akan pertanyakan,” kata Irman.

Disamping itu tutur Irman, mengenai masalah sertifikat tanah masyarakat yang sudah diterbitkan oleh PT IMB juga patut diselidiki, sebab masyarakat mengakui tidak pernah menjual tanah ulayat mereka. Dan DPRD akan segera berkomunikasi dengan seluruh instansi terkait.

Sementara pihak pemda yang diwakili oleh Sekda Hardiman pada wartawan koran ini me­ngatakan, semua masalah akan segera dikaji, namun ia berdalih sudah menyelesaikan dengan pemerintah nagari bersama BP­RN dan KAN setempat.

“Saya akan segera memanggil pemerintah nagari berikut tungku tigo sajarangan, untuk men­jelas­kan dan mencari formula yang tepat untuk mengatasi per­masa­lahan ini secepat mungkin,” katanya. Untuk sertifikat yang sudah terbit namun apabila tidak sesuai dengan prosedur, kata Hardiman, maka BPN harus bertanggung jawab penuh secara hukum. (f/ma)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]