Pejabat Nonjob


Selasa, 07 Juli 2015 - 19:14:21 WIB
Pejabat Nonjob

Jika tidak, siap-siap saja terdepak. Untuk kepentingan politik kepala daerah dengan segala konsekuensi kebutuhan pembiayaannya juga ditumpangkan kepada para pejabat eselon. Siapa yang tidak bisa menerjemahkan kebutuhan kepala daerah secara cepat dan tepat, siap-siap saja untuk terlempar dari jabatan yang sedang diemban. Muaranya jadi pejabat nonjob.

Baca Juga : Innalillahi, Pemilik Radwah Hartini Chairuddin Meninggal Dunia

Persoalan pejabat nonjob yang lagi menghangat terjadi di lingkungan Pemko Padang Panjang. Ada 30 pejabat dari berbagai eselon yang nonjob di Pemko Padang Padang Panjang. Ada yang eks eselon II dengan pangkat IV A, IV B hingga IV C. Ada juga eks pejabat eselon III dengan pangkat atau golongan IV A, III C dan lainnya. Ada pula mantan pejabat eselon IV yang kehilangan jabatan. Sebagian dari mereka ada yang telah memasuki masa pensiun dan ada pula yang pindah ke lingkungan Pemko/Pemkab lainnya di Sumbar. Sehingga dengan demikian dari 30 pejabat non job kini tinggal 20 orang. Merekalah yang melapor ke Presiden untuk mendapat perhatian karir dan juga kemampuan mereka di sektor pemerintahan.

Drs H. Yulfahmi, salah seorang dari pejabat nonjob dengan pangkat Penata Utama Muda/IV C kepada Haluan kemarin, mengakui jika surat pengaduan tersebut telah mereka layangkan sejak 23 Juni 2015 lalu. Selain dialamatkan langsung kepada Presiden RI, surat yang ditandatangani 19 dari 20 pejabat tersebut, juga ditembuskan kepada 21 pihak.

Baca Juga : Pemerintah Perlu Pertimbangkan Kembali Penggabungan Kemendikbud dan Ristek

Sebagaimana salinan surat yang diterima Haluan, Yulfahmi menyebut pelaksanaan mutasi jabatan di lingkungan Pemko Padang Panjang, telah bergulir sebanyak 18 kali, terhitung sejak masa kepemimpinan Walikota Padang Panjang, Hendri Arnis, pada 1 Oktober 2013 lalu. Dari sebelumnya berjumlah 33 pejabat nonjob, kini tersisa sebanyak 20 orang.

Problema pejabat non job disebab karena, dian­taranya; pertama, karena tidak berjalannya sistem kaderisasi, promosi dan karir PNS di lingkungan pemda itu terencana dan tidak terkoordinasikan dengan baik. Kedua, tingginya prinsip like and disk like kepala daerah. Ketiga, kepala daerah menangguk keuntungan dari rotasi dan promosi jabatan. Keempat, akibat adanya pegawai eselon yang terlibat dukung-mendukung calon saat Pilkada sehingga ketika calon yang didukungnya kalah, karirnya dihabisi calon lain yang menang. Kelima, kemampuan dasar kepemimpinan pejabat eselon tidak memenuhi kriteria.

Baca Juga : Hadapi Terorisme, Indonesia Bisa Adaptasi Strategi CTAP Selandia Baru

Munculnya protes akibat banyaknya pejabat yang dinonjobkan di lingkungan Pemko Padang Panjang, mesti mendapat perhatian serius oleh Walikota Padang Panjang Hendri Arnis. Jangan anggapo angin lalu saja. Apalagi menanggapinya dengan amarah atau emosi, lalu menambah jumlah korban pejabat yang di­nonjobkan berikutnya.

Meskipun Walikota Hendri Arnis memiliki ke­wenangan penuh memutasi, mempromosi dan meng­gonta-ganti pejabat, tapi jangan kebablasan. Jika itu yang  terjadi maka yang akan rugi adalah Kota Padang Panjang dan masyarakatnya. Derap pembangunan kota nomor dua terkecil di Indonesia itu pasti akan terganggu bahkan bisa berjalan di tempat. Persoalan ini sebetulnya sudah lebih dari satu tahun, tapi masih terus diredam oleh berbagai pihak. Mungkin, karena tidak teredam lagi, maka masalah ini mencuat dan pecah ke permukaan. Semoga masalah ini cepat terselesaikan, dari pada menjadi bola salju yang bisa mengancam kepemimpinan Hendri Arnis di Kota Serambi Mekkah tersebut. **

Baca Juga : Jatim Diprediksi Hujan Usai Gempa Malang M 6,1, BMKG: Waspada Longsor-Banjir

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]