Pilkada Bebas Mahar?


Selasa, 07 Juli 2015 - 19:14:53 WIB
Pilkada Bebas Mahar?

Selain itu, tradisi mahar juga mengonfirmasi su­pe­rioritas DPP partai terhadap seleksi bakal calon kepala daerah yang akan diusung sebuah partai di suatu dae­rah.  Artinya, selama ini jika tidak ada mahar yang sama-sama bisa di­sepakati oleh kedua belah pihak (DPP dan­ bakal calon) men­­­je­lang pil­kada, maka dipastikan sang bakal calon akan tersingkir dari bursa penjaringan calon ke­pala daerah di dalam par­tai tersebut.  Kekuasaaan untuk meng­klasifikasi dan meng­kua­lifikasi bakal calon dan calon yang akan diusung se­pe­nuhnya ada di tangan DPP partai, bukan di tangan sang calon, terlepas sehebat apa­pun prestasi dan track re­cord –nya  di daerah.

Tradisi mahar adalah tradisi upeti yang meng­gambarkan ketundukan seo­rang bakal calon kepala daerah kepada partai yang akan mengusungnya.  Ini  tak berbeda dengan tradisi upeti yang berlangsung di era feo­dalisme-tradisional dulu dimana ketundukan harus dibuktikan dengan pem­bayaran dan penyerahan har­ta kekayaan kepada pihak yang menundukan sebagai bukti awal pengabdian.

Baca Juga : Banpres Produktif Tahap II Segera Dibuka, Sasar 3 Juta UMKM

Maka tak salah jika ada yang berpendapat bahwa jika calon kepala daerah yang diusung oleh partai tersebut memenangkan kontestasi di daerahnya, maka pengu­ta­maan pengabdiannya  akan diterima oleh DPP partai alias bukan oleh rakyat yang memilihnya di daerah. La­yaknya raja-raja kecil di zaman “baheula”,  kepala-kepala daerah akan menjadi “pengepul upeti” di daerah kekuasaannya  untuk dise­rahkan kepada pihak yang mempromosikannya di awal kontestasi.

Seperti dicatat oleh Hea­ther Sunderland da­lam­ The­ Making of a Bureau­cra­tic­ Elite, di  zaman pra kemer­dekaan,  raja-raja kecil atau pejabat-pejabat daerah akan manarik berbagai jenis  upe­­­ti kepada pejabat-pejabat yang lebih rendah, demikian seterusnya sampai ke bawah dan sampai ke rakyat yang diperintah. Jadi upeti ditarik dari yang terbawah, ke­mu­dian bergerak ke atas secara gradual sesuai tingkatan-tingkatan kekuasaan yang ada. Tapi di era ini, upeti menjadi tradisi yang dise­pakati secara politik dan hukum sehingga menjadi kewajiban bagi pihak yang terbebani.

Namun di era kon­­­tem­porer, mahar atau upeti untuk DPP partai sejatinya ber­langsung  secara “be­hind the scene” atau “off the re­cord”.  Dengan kata lain, mahar menjadi tradisi poli­tik yang tidak memiliki lan­dasan hukum alias  bukan tradisi yuridis-nor­matif yang diatur se­cara gamblang di da­lam pe­run­dang-un­dangan. Ke­se­pa­katan dalam hal ben­tuk, je­nis, atau jumlah mahar ha­nya diketahui oleh pihak-pihak yang benar-benar ber­kepentingan.

Begitu pula dengan kon­sesi-konsesi untuk waktu-waktu mendatang, hanya kedua belah pihak yang me­ngetahui secara rinci dan jelas. Pihak luar, apalagi para pengamat dan penonton, cuma bisa mendeteksi ge­jala-gejala paska pemilihan. Gejala-gejala tersebut bisa saja berasal dari fakta-fakta seperti penggiringan ang­garan kepada sektor-sektor tertentu yang dikuasai oleh orang-orang partai tertentu atau pengkavlingan proyek-proyek tertentu untuk ke­lom­pok tertentu, dll.

Jadi wacana pilkada be­bas mahar ini adalah wacana “ghaib” yang jika dilak­sana­kan akan tetap mem­bingung­kan publik karena ber­lang­sung di dalam ranah yang tak bisa dideteksi secara faktual dan empirik. Dipastikan tidak akan  ada yang benar-benar mengetahui apakah nanti tradisi mahar ini tetap dilangsungkan atau sudah tidak dijalankan lagi, kecuali dari lisan pihak-pihak yang berkepentingan.

Pendeknya, boleh jadi wacana ini hanya pemecah kekakuan oligarki politik di level DPP partai-par­tai­ mains­tream paska kongres. Oligarki-oligarki baru yang bercokol di DPP nampaknya membutuhkan isu baru se­bagai  “political ice brea­king” agar “display” dan pe­nampakan partai kembali atrak­­tif dan menawan di­mata publik.

Padahal, jika harus di­pak­sakan untuk “mengulik” isu pilkada bebas mahar ini, hasilnya hanyalah sebuah kebingungan. Tidak ada ukuran dan patokan yang bisa dipakai untuk me­nga­takan apakah DPP sebuah partai  menerima mahar atau tidak saat pra atau paska kontestasi karena tradisi mahar itu sendiri eksis di ranah yang tak “berbukti” dan tak terjamah oleh mata publik. ***

 

RONNY P. SASMITA
(Pemerhati Ekonomi Politik)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]