20 Pejabat Nonjob Mengadu ke Presiden


Selasa, 07 Juli 2015 - 19:19:49 WIB

Drs H. Yulfahmi, salah seorang dari pejabat nonjob dengan pangkat Penata Uta­ma Muda/IV C kepada Ha­luan kemarin, mengakui jika surat pengaduan tersebut telah mereka layangkan se­jak 23 Juni 2015 lalu. Selain dialamatkan langsung kepa­da Presiden RI, surat yang ditandatangani 19 dari 20 pejabat tersebut, juga ditem­buskan kepada 21 pihak.

“Ya, surat itu benar ada­nya. Ini adalah puncak dari kegelisahan kami, yang tak ingin berlama-lama dalam kondisi ini. Dan tentunya kami berharap, sekiranya Bapak Presiden dapat men­carikan solusi. Karena jika dibiarkan berlarut-larut, tentu akan berakibat terha­dap tidak efektif dan efisien­nya anggaran negara/daerah, yang dipergunakan untuk membayar gaji dan tun­ja­ngan perbaikan penghasilan yang harus kami terima,” terang Yulfahmi.

Sebagaimana salinan surat yang diterima Haluan, Yulfahmi menyebut pelaksanaan mutasi jabatan di lingkungan Pemko Padang Panjang, telah bergulir sebanyak 18 kali, terhitung sejak masa kepemimpinan Walikota Padang Panjang, Hendri Arnis, pada 1 Oktober 2013 lalu. Dari sebelumnya berjumlah 33 pejabat nonjob, kini tersisa sebanyak 20 orang. “Sisanya ada yang pensiun dan pindah tugas keluar daerah” kata Yulfahmi.

Dikatakan, untuk meng­hor­mati dan menghargai hak wali­kota selaku kepala daerah, selu­ruh pejabat yang di-nonjob-kan itu terang Yulfahmi, juga dinilai telah taat melaksanakan SK Wali­kota tersebut dengan tetap masuk kantor di BKD. Namun setelah berbulan-bulan, hingga kini di­akui tidak terlihat adanya per­kembangan ke arah perubahan dan kejelasan status mereka.

“Meski demikian, selama masa nonjob kami tetap berupaya untuk menjaga stabilitas daerah dan kelangsungan jalannya peme­rin­tahan agar tetap kondusif dan tidak ditunggangi oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam ma­salah ini,” tandas Yul­fahmi.

Zulkifli, SH, pejabat nonjob lainnya menambahkan, dalam surat itu juga disebutkan akibat dari seringnya pelaksanaan mu­tasi pejabat di lingkungan Pemko Padang Panjang, telah menye­babkan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan, tidak ber­jalan sebagaimana mestinya. Alhasil terang Zulkifli, selain Silpa yang membengkak, serapan APBD juga menurun dari tahun-tahun sebelumnya.

“Senin (6/7), kami sudah masukkan surat itu ke DPRD. Sedangkan kemarin, Selasa (7/7), kami juga sudah menghadap Sekda. Namun karena memang tengah ada agenda sidang pari­purna di DPRD, maka kami belum mendapatkan jawaban atas laporan tersebut,” pungkas Zul­kifli diamini rekan senasibnya, Drs. Faizal, Drs. Dalius, Drs. Trinof dan Dra. Laswarni.

Walikota Padang Panjang, Hendri Arnis yang coba dikon­firmasi perihal surat tersebut, tidak berhasil dihubungi. Sekre­taris Daerah Kota Padang Pan­jang, Syahdanur yang dihubungi Haluan, Selasa (7/7), mengakui jika dirinya sudah menerima surat yang di­ajukan 20 pejabat nonjob tersebut. “Ya, saya sudah terima surat itu Selasa siang (kemarin, red), yang diantar langsung 20 orang kawan-kawan itu,” kata Syahdanur.

Syahdanur sendiri juga me­ngaku kaget saat menerima surat tersebut. Apalagi langsung di­alamatkan kepada Presiden RI dan ditembuskan kepada 21 pi­hak, antara lain Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, Mendagri, Men­teri PAN-RB, Menkum dan HAM, Kejagung, Ketua KPK, Ketua Komnas HAM, Ketua Ombudsman RI, Ketua Komisi ASN, Gubernur Sumbar dan termasuk kepada Walikota Pa­dang Panjang, Hendri Arnis.

“Saya belum bisa me­ngo­mentari terlalu jauh soal surat ini. Biar nanti saya sampaikan dan konfirmasi dulu kepada pim­pinan,” kata Syahdanur. (h/yan)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]