Kembalinya Politik Dinasti


Rabu, 08 Juli 2015 - 19:08:47 WIB
Kembalinya Politik Dinasti

Politik dinasti ini cukup banyak terjadi di Indonesia sebelum lahirnya UU No 8 Tahun 2015 yang melarang keluarga petahana ikut dalam pemilihan kepala daerah.  Larangan politik dinasti ini diatur dalam pasal 7 huruf r UU Pilkada 2015.

Baca Juga : Antisipasi Arus Balik Lebaran, Polda Metro Siapkan 12 Titik Pos Pemeriksaan

Dalam pasal tersebut diatur tentang syarat men­calonkan diri sebagai kepala daerah. Disebutkan bahwa calon kepala daerah tidak boleh ada konflik kepentingan dengan petahana, yakni gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, maupun wali kota dan wakil wali kota yang masih memegang jabatan.

Meski banyak yang setuju dengan larangan politik dinasti ini, namun ada juga yang menolaknya seperti Adnan Purichta Ichsan dan Aji Sumarno. Mereka mengajukan permohonan uji materi ketentuan larangan politik dinasti itu kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Juga : Satu Korban Luka Kebakaran Pertamina Balongan Meninggal, Total Jadi Empat Orang

Adnan saat ini anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan. Dia adalah anak Bupati Gowa, Sulawesi Selatan, Ichsan Yasin Limpo, yang juga keponakan Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo. Sedangkan Aji Sumarno merupakan menantu Bupati Selayar, Sulawesi Selatan, Syahrir Wahab.

Adnan maupun Aji menilai ketentuan dalam Pasal 7 huruf r itu diskriminatif dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yang memberikan hak kepada setiap warga negara untuk dipilih dan memilih dalam sebuah pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.

Dalam permohonanya, keduanya meminta Mah­kamah Konstitusi (MK) membatalkan ketentuan itu. MK akhirnya menerima gugatan Adnan Purichta Ichsan dan menghapus pasal pembatasan larangan keluarga petahana atau politik dinasti dalam UU Pilkada tahun 2015. Hakim Ketua MK Arief Hidayat saat membacakan amar putusan sidang mengatakan jika pasal 7 huruf r dalam UU Pilkada bertentangan dengan dengan UUD 1945.

Menurutnya, pasal 7 huruf r soal syarat pencalonan bertentangan dengan Pasal 28 i ayat 2 yang bebas diskriminatif serta bertentangan dengan hak kons­titusinal dan hak untuk dipilih dalam pemerintahan.

Selain bertentangan dengan UU 1945, Hakim MK menilai jika pasal 7 huruf r juga menimbulkan rumusan norma baru yang tidak dapat digunakan karena tidak memiliki kepastian hukum.

Keputusan MK ini jelas sudah final dan mengikat. Namun bagi yang tidak setuju dengan politik dinasti bisa saja diwujudkan dengan tidak memilih figur yang berasal dari keluarga petahana.

Di Sumatera Barat sendiri, dari 13 bupati dan walikota ditambah gubernur yang segera mengakiri masa jabatan mereka, tidak terlihat adanya tanda-tanda politik dinasti. Tidak ada di antara mereka yang mengundurkan diri dengan tujuan memberikan kesempatan kepada keluarga untuk maju sebagai kepala daerah.

Namun demikian, peluang berkembangnya politik dinasti ini, termasuk  di Sumbar di masa mendatang sangat terbuka. Setiap orang yang menduduki jabatan tertinggi di politik, tentunya ingin  melanggengkan kekuasannya. Mereka ingin orang yang menggantikan kedudukannya sebagai kepala daerah berasal dari lingkungan keluarga.

Kita berharap, semakin tinggi tingkat pendidikan dan semakin cerdasnya masyarakat, maka politik dinasti ini tidak berkembang. Pemimpin yang terpilih benar-benar yang bisa mengayomi, melindungi dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. ***


Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]