Referendum (Negeri) Para Dewa


Rabu, 08 Juli 2015 - 19:10:05 WIB
Referendum (Negeri) Para Dewa

Latar belakang Krisis Yunani

Baca Juga : Kritik Wacana Poros Partai Islam, Zulkifli Hasan: Ini Bertentangan dengan Rekonsiliasi Nasional

Semenjak bergabung de­ngan zona mata uang euro (eurozone) pada 1 Januari 2001, Yunani yang memiliki banyak hutang langsung men­­­jadi korban pertama kri­sis finansial global yang mun­cul pada 2007-2008. Imbas­nya juga dirasakan 19 negara zona euro lainnya. Namun, bedanya negara-negara ter­sebut cepat pulih kembali, Italia, Spanyol, Portugal, dan Irlandia misal­nya.

Disamping itu, sejak ter­gabung dengan euro­zone,Yunani telah beberapa kali mengalami defisit hu­tang di atas standar yang ditentukan eurozone. Bah­kan, pada 2014 lalu, rasio hutang Yunani mencapai 177 persen dari GDP atau tiga kali lipat dari standar batas yang ditetapkan  euro­zone yakni sebesar 60 persen. Dengan alasan ini, selaku kreditur terbesar negara itu, IMF tidak bisa me­­lanjutkan pro­gram pin­ja­man.­ Se­hingga, banyak usu­lanagar Yunani keluar dari euro­zone.Karena de­ngan begitu, kri­sis ini dapat dire­dam agar tidak men­­jalar ke negara Uni Ero­pa lainnya (Kom­pas.com)

Baca Juga : Jokowi: Industri Otomotif Harus Segera Diakselerasi

Selain itu, tata kelola pemerintahan yang sarat dengan praktik koruptif dan manipulatif menjadi faktor interen terjadinya krisis hutang Yunani. Hal ini me­ngin­dikasikan buruknya bi­ro­krasi. Tingginya angka korupsi diyakini mem­pe­ngaruhi besaran hutang, se­bab investor akan berpikir dua kali untuk berinvestasi di negara tersebut.

Pengaruh dari rezim yang berkuasa juga turut andil. Sebagaimana yang diketahui, selama ini pe­merintahan Yunani dikuasai oleh junta militer. Orientasi anggaran  yang meni­tik­beratkan pada anggaran mili­ter menjadi konsekuensi logis. Sehingga, program-program yang bisa mem­berikan benefit bagi pen­dapatan nasional kurang mendapat alokasi anggaran yang memadai.

Baca Juga : Masyarakat Antusias Disuntik Vaksin Nusantara, Saleh Daulay: Tak Ada Muatan Politik

Ditambah lagi dengan sikap skeptis beberapa pihak perihal kemenangan Partai Radikal Kiri Yunani, Syriza. Ditengarai rezim peme­rin­tahan ini akan merubah haluan kebijakan ekonomi Yunani, yang justru dinilai akan semakin men­jeru­mus­kan Yunani dalam belitan Hutang.

Oleh karenanya , mes­kipun sejak 2010 telah men­dapatkan bantuan 20 miliar euro atau lebih dari Rp 3.500­ triliun, ekonomi yu­na­ni tetap terpuruk dan hingga kini negeri para dewa itu ma­sih terlilit hutang.

Baca Juga : Kasus Covid-19 di Indonesia Merangkak Naik: Tambah 6.177 Positif Baru, DKI Jakarta Terbanyak

Rezim Pemerintahan Baru Yunani

Sejak dipimpin oleh re­zim pemerintah sosialis di­ba­­wah Partai Syriza (meme­nangkan pemilu 21 Januari lalu), yang notabene partai radikal kiri negara tersebut, komitmen untuk memenuhi aspek kebutuhan sosial ma­syarakat menjadi hal yang paling penting. Anggaran negara banyak tersedot un­tuk membiayai gaji pegawai dan dana pensiun.

Oleh karenanya, agar imbas dari krisis hutang yang semakin parah ini tidak ber­gejolak. Jerman selaku kre­ditur terbesar Uni Eropa, meminta agar Yunani me­nerima proposal dana tala­ngan yang diajukan oleh Troika (IMF, Uni Eropa, dan Bank Sentral Eropa atau ECB) untuk mengatasi krisis hutang.

Meskipun terus men­dapat tekanan, Perdana Men­­teri Alexis Tsipras tidak menerima begitu saja, ia menyerukan agar dia­da­kan­nya referendum perihal pro­posal bantuan pinjaman (bai­lout) yang disodorkan Troika. Hal ini meneguhkan kembali mandat demokratis, dimana rakyat di­berikan pilihan lang­­sung untuk me­­­nen­tukan ke­bijakan eko­no­mi­nya sendiri.

Keberanian pe­­­merintah Yu­nani untuk me­ngambil langkah re­fe­ren­dum dila­kukan se­bagai ben­tuk kebi­jakan populis yang digau­ng­kan pe­me­rin­tahan. Perdana menteri Yunani, menye­ru­kan agar rakyat memilih “no” dengan kon­sekuensi mereka keluar dari zona euro, dan kembali memb­erlakukan mata uang lama “drachma”. Alasannya de­ngan kemenangan “no” pada re­fe­rendum yang di­ber­la­kukan 5 Juli kemarin, akan membuka peluang ter­hadap kemandirian eko­nomi yu­nani, dimana rakyat Yu­nani bebas menentukan pili­han ekonomi masa de­pan. Wa­lau­pun dari be­berapa sum­ber me­nye­but­kan lang­kah ini tak lebih dari hanya se­buah gertakan agar dila­kukan “negosiasi” lanjutan dengan Uni Eropa.

Pemerintah Yunani juga tidak datang dengan tangan hampa. Terlihat dari adanya Proposal Anti Krisis “Thessa­loniki” yang ber­nafaskan ekonomi “key­ne­sian”. Ini berarti, Peme­rintah melakukan inter­vensi lang­sung sebagai upaya me­ngang­kat rakyat Yunani dari “kuba­ngan” krisis keua­ngan mela­lui kebijakan fis­kal dan mone­ter yang pro-rakyat. Setidak­nya niatan ini terlihat dari diada­kannya referen­dum.

Rostow dalam bukunya “The Stages of Economis Growth”  menggambarkan tahapan pembangunan eko­nomi suatu negara. Namun yang sering alfa, kemajuan ekonomi suatu negara ter­nyata tidak selalu ber­ban­ding lurus dengan kese­jah­te­raan rakyat. Karena sering­kali kemajuan ekonomi ti­dak dibarengi oleh pem­ba­ngu­nan politik yang baik. Upa­ya ini yang tengah diper­juangkan rezim berkuasa Yunani.

Belajar dari Soekarno

Peristiwa ini mengi­ngat­kan kita pada sosok Presiden Soekarno yang sangat anti ter­hadap bantuan asing. Pem­­bangunan menurutnya, ha­ruslah dilakukan oleh negara itu sendiri, melalui ekonomi Berdikari. “Go to hell with your aid” idiom yang senantiasa lantang di­ucap­kan untuk menolak se­ga­la bentuk bantuan asing.

Senada dengan per­nya­taan menteri keuangan Yu­nani, Yanis Varoufakis, bah­wa Uni Eropa meru­pakan kolonialis atau tero­ris. Kali­mat bernada “sar­kas” yang dapat diartikan sebagai pe­no­lakan terhadap segala ben­­­tuk bantuan yang di­ajukan Uni Eropa, mau­pun Troika.

Layaknya, plot dalam film Clash of Titan, rakyat Yunani kini tengah mem­butuhkan campur tangan “para dewa” untuk menga­lahkan titan-titan yang telah terlepas dari penjara neraka kronos. Hasil refe­rendum nanti diharapkan menjadi jawaban dari “pa­ra dewa” untuk me­le­paskan Yunani dari krisis yang tengah mem­­belit. ***

 

NABHAN AIQANI
(Aktivis UKM Pengenalan Hukum dan Politik Unand
Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Unand)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]