Perlindungan terhadap Pembela HAM Mendesak


Rabu, 08 Juli 2015 - 19:13:15 WIB

“Pada 2014, Komnas HAM mencatat setidaknya ter­dapat 22 kasus yang me­nimpa pembela HAM. Pa­pua menjadi daerah de­ngan laporan paling banyak. Ma­salah kebebasan berekspresi dan berkumpul menjadi isu yang mendominasi,” ujar Siti dalam Seminar Nasional HAM “Kebijakan Per­lin­dungan bagi Pembela Hak Asasi Manusia” di Jakarta, Rabu (8/7).

Masih menurut Siti, pem­­­­bela HAM kerap di­kri­mi­nalisasi karena men­jalan­kan perannya menegakkan HAM. Pasal yang ditu­duh­kan pun mengalami per­ge­seran. Dulu, pembela HAM banyak dija­dikan tahanan politik. Pas­careformasi, me­reka dijerat pasal peng­hinaan terhadap simbol negara. “Kini, pasal yang dikenakan pid­ana umum sehingga pem­bela HAM disa­makan dengan kriminalitas biasa yang melakukan tindak pidana,” kata dia.

Siti mengatakan, posisi para pembela HAM me­mang sangat rentan. Dan, hing­ga kini belum tersedia ke­rangka hukum yang khu­sus memberikan per­lin­du­ngan bagi mereka. In­do­nesia mempunyai Undang-un­dang (UU) No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah direvisi melalui UU No 31 Tahun 2014. Akan tetapi, UU itu pun tidak bisa digu­nakan untuk me­llindungi hak-hak pembela HAM.

“Dalam kondisi di mana pembela HAM dikri­mi­na­lisasi, LPSK (Lembaga Per­lindungan Saksi dan Kor­ban) sulit untuk mem­b­e­rikan perlindungan karena pem­bela HAM di sini sta­tusnya bukan saksi atau kor­ban, melainkan tersangka,” tutur Siti.

Dihubungi terpisah, Wa­kil Ketua LPSK Edwin Par­togi Pasaribu me­ngatakan, posisi pembela HAM pen­ting dan kontribusi mereka dalam penegakan HAM juga sangat jelas. Hanya saja, perlindungan hukum bagi mereka belum tersedia se­cara khusus. Dalam UU Perlindungan Saksi dan Kor­ban sendiri, kata Edwin, sulit menemukan celah un­tuk melindungi pembela HAM. Apalagi, dalam kon­disi di mana mereka di­kri­minalisasi dan me­nyan­dang status seba­gai tersangka.

Menurut Edwin, dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, selain saksi dan korban memang ada pihak lain. Hanya saja, pihak lain di sini maksudnya adalah pelapor. Sementara pembela HAM bisa jadi pelapor atau bukan pelapor. “Dengan demikian, pihak lain yang dimaksud dalam UU Per­lindungan Saksi dan Korban tidak mencukupi untuk me­ngakomodir kepentingan pem­bela HAM dalam men­dapatkan perlindungan,” ujar Edwin di Jakarta, Rabu (8/7). (rel)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 07 Oktober 2015 - 19:52:19 WIB

    Menteri PPPA Bentuk Satgas Perlindungan Anak

    Jakarta, Haluan — Menteri Pemberdayaan Perem­puan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise mengemukakan saat ini di desa angka kekerasan terhadap anak mulai menurun.

    Hal tersebut ditengarai o.


KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]