Independensi Kejaksaan Cita-cita Bersama


Rabu, 08 Juli 2015 - 19:15:36 WIB

Menurut Saldi, saat ini kejaksaan sudah se­pan­tas­nya independen dan tidak lagi berada dibawah pre­siden. Dengan begitu, kejak­saan bisa lebih fokus bekerja dan bisa memeriksa pre­siden sekalipun,” tambah Saldi.

Oleh sebab itu, dikatakan Saldi, perlu ada penekanan lagi bahwa kedudukan kejak­saan dalam system keta­tane­garaan berdasarkan UUD 1945 bera­da di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Pe­mosisian yang demikian hanya bisa diterima secara kon­septual, karena institusi ke­jaksaan meru­pakan salah satu lembaga pemerintah yang berperan mewujudkan tugas peme­rintah dalam ranah pe­negak­kan hukum.

“Secara hukum, lan­da­san konstitusional kebe­radaan kejaksaan adalah pasal 24 ayat (3) UUD 1945. Hanya saja, pandangan ter­sebut masih dipandang le­mah, sebab insti­tusi kejak­saan tidak dican­tumkan secara eksplisit di dalamnya. Jikapun ada pe­ngaturan da­lam konstitusi, maka harus ada kajian yang sangat terang dan dapat men­dorong Ke­jak­saan untuk inde­penden dan akuntabel. Jika ingin mendorong, maka harus ada penelitian agar Kejaksaan lebih inde­penden,” kata Saldi lagi.

Sementara itu, Prof. Laica Marzuki, mantan hakim kons­titusi yang sekaligus pakar Hukum Tata Negara, dalam semi­nar ini justeru mem­pertajam mengenai peran dan fungsi kejaksaan yang harus diperkuat. Penguatan tersebut tidak hanya jaksa agung yang harus berasal dari pejabat karir, tetapi peran dan fung­sinya sebagai Central Autority (CA) dan eksistensinya seba­gai satu-satunya lembaga pe­nun­tutan, harus benar-benar eksplisit dalam UUD 45.

“Jika hendak mendo­rong Kejaksaan dalam kons­titusi hanya untuk dite­kankan pada penguatan tan­pa ada grand design yang jelas, tidak akan mem­pe­nga­ruhi peran dan kewenangan Kejaksaan,” katanya.

Jika ada pengaturan da­lam konstitusi, maka harus ada kajian yang sangat terang dan dapat mendorong Ke­jak­saan untuk independen dan akuntabel. Jika ingin men­dorong, maka harus ada pe­nelitian agar Kejaksaan lebih independen seperti dengan melakukan kom­parasi dan parameter dengan negara lain.   “Sebenarnya inde­pen­densi lembaga kejaksaan su­dah diterapkan. Memang ma­sih ada bentuk intervensi kekuasaan, tetapi sebenarnya sudah banyak jaksa di daerah termasuk Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi bahkan termasuk peja­bat Kejaksaan Agung di pusat, telah menjalankan tugasnya secara independen dan men­jauhkan segala ben­tuk inte­r­vensi,” sebut Laica Marzuki.

Sementara itu, dalam sam­butan pembukaan semi­nar, Kepala Kejaksaan Ting­gi Sumbar, Sugiyono me­ngatakan, seminar atau dis­kusi merupakan bentuk ke­pedulian dan kecintaan ter­hadap institusi Kejaksaan dan khususnya terhadap upa­ya menjadikan pe­ne­gakan hu­kum yang bersih dan berwi­bawa. Apa yang menjadi harapan berbagai kalangan.  “Mengenai kedudukan Ke­jak­­saan tersebut, meru­pakan c­ita-cita seluruh apa­ratur kejaksaan, yaitu hara­pan agar ke­jaksaan menjadi ins­titusi yang kuat, inde­penden, dan bermartabat,” pungkas  Sugiyono. (h/hel)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]