Pengamat: PTUN-kan Saja


Rabu, 08 Juli 2015 - 19:18:54 WIB

"Berjabatan atau tidak bagi pegawai negeri, itu hal yang biasa. Tidak berjabatan, bukan berarti sudah habis karir. Bisa saja nanti dipercaya lagi untuk menduduki jabatan baru yang cocok dengan kualitas dan kapabelitas diri mereka," sebutnya.

Khusus untuk posisi eselon II sendiri terang Hendri, saat ini terdapat lima jabatan yang kosong, yang bisa diperoleh para pejabat non job setingkat melalui proses lelang jabatan. Lima posisi itu masing-masingnya Kepala Dinas Porbudpar, Kepala Disdukcapil, Kepala Dis­hub­kominfo, Kepala Bappeda dan Kepala Dinas PU.

"Selama memenuhi persya­ratan, mereka (20 pejabat non job) itu, bisa saja mengikuti lelang jabatan tersebut. Jika mereka lolos seleksi, tentulah mereka akan berjabatan lagi. Sementara untuk pejabat setingkat eselon III dan IV, silahkan memilih SKPD yang cocok dan bersedia me­nerima. Jika ada usulan dari Kepala SKPD terkait, segera saya lantik," tandas Hendri.

Menurut Hendri Arnis, se­rang­kaian proses mutasi yang digulirkannya sejak setahun ter­akhir, diakui sudah mengacu kepada UU ASN 5 tahun 2004, dan juga disesuaikan dengan kebutuhan organisasi peme­rinta­han. Disebutkan, tidak sedikitpun niatnya untuk menganiaya staf. "Merekalah yang akan membantu saya dalam membangun daerah ini," kata Hendri bersungguh sungguh.

Terpisah, Yulfahmi didam­pingi Faisal, dua dari 20 pejabat non job kepada Haluan kemarin mengatakan, sejauh ini dia ber­sama 18 rekan senasibnya, masih menunggu tindak lanjut dan ja­waban dari surat yang mereka layangkan ke Presiden RI, yang telah pula ditembuskan kepada Ketua DPRD dan Walikota Pa­dang Panjang tersebut. Namun ditegaskan, surat tersebut sama sekali tidak bermaksud tendensi, apalagi memojokkan walikota sebagai pimpinan mereka.

"Ini hanya semacam proteksi bagi kawan-kawan yang lain. Dengan harapan, permasalahan seperti yang tengah kami hadapi ini, tidak menimpa mereka dan tidak terjadi lagi untuk masa-masa yang akan datang. Karena yang akan dirugikan jelas daerah dan mas­yarakat sendiri. Ketidak­nyamanan dalam bekerja, tentu akan berdampak terhadap man­degnya program," pungkas Yul­fahmi.

Terkait solusi yang diberikan Walikota Hendri Arnis bagi para pejabat non job, yakni mengikuti proses lelang jabatan untuk eselon II dan atau memilih SKPD yang berkenan menerima untuk peja­bat setingkat eselon III dan IV, Yulfahmi dan segenap rekan yang senasib dengannya, justru me­nanggapi hal itu dingin.

"Bagi saya pribadi, ini tak lebih dari sekedar sitawa sidingin, atau sekedar penawar luka hati. Kami seolah "dibunuh" dulu, baru diberi penyejuk. Lagian, maksud dan tujuan utama untuk menga­dukan masalah ini ke Presiden, bukanlah untuk memburu jaba­tan. Sekali lagi, ini adalah proteksi bagi kawan-kawan yang lain," tandas Yulfahmi diamini rekan senasibnya Trinof, Dalius, Anan­da, Zulkifli, Mardayati dan Desmartin.

Faisal menambahkan, sesuai isi dari salah satu poin salinan surat yang dialamatkan ke Presi­den RI tertanggal 23 Juni 2015 itu, secara umum dapat disim­pulkan bahwa seluruh pejabat non job (sebe­lumnya berjumlah 33, kini tinggal 20, red), pada dasar­nya dise­butkan tidak melakukan kesalahan dan pelanggaran di­splin berat, se­bagaimana diatur PP No. 53/2010, tentang disiplin PNS.

"Indikasi dan penekannya lebih kepada faktor suka dan tidak suka, bukan kompetensi. Meski­pun begitu, kami tetap meng­hormati dan melaksanakan kepu­tusan (walikota) itu dengan tetap masuk kantor di BKD, meski tanpa jabatan," ujar Faisal.

Terpisah, pengamat politik dan pemerintahan Universitas Andalas Padang, Dr. Asrinaldi menjawab Haluan kemarin me­ngatakan, langkah yang ditempuh para pejabat non job Padang Panjang dengan mengadukan nasib mereka ke Presiden, adalah hal wajar. Namun demikian, di sisi lain Asrinaldi juga menilai jika langkah tersebut terlalu jauh dan terburu-buru.

"PNS memang berhak me­ngadu ke Presiden dan itu sah-sah saja. Tapi seharusnya tidak me­nempuh langkah itu dulu. Karena mengadu ke Presiden, tentu lebih kepada aspek politik, ketimbang aspek administrasinya. Seha­rusnya, ya, ke PTUN, Ombuds­man atau Komisi ASN. Bukan sekedar tembusan surat. Jadinya lebih efektif dan tepat sasaran," saran Asrinaldi.

Pada prinsipnya jelas Asrinal­di, apapun bentuk pengaduan dan pelaporan ASN terhadap nasib yang menimpanya -dalam hal ini sekaitan dengan non job-, meru­pakan buntut sekaligus bukti nyata dari adanya faktor ketidak­puasan terhadap kondisi yang mereka alami. Sebelum me­nempuh langkah lebih lanjut, seharusnya kondisi ini dilaporkan atau dikomunikasikan dulu ke­pada pimpinan. (h/yan)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]