Peta Politik Sumbar Berubah


Rabu, 08 Juli 2015 - 19:19:33 WIB

Dalam peta politik di Sumbar, beberapa calon kepala daerah, baik guber­nur, walikota ataupun bupati banyak yang berasal dari kalangan legislatif. Di kursi cagub misalnya, ada nama Epyardi Asda dari PPP dan Mulyadi dari Partai Demokrat yang masih duduk di kursi DPR RI serta Hendra Irwan Rahim yang sampai kini masih menjabat sebagai Ketua DPRD Sumbar. Lalu di Kabupaten Agam, ada juga kandidat seperti Feri Adr­yanto, Ketua Komisi I DPRD Agam dari Partai Demokrat, Guspardi Gaus, Wakil Ketua DPRD Sumbar yang bakal ber­tarung. Di Kabupaten Tanah Datar, nama seperti Arkadius Dt Intan Bano Partai Demokrat dan Rizanto Algamar dari PDI P. Keduanya, masih duduk di kursi DPRD Sumbar. Lalu di Solok Selatan, ada nama Ketua DPRD setempat, Khairunnas yang ma­sih diperkirakan akan menjadi pesaing kuat petahana, termasuk di daerah lainnya di Sumbar.

Dari kalkulasi yang muncul sepanjang Rabu pada Pilgub kali ini dari sekian banyak calon yang mendaftar, akan lahir dua pasang calon yang akan saling berha­dapan, yakni Irwan Prayitno-Hendra Irwan Rahim yang diper­kirakan akan didukung PKS-Gerindra dan Golkar versi Ical, serta Mulyadi-Fauzi Bahar yang akan diusung Partai Demokrat, PAN serta Koalisi Sumbar Bang­kit yang terdiri dari PDIP, PKB, PBB serta Hanura. Kandidat lain, seperti Muslim Kasim, Shadiq Pasadugue, Epyardi Asda, dan kandidat Wagub Nasrul Abit dan Syamsu Rahim tak tersebut dalam dua prediksi itu.

Namun, pasangan yang diga­dang-gadang akan head to head tersebut justru salah satunya berasal dari legislatif. Di kubu petahana, ada nama Hendra Irwan Rahim yang masih men­jabat sebagai Ketua DPRD Sum­bar. Di sisi penantang, ada nama Mulyadi yang masih duduk di kursi DPR RI. Pasangan inilah yang diperkirakan akan berubah oleh banyak pihak.

Menilik kondisi ini, penga­mat politik UNP, Eka Vidya Putra berpendapat peta politik di Sumbar diperkirakan akan beru­bah drastis. Calon-calon yang berasal dari kalangan dewan diperkirakannya akan berpikir ulang untuk menghadapi kom­petisi karena konsekuensinya mundur dari kursi yang sudah didapatnya. “Saya perkirakan mereka akan bermain safety karena resikonya besar. Mereka baru saja menuntaskan per­mai­nan dan menang. Lalu, belum lama menikmati kemenangan, mereka kembali dihadapkan dengan permainan yang tingkat resikonya cukup tinggi,”kata mantan aktifis HMI ini mema­parkan.

Salah satu calon yang punya kans kuat dalam Pilgub yang berasal dari kalangan legislatif adalah Mulyadi. Politisi Demo­krat menurutnya harus berani maju demi menjaga kehormatan partai. Apalagi, dia digadang-gadang akan berhadapan secara head to head dengan calon peta­ha­na, Irwan Prayitno. Hanya saja, Eka menyarankan kepada Mul­yadi untuk membuat kalkulasi yang lebih terperinci demi men­jaga kans mendapatkan kursi dari permainan baru yang ia ikuti.

Di sisi lain, jika gagal meng­hadapi kompetisi baru itu, Eka menilai akan berdampak terha­dap kapasitas yang kini dimiliki oleh Mulyadi. Politisi yang punya jabatan, baik di pemerintahan maupun di lembaga dewan, akan punya pengaruh yang lebih baik di partainya, ketimbang mereka yang tidak memiliki jabatan di lembaga tadi. Sementara dari sisi kepartaian, jika Mulyadi enggan bertarung, tentunya harus mem­persiapkan mekanisme darurat untuk menjaga kans.

“Coba saja saja perhatikan. Saat ini, Mulyadi terlihat optimis dan dinilai sebagai kandidat yang paling serius bekerja meraih simpatik. Jika ini terputus, De­mo­krat tentunya tidak bisa sem­barang pilih karena proses awal yang mereka lakukan, tentunya tidak sesiap Mulyadi. Sebut saja Muslim Kasim atau Shadiq Pasa­digue. Keduanya sudah men­daftar ke Demokrat, tapi untuk mekanisme pemilihan dalam partai itu harus ada sesuatu yang baru,”katanya.

Mulyadi sendiri saat dihu­bungi Haluan belum mau ber­komentar panjang soal ini. “Ten­tu (keputusan MK itu) harus menjadi pertimbangan untuk menentukan sikap. Kita lihat saja nanti,”kata Mulyadi pula. Sa­yangnya, Hendra Irwan Rahim yang dihubungi terpisah,tak menjawab telepon dari Haluan

Senada dengan Eka, pe­nga­mat politik Unand, Asrinaldi menilai putusan MK ini mem­perlihatkan bahwa UU yang dibuat oleh DPR bersama peme­rintah, lebih banyak mengun­tungkan DPR, bukan demokrasi. Dengan putusan ini, maka peta politik di Sumbar harus dikocok ulang. Asrinaldi memperkirakan akan banyak anggota dewan yang mencalonkan diri di kabupaten dan kota mengundurkan diri dari pencalonan.

“Berbeda untuk provinsi. Yang jelas Mulyadi akan dibuat gamang dengan kondisi ini. Kita tunggu sikap Mulyadi,” terangnya.

Ia melihat, para anggota DPRD maupun DPR RI yang mencalon di kabupaten dan kota yang sebelumnya merasa nyaman dengan pencalonannya, akan dibuat gamang. Namun, bagi calon gubernur yang berasal dari DPR RI, akan berpikir ulang, menim­bang-nimbang kemung­kinan yang bisa terjadi. Menu­rutnya, calon gubernur seperti Mulyadi tidak akan dengan cepat memutuskan untuk tidak mencalon.

Akademisi dari Unand ini juga melihat, putusan MK ini menjadi peluang bagi calon dari non partai untuk unjuk gigi. Karena selama ini calon dari partai masih didominasi petaha­na dan anggota dewan, dan tidak menyisakan ruang untuk calon non partai.

“Tak hanya itu, calon ini banyak titipan dari pusat. Pada­hal belum tentu calon dari pusat ini yang dibutuhkan dan diha­rapkan,” urainya.

Sementara itu, anggota ko­misi II DPR RI Epyardi Asda yang juga mencalonkan diri sebagai calon gubernur Sumatera Barat menyutujui keputusan MK ini. Pertimbangannya ini dida­sarkan pada azas keadilan untuk semua. “Jika Undang-undang mengharuskan, PNS, TNI, Polri mundur, ya pembuat undang-undang juga harus mundur. Ini baru namanya adil untuk semua,” sebut Epyardi ketika dihubungi, Rabu (8/7) malam.

Epyardi juga tidak menampik persetujuannya akan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota tersebut, membuatnya khawatir. Bagaimana tidak, sebagai anggota DPR RI yang sudah mengundurkan diri saat menjadi calon gubernur Sum­bar dan ternyata tidak terpilih nantinya, akan ada kekecewaan yang luar biasa yang timbul. Akan ada rugi yang diderita.”Jika dibi­lang rugi, ya saya bisa saja rugi. Tapi ini keadilan untuk semua. Bagi saya putusan MK itu sudah final, tidak ada ganggu gugat lagi,” katanya.

Di sisi lain, menurut Epyardi apa yang terjadi saat ini akan membuat siapapun bingung. Hemat­nya, kata Epy, pengunduran itu dilakukan ketika calon sudah terpilih dan dilantik. Hal ini bertujuan untuk menghindari rangkap jabatan yang diterima.

Keputusan Mahkamah Kons­titusi itu mulai ketuk palu, Rabu (8/7) kemarin. Anggota DPR, DPD maupun DPRD yang menca­lonkan diri menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah diharus­kan membuat surat pengunduran diri dan mundur dari jabatannya saat resmi ditetapkan sebagai calon.

“Apabila telah ditetapkan seca­ra resmi oleh penyelenggara pemi­lihan sebagai calon dalam jabatan publik atau jabatan politik yang mekanismenya dilakukan melalui pemilihan, maka yang bersang­kutan membuat surat penyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali,” kata Hakim Wahihudin Adam S saat memba­cakan putusan di Mahkamah Kons­titusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (8/7).

Selama ini, jelas Wahihudin, dalam Pasal 7 huruf s dan d Un­dang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) anggota DPR, DPD dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah tidak perlu mundur. Mereka hanya dipersyaratkan memberitahukan kepada pimpinan.

Namun, syarat itu tak berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mereka diharuskan mundur dari jabatannya sejak jadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Majelis Hakim Konstitusi menilai, seharusnya syarat ini tak hanya berlaku bagi PNS. Anggota DPR, DPD maupun DPRD juga harus mundur, hal ini semata biar terjadi keadilan.

“Mengapa syarat yang sama tidak berlaku bagi anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD? Oleh karena itu, agar proporsional dan memenuhi tuntutan hukum yang adil bagi PNS maupun ang­gota DPR, anggota DPD maupun anggota DPRD harus lah sama-sama dipersyaratkan mengun­durkan diri apabila hendak menca­lonkan diri guna menduduki jaba­tan publik atau jabatan politik lainnya yang mekanismenya dila­kukan melalui pemilih an,” ujar Wahihudin. (h/mat/eni/net)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 11 Mei 2020 - 19:09:44 WIB

    Dalam Sebulan, Petani di Padang Bisa Panen Gabah 6 Ribu Ton

    Dalam Sebulan, Petani di Padang Bisa Panen Gabah 6 Ribu Ton Meski di tengah pandemi virus Corona atau Covid-19 seolah bukan penghalang bagi petani di Kota Padang untuk turut mempersiapkan produksi. Pasalnya, Dinas Pertanian setempat menyebutkan, bahwa petani di daerah itu bisa produks.
  • Senin, 23 Desember 2019 - 15:17:22 WIB

    Akademisi Petakan Perumahan di Padang yang Rawan Ular

    Akademisi Petakan Perumahan di Padang yang Rawan Ular JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Akademisi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumbar Fachrul Reza MSi memetakan sejumlah daerah di Padang yang sering ditemukan ular di permukiman. Menurutnya, kemunculan ular .
  • Jumat, 09 November 2018 - 15:00:37 WIB

    Baru 25 Persen Petani di Padang yang Asuransikan Lahan

    Baru 25 Persen Petani di Padang yang Asuransikan Lahan PADANG, HARIANHALUAN.COM—Kurang lebih dua hektare sawah terdampak banjir yang terjadi pada Jumat (2/11). Dinas Pertanian Padang mengatakan, lahan yang terkena banjir itu hanya di Kecamatan Lubuk Kilangan. Dinas akan memberi.
  • Jumat, 23 Februari 2018 - 10:58:13 WIB

    Jerit Pilu Petani Padang, 1.034 Hektare Sawah Kekeringan

    Jerit Pilu Petani Padang, 1.034 Hektare Sawah Kekeringan PADANG, HARIANHALUAN.COM— Ratusan petani menggelar unjuk rasa ke Balai Kota Padang, Kamis (22/2). Aksi ini dipicu bencana kekeringan yang melanda Padang sejak beberapa bulan yang lalu. Para petani kini dalam ancaman hidup. .
  • Jumat, 27 Oktober 2017 - 13:11:06 WIB

    Babinsa Koto Tangah Bantu Petani

    Babinsa Koto Tangah Bantu Petani .PADANG, HARIANHALUAN.COM - Babinsa Koramil 06/Koto Tangah Kodim 0312/Padang membantu Kelompok Tani (Keltan) Jaya Kelurahan Bungo Pasang menanam padi..

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]