Ahli: Tidak Ada Pembahasan Kontrak Awal, Perjanjian tak Mengikat Rekanan


Kamis, 09 Juli 2015 - 19:34:14 WIB

Tidak hanya itu, saksi ahli juga menyebutkan, jika jaksa ingin menghubungkan antara empat tahapan uji fungsi dengan pihak rekanan dan distributor, maka dini­lai sangat keliru.

Dilain pihak, Fauzi No­val­di, selaku kuasa hukum terdakwa Sri Ambarwati, selaku mantan pegawai di RSSN Bukittinggi berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Dani Se­tia­wan pegawai di RSSN sebagai panitia penerima hasil pekerjaan dan Mawar­di, rekanan pengadaan dari CV Surya Kencana mem­pertanyakan mengenai pi­hak yang bertanggungjawab dalam perjanjian uji fungsi tersebut. Dengan perta­nyaan PH ini, saksi ahli kembali menyebut kalau per­tang­gungjawaban perjanjian uji fungsi ini seharusnya dibe­bankan kepada Erwin, sela­ku teknisi Siemen.

Kendati demikian, Fauzi No­­valdi Cs tetap opti­mis ka­lau majelis hakim se­pen­dapat de­ngan PH ter­dakwa ini. “Ka­mi optimis klien kami be­bas. Dan kami juga opti­mis,­ hakim sepen­dapat de­ngan­ kami,” sebut Fauzi No­­­val­di.

Usai mendengarkan ke­te­­ra­ngan saksi ini, majelis ha­­ki­m kemudian menunda si­dang hingga tanggal 13 Juli 2015 mendatang dengan agen­da pemeriksaan ter­dak­wa.

Pada bagian lain, dugaan korupsi itu terkait alat kese­hatan (alkes) catchlab di Rumah Sakit Stroke Nasio­nal (RSSN) Kota Bukit­tinggi pada 2012. Proyek tersebut menghabiskan ang­garan sebesar Rp16,8 miliar, tahun anggaran 2011.

Dalam kasus itu negara diper­kirakan telah menga­lami kerugian keuangan sekitar Rp14 miliar, karena pengadaan tersebut logika­nya dinilai total loss. Hal itu dikarenakan barang alkes catchlab yang diadakan ter­se­but fisiknya ada, namun sejak barang diadakan tidak dapat difungsikan.

Dalam dakwaan jaksa disebutkan, hal yang menga­kibatkan tidak berfungsinya alat itu karena spesifikasi ruangan, yang menyebabkan salah satu bagian dari alat cacthlab tidak dapat ber­fung­si karena menyentuh lantai.

Perbuatan ketiga ter­dakwa telah menyebabkan keru­gian negara sebesar Rp15,5 miliar. Perbuatan terdakwa diatur dan dian­cam dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan b ayat (2) dan ayat (3) UU RI nomor 31 tahun 1999 ten­tang tindak pidana korupsi yang telah diubah dan ditam­bah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang peru­bahan atas UU RI nomor 31 tahun 1999 jo psal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (h/hel)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 30 Juni 2015 - 19:16:46 WIB

    Ahli: Alat Layak Digunakan untuk Manusia

    DUGAAN KORUPSI RSSN BUKITTINGGI

    Padang, Haluan — Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi RSSN Bu­kittinggi dengan terdakwa Sri Ambarwati, Mawardi,  dan Dani Setiawan,  kembali digelar di Pengad.


KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]