Ahli: Tidak Ada Pembahasan Kontrak Awal, Perjanjian tak Mengikat Rekanan


Kamis, 09 Juli 2015 - 19:34:14 WIB
Ahli: Tidak Ada Pembahasan Kontrak Awal, Perjanjian tak Mengikat Rekanan

Tidak hanya itu, saksi ahli juga menyebutkan, jika jaksa ingin menghubungkan antara empat tahapan uji fungsi dengan pihak rekanan dan distributor, maka dini­lai sangat keliru.

Baca Juga : Gubernur: Jalan Abai Sangir-Sungai Daerah Perpendek Jarak Tempuh

Dilain pihak, Fauzi No­val­di, selaku kuasa hukum terdakwa Sri Ambarwati, selaku mantan pegawai di RSSN Bukittinggi berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Dani Se­tia­wan pegawai di RSSN sebagai panitia penerima hasil pekerjaan dan Mawar­di, rekanan pengadaan dari CV Surya Kencana mem­pertanyakan mengenai pi­hak yang bertanggungjawab dalam perjanjian uji fungsi tersebut. Dengan perta­nyaan PH ini, saksi ahli kembali menyebut kalau per­tang­gungjawaban perjanjian uji fungsi ini seharusnya dibe­bankan kepada Erwin, sela­ku teknisi Siemen.

Kendati demikian, Fauzi No­­valdi Cs tetap opti­mis ka­lau majelis hakim se­pen­dapat de­ngan PH ter­dakwa ini. “Ka­mi optimis klien kami be­bas. Dan kami juga opti­mis,­ hakim sepen­dapat de­ngan­ kami,” sebut Fauzi No­­­val­di.

Baca Juga : Pengawasan Penerapan Prokes Ketat Dilakukan di Simpang Gudang Agam

Usai mendengarkan ke­te­­ra­ngan saksi ini, majelis ha­­ki­m kemudian menunda si­dang hingga tanggal 13 Juli 2015 mendatang dengan agen­da pemeriksaan ter­dak­wa.

Pada bagian lain, dugaan korupsi itu terkait alat kese­hatan (alkes) catchlab di Rumah Sakit Stroke Nasio­nal (RSSN) Kota Bukit­tinggi pada 2012. Proyek tersebut menghabiskan ang­garan sebesar Rp16,8 miliar, tahun anggaran 2011.

Dalam kasus itu negara diper­kirakan telah menga­lami kerugian keuangan sekitar Rp14 miliar, karena pengadaan tersebut logika­nya dinilai total loss. Hal itu dikarenakan barang alkes catchlab yang diadakan ter­se­but fisiknya ada, namun sejak barang diadakan tidak dapat difungsikan.

Dalam dakwaan jaksa disebutkan, hal yang menga­kibatkan tidak berfungsinya alat itu karena spesifikasi ruangan, yang menyebabkan salah satu bagian dari alat cacthlab tidak dapat ber­fung­si karena menyentuh lantai.

Perbuatan ketiga ter­dakwa telah menyebabkan keru­gian negara sebesar Rp15,5 miliar. Perbuatan terdakwa diatur dan dian­cam dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan b ayat (2) dan ayat (3) UU RI nomor 31 tahun 1999 ten­tang tindak pidana korupsi yang telah diubah dan ditam­bah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang peru­bahan atas UU RI nomor 31 tahun 1999 jo psal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (h/hel)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]