KPK Keliru Tersangkakan Hadi Poernomo


Kamis, 09 Juli 2015 - 19:49:31 WIB

Menurut Joyada, proses mekanisme dan hukum pajak yang dilakukan oleh Hadi Poernomo tidak bermasalah terkait keputusannya mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) pajak penghasilan badan Bank BCA tahun 1999. Jayoda pun menilai, langkah KPK yang membawa masalah ini ke rana pidana sebagai langkah blunder.

Keputusan Dirjen Pajak perihal dikeluarkannya SKPN terhadap BCA, katanya, merupakan proses itu wajar dan sah saja sesuai prosedur formal administrasi pajak. “Proses SKPN yang dikeluarkan Dirjen Pajak sah-sah saja, dan tidak ada masalah,” kata Joyada.

Secara hukum administrasi pajak, ulas Joyada, kalau keberatan wajib pajak diterima itu hal yang wajar. Bahkan wajib pajak punya hak keberatan dan hak banding atas pajak yang ditetapkan Dirjen pajak. “Persoalan pajak harus diselesaikan menggunakan hukum Pajak, baik melalui pengadilan pajak, maupun MA. Bukan secara pidana,” paparnya.  (sam)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 14 Agustus 2020 - 11:11:23 WIB

    Putra Amien Rais Ribut dengan Pimpinan KPK di Pesawat Garuda, Ini Penjelasan PAN

    Putra Amien Rais Ribut dengan Pimpinan KPK di Pesawat Garuda, Ini Penjelasan PAN HARIANHALUAN.COM - Insiden ribut antara pimpinan penegak hukum dengan politikus di pesawat maskapai Garuda ternyata melibatkan pimpinan KPK Nawawi Pomolango dengan Ahmad Mumtaz Rais. PAN memberi klarifikasi perihal ribut Mumt.
  • Sabtu, 25 Januari 2020 - 08:47:18 WIB

    Bantah Hasto! KPK: Penetapan Tersangka Harun Berdasarkan Bukti

    Bantah Hasto! KPK: Penetapan Tersangka  Harun Berdasarkan Bukti JAKARTA,HARIANHALUAN.COM-Pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang menyebut Harun Masiku sebagai korban,  ditepis pihak  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)..
  • Senin, 20 Januari 2020 - 10:55:27 WIB

    PDIP Klaim tak Ribut dengan KPK

    PDIP Klaim tak Ribut dengan KPK JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu menampilkan potongan rekaman CCTV di kantor DPP PDIP ketika penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupaya melakukan penggeledahan pada Kamis .
  • Selasa, 08 Oktober 2019 - 21:54:42 WIB

    Tegas! Fraksi PDIP Tolak Penerbitan Perppu KPK

    Tegas! Fraksi PDIP Tolak Penerbitan Perppu KPK JAKARTA,HARIANHALUAN.COM- Sudah menjadi sikap resmi Fraksi PDIP di DPR akan menolak jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK). .
  • Jumat, 04 Oktober 2019 - 00:43:10 WIB

    Soal Desakan Terbitkan Perppu KPK, Ngabalin: Jokowi Pemimpin yang Tak Bisa Ditekan

    Soal Desakan Terbitkan Perppu KPK, Ngabalin: Jokowi Pemimpin yang Tak Bisa Ditekan JAKARTA,HARIANHALUAN-Ali Mochtar Ngabalin menyatakan,  Presiden Joko Widodo (Jokowi)  adalah sosok pemimpin yang tak bisa ditekan maupun dikendalikan..

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]