Dishut di Kabupaten dan Kota Diganti UPT


Kamis, 09 Juli 2015 - 19:51:57 WIB

Yang tidak dilimpahkan ke provinsi, kata Hendri, adalah wewenang pe­nge­lolaan Hutan Taman Raya (HTR). Sementara di Sum­bar, daerah tingkat II yang memiliki HTR adalah Pa­dang, yakni HTR Bung Hat­ta di Ladang Padi.

“Dengan tidak adanya HTR yang akan dikelola oleh kabupaten/kota di Sum­­­­bar selain Padang, un­tuk apa ada Dinas Kehu­tanan di kabupaten/kota. Padahal, pembentukan di­nas di kabupaten/kota apa­bila ada kewenangan untuk mengelola sesuatu sesuai aturan berlaku, yang diikuti de­ngan penga­lokasian ang­ga­ran, peralatan, anggota dan sebagainya. Jadi, dengan ditiadakannya Dinas Ke­hutanan di kabupaten/kota, adalah upaya untuk efisiensi anggaran daerah,” ujar Hen­dri kepada Haluan di Pa­dang, Kamis (9/7).

Dengan pelimpahan ke­wenangan tersebut, kata Hendri, ia sudah memiliki beberapa rencana untuk kabupaten/kota. Pertama, menerapkan sistem cabang dinas dari provinsi atau secamam Unit Pelaksana Teknis (UPT). Satu cabang dinas rencananya dipe­run­tuk­kan untuk dua kabu­paten/kota yang berdekatan seperti Kota dan Kabupaten Solok, Padangpanjang dan Batusangkar, Bukittingi dan Agam, dan sebagainya.

Kedua, menerapkan sis­tem pembagian wilayah un­tuk pengawasan hutan di Sum­bar, yakni wilayah Uta­ra, Selatan, dan Kepulauan Mentawai. Ketiga, me­ne­rapkan sistem wilayah Kesa­tuan Pengelolaan Hutan (KPH). Di Sumbar, terdapat 11 wilayah KPH. Pihaknya akan mengkaji kembali wila­yah KPH di Sumbar, karena dinilai terlalu besar sehingga tidak efisien.

Sementara itu, untuk pe­ngawasan hutan oleh per­sonil Dishut Provinsi, baik hutan lindung, hutan kon­servasi dan sebagainya, Hen­dri sudah membuat bebe­rapa ren­ca­nanya. Pertama, pi­hak­nya sedang mendata semua per­sonil di Dishut kabupaten/kota. Kedua, men­­data semua peralatan seperti kantor, ken­daraan dan seba­gainya, di Dis­hut kabupaten/kota. Ketiga, men­data pembiayaan yang selama ini dibiayai Dishut kabupa­ten/kota. Ketiga data itu akan ia pelajari untuk menentukan rencana kerja selanjutnya.

“Untuk PNS di Dishut kabupaten/kota, jangan kha­watir ke mana mereka akan ditempatkan jika Dishut diganti dengan UPT. Untuk PNS Dishut di kabupaten/kota yang berlatar belakang teknis kehutanan, mereka akan ditempatkan di UPT tersebut atau diperbantukan ke UPT Dishut di kabu­paten/kota lain di Sumbar, atau ditarik ke provinsi. Sementara untuk PNS di Dishut kabupaten/kota yang bukan berlatar belakang teknis kehutanan, penem­patan mereka jika nanti Dishut diganti UPT, akan diserahkan ke Pemda setem­pat,” terang Hendri.

Terkait rencana-rencana yang dibikinnya itu, Hendri akan mengajukan rencana tersebut ke gubernur dan DPRD Sumbar, untuk dike­tahui apakah disetujui atau tidak, karena untuk meng­ganti Dishut ke UPT, harus melalui Peraturan Daerah.

Ia menambahkan, pe­lim­pahan kewenangan Dis­hut kabupaten/kota ke Dis­hut Provinsi, menyisakan masa­lah anggaran. Dengan ber­pindahnya kewenangan ke provinsi, PNS yang di­tem­patkan oleh Dishut Sum­bar ke UPT tersebut, gaji mereka akan ditanggung oleh APBD provinsi. Hal itu dikha­watir­kan semakin mem­bebani APBD provinsi untuk mem­ bayar gaji PNS. (h/dib)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Sabtu, 26 Maret 2016 - 04:21:31 WIB
    Banjir Karena Drainase Tersumbat

    Kadishut: Bukan Kerusakan Hutan

    PADANG, HALUAN — Kepala Dinas Kehutanan Kota Padang Dian Fakri menilai, dampak banjir yang terjadi saat ini bukan karena kerusakan hutan tapi dipicu curah hujan yang terjadi sangat tinggi jika dibandingkan dengan sebelumny.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]