Dishut di Kabupaten dan Kota Diganti UPT


Kamis, 09 Juli 2015 - 19:51:57 WIB
Dishut di Kabupaten dan Kota Diganti UPT

Yang tidak dilimpahkan ke provinsi, kata Hendri, adalah wewenang pe­nge­lolaan Hutan Taman Raya (HTR). Sementara di Sum­bar, daerah tingkat II yang memiliki HTR adalah Pa­dang, yakni HTR Bung Hat­ta di Ladang Padi.

Baca Juga : Di Padang, 42 Kawasan Ini Tak Boleh Menggelar Salat Ied di Masjid dan Lapangan

“Dengan tidak adanya HTR yang akan dikelola oleh kabupaten/kota di Sum­­­­bar selain Padang, un­tuk apa ada Dinas Kehu­tanan di kabupaten/kota. Padahal, pembentukan di­nas di kabupaten/kota apa­bila ada kewenangan untuk mengelola sesuatu sesuai aturan berlaku, yang diikuti de­ngan penga­lokasian ang­ga­ran, peralatan, anggota dan sebagainya. Jadi, dengan ditiadakannya Dinas Ke­hutanan di kabupaten/kota, adalah upaya untuk efisiensi anggaran daerah,” ujar Hen­dri kepada Haluan di Pa­dang, Kamis (9/7).

Dengan pelimpahan ke­wenangan tersebut, kata Hendri, ia sudah memiliki beberapa rencana untuk kabupaten/kota. Pertama, menerapkan sistem cabang dinas dari provinsi atau secamam Unit Pelaksana Teknis (UPT). Satu cabang dinas rencananya dipe­run­tuk­kan untuk dua kabu­paten/kota yang berdekatan seperti Kota dan Kabupaten Solok, Padangpanjang dan Batusangkar, Bukittingi dan Agam, dan sebagainya.

Baca Juga : Mantap! Rutan Anak Aia Padang Bagikan Baju Lebaran untuk WBP

Kedua, menerapkan sis­tem pembagian wilayah un­tuk pengawasan hutan di Sum­bar, yakni wilayah Uta­ra, Selatan, dan Kepulauan Mentawai. Ketiga, me­ne­rapkan sistem wilayah Kesa­tuan Pengelolaan Hutan (KPH). Di Sumbar, terdapat 11 wilayah KPH. Pihaknya akan mengkaji kembali wila­yah KPH di Sumbar, karena dinilai terlalu besar sehingga tidak efisien.

Sementara itu, untuk pe­ngawasan hutan oleh per­sonil Dishut Provinsi, baik hutan lindung, hutan kon­servasi dan sebagainya, Hen­dri sudah membuat bebe­rapa ren­ca­nanya. Pertama, pi­hak­nya sedang mendata semua per­sonil di Dishut kabupaten/kota. Kedua, men­­data semua peralatan seperti kantor, ken­daraan dan seba­gainya, di Dis­hut kabupaten/kota. Ketiga, men­data pembiayaan yang selama ini dibiayai Dishut kabupa­ten/kota. Ketiga data itu akan ia pelajari untuk menentukan rencana kerja selanjutnya.

“Untuk PNS di Dishut kabupaten/kota, jangan kha­watir ke mana mereka akan ditempatkan jika Dishut diganti dengan UPT. Untuk PNS Dishut di kabupaten/kota yang berlatar belakang teknis kehutanan, mereka akan ditempatkan di UPT tersebut atau diperbantukan ke UPT Dishut di kabu­paten/kota lain di Sumbar, atau ditarik ke provinsi. Sementara untuk PNS di Dishut kabupaten/kota yang bukan berlatar belakang teknis kehutanan, penem­patan mereka jika nanti Dishut diganti UPT, akan diserahkan ke Pemda setem­pat,” terang Hendri.

Terkait rencana-rencana yang dibikinnya itu, Hendri akan mengajukan rencana tersebut ke gubernur dan DPRD Sumbar, untuk dike­tahui apakah disetujui atau tidak, karena untuk meng­ganti Dishut ke UPT, harus melalui Peraturan Daerah.

Ia menambahkan, pe­lim­pahan kewenangan Dis­hut kabupaten/kota ke Dis­hut Provinsi, menyisakan masa­lah anggaran. Dengan ber­pindahnya kewenangan ke provinsi, PNS yang di­tem­patkan oleh Dishut Sum­bar ke UPT tersebut, gaji mereka akan ditanggung oleh APBD provinsi. Hal itu dikha­watir­kan semakin mem­bebani APBD provinsi untuk mem­ bayar gaji PNS. (h/dib)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]