Nasrullah Sebut Ini “Mutilasi” Jabatan


Kamis, 09 Juli 2015 - 19:54:21 WIB

Pada prinsipnya sebut SY Pa­ngulu, mutasi yang berujung penco­potan dari jabatan, merupakan hak prerogatif seorang walikota sebagai kepala daerah. Namun demikian, alasan klasik dengan menyebutkan UU ASN atau aturan kepegawaian lainnya seba­gai dasar dan landasan, tentu masih bersifat umum. Untuk itu tandas SY Pangulu, perlu pem­buktian atas kesalahan mereka.

“Poin pentingnya adalah stan­dar yang ditetapkan. Karena setahu saya, pasti akan ada taha­pan-tahapan sebelum akhirnya kebijakan itu (nonjob) diambil. Sebut saja teguran lisan, tulisan, dan pernyataan atau peringatan-peringatan lainnya. Setidaknya, tahapan-tahapan itu akan menjadi bukti dari kesalahan atau pelang­garan yang mereka lakukan,” kata SY Pangulu.

Menyambung apa disam­pai­kan SY Pangulu, Yulfahmi, salah seorang pejabat nonjob yang dihubungi terpisah, juga mengaku jika tidak mengetahui persis terkait standar yang ditetapkan walikota untuk me-nonjob-kan dia dan 19 rekan senasib lainnya. Karena selain tidak pernah mela­kukan kesalahan dan pelanggaran disiplin berat, ia juga sama sekali tidak pernah menerima teguran atau peringatan.

“Karena tidak pernah mela­kukan kesalahan dan pelanggaran berat sebagaimana diatur PP No. 53 tahun 2010, saya pribadi memang tidak pernah menerima teguran. Apakah itu lisan (I, II, III), tertulis, pernyataan tidak puas pimpinan, apalagi sampai dibawa ke sidang Baperjakat, tidak pernah” tandas Yulfahmi.

Sementara terkait saran yang disampaikan pengamat politik dan pemerintahan Unand Dr. Asrinaldi pada pemberitaan Haluan kemarin, pejabat nonjob lainnya, Zulkifli menyebut jika hal tersebut sudah merupakan saran umum yang disampaikan oleh banyak pihak kepada mereka. Untuk sementara katanya, mere­ka mencoba dulu dengan cara melaporkan ke Presiden.

“Soal hasil kita tunggu per­kembangan, lambat atau cepat tak masalah. Karena kita juga me­mahami tugas Presiden yang cukup banyak. Mudah-mudahan laporan yang telah dikirimkan ini disempatkan juga oleh Presiden untuk membaca dan menang­gapinya,” harap Zulkifli.

Sementara Ketua Komisi I DPRD Kota Padang Panjang, H Nasrullah Nukman, SH ketika dihubungi Haluan terpisah me­nyebut, serangkaian gerbong mu­tasi yang telah mulai bergulir sejak awal masa kepemimpinan Wako/ Wawako Padang Panjang periode 2013-2018, terhitung 1 Oktober 2013 lalu, dinilai tidak lagi sekedar mutasi. Tapi diibar­at­kan sudah masuk ranah “mu­tilasi” jabatan.

“Memang ini adalah hak pre­ro­gatif walikota. Namun kondisi sekarang sudah seperti mutilasi. Selain di-nonjob-kan, penem­patan pejabat yang dimutasi itu juga tumpang tindih, tidak sesuai dengan eselon dan kepangkatan,” kata Nasrullah.

Meski mendukung langkah 20 pejabat nonjob yang telah me­ngadukan nasib mereka itu ke Presiden melalui salinan surat yang dilayangkan pada 23 Juni 2015 lalu itu, namun DPRD Kota Padang Panjang sebut Nasrullah, menyarankan jika persoalan ter­sebut sebaiknya dipulangkan kembali kepada walikota sebagai pimpinan dan atasan langsung mereka.

“Sejauh pantauan kami, ini yang tidak pernah dilakukan para pejabat itu. Seharusnya yang terlebih dahulu harus dibela dan diperjuangkan itu adalah hak-hak personal mereka, yakni dengan menyampaikan protes langsung ke pimpinan. Jika merasa tidak puas, jalurnya juga harus pro­cedural, seperti melapor ke PTUN, Komisi ASN, atau Om­buds­man,” ujar Nasrullah.

Atas berbagai dasar dan per­timbangan itu, Nasrullah kembali menghimbau agar kepala daerah benar-benar patuh dan tunduk terhadap aturan yang ada, tidak sembarangan dalam melakukan mutasi pejabat, apalagi sampai me-nonjob-kan tanpa alasan yang tepat dan jelas. “Jangan sampai terpengaruh dengan urusan poli­tik, atau faktor suka tidak suka. Ini tidak sehat,” kata Nasrullah.

Tetap Diperhatikan

Walikota Padang Panjang, Hendri Arnis didampingi Kabag Humas Ampera Salim menga­takan, langkah mutasi, rotasi, promosi, bahkan hingga berujung pencopotan dari jabatan seka­lipun, adalah hal wajar dalam organisasi pemerintahan. Hal itu terang Hendri, tetap didasarkan pada kebutuhan dan telah pula disesuaikan dengan aturan perun­dang-undangan yang berlaku.

“Dalam bekerja dengan pim­pinan, yang dibutuhkan seorang pegawai atau bawahan, tentu loyalitas dan patuh terhadap atasan. Selain itu juga jujur men­jalankan tugas dan siap untuk diperintah,” ujar Hendri Arnis.

Meski demikian pungkas wali­kota, pihaknya tetap akan memperhatikan nasib 20 orang mantan pejabat yang di-nonjob-kan tersebut. Kesempatan untuk memiliki jabatan, juga terbuka lebar bagi mereka. Namun sesuai dengan peraturan ASN yang baru sebut Hendri, mereka terlebih dahulu harus ikut proses lelang jabatan untuk eselon II dan menunggu usulan SKPD untuk pejabat eselon III dan IV.

“Silahkan ikuti lelang jabatan untuk eselon II. Sementara untuk eselon III dan IV, kita tentunya menunggu adanya SKPD yang mengusulkan. Karena masalah teknis, tentu SKPD yang lebih tahu dan paham betul siapa yang pantas mengerjakan apa,” tandas Hendri. (h/yan)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]