Politik Dinasti Dilegalkan, Bawaslu Segera Ubah Perbawaslu


Jumat, 10 Juli 2015 - 20:09:27 WIB
Politik Dinasti Dilegalkan, Bawaslu Segera Ubah Perbawaslu

Menurutnya, hal itu per­lu dilakukan mengingat peran Bawaslu dalam pe­ngawasan Pilkada sangat diharapkan dimana potensi kecurangan dilakukan oleh petahana sangat besar dalam Pilkada.

Baca Juga : Partai Golkar Satu Suara Usung Airlangga Hartarto Jadi Capres

Adapun poin yang akan diubah dalam Perbawaslu yakni Perbawaslu Nomor 13 tentang pengawasan Pemilu dimana akan dimasukkan pengaturan terhadap peta­hana dalam menggunakan instrumen kekuasaan birok­rasi, dana, sarana dan pra­sarana.  “Itu harus masuk dalam peraturan bawaslu,” ungkapnya.

Ia menambahkan selain mengubah poin yang ada dalam Perbawaslu, upaya lain adalah dengan meng­gandeng kerjasama dengan pihak yang berwenang ter­kait perangkat birokrasi. Pasalnya, ada untuk kepen­tingan birokrasi yang bia­sanya dimanfaatkan peta­hana juga telah diatur dalam Undang-undang lainnya.

Baca Juga : Perkuat Infrastruktur Digitalisasi Partai, Anis Matta Resmikan Gelora Media Centre

“Itu kan UU ASN me­ngatur sendiri soal PNS, tapi kalau Bawaslu ini kan tidak hanya PNS-nya kan, tapi juga perangkat birokrasinya seperti sarana prasarana fasilitas pemerintah, jadi akan disinergikan dengan dua UU itu,” ujarnya.

Ia juga mengatakan pe­ngaturan mengenai penga­wasan juga tidak hanya kepa­da calon kepala daerah dari kerabat pertahana, tetapi juga yang bukan petahana namun memiliki hubungan dengan  birokrasi.

“Misalnya calon wakil bupati yang mau pisah kong­si dari bupatinya itu, kan masih ada pengaruhnya ter­hadap gerbong birokrasi, tidak hanya bupati,” ujarnya.

Ia menargetkan pe­nga­turan tersebut selesai sebelum tanggal tahapan pendaftaran calon selesai. Itu pun tanpa menunggu Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga mengubah Pe­raturan KPU (PKPU). (h/rol)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]