Politik Dinasti Dilegalkan, Bawaslu Segera Ubah Perbawaslu


Jumat, 10 Juli 2015 - 20:09:27 WIB

Menurutnya, hal itu per­lu dilakukan mengingat peran Bawaslu dalam pe­ngawasan Pilkada sangat diharapkan dimana potensi kecurangan dilakukan oleh petahana sangat besar dalam Pilkada.

Adapun poin yang akan diubah dalam Perbawaslu yakni Perbawaslu Nomor 13 tentang pengawasan Pemilu dimana akan dimasukkan pengaturan terhadap peta­hana dalam menggunakan instrumen kekuasaan birok­rasi, dana, sarana dan pra­sarana.  “Itu harus masuk dalam peraturan bawaslu,” ungkapnya.

Ia menambahkan selain mengubah poin yang ada dalam Perbawaslu, upaya lain adalah dengan meng­gandeng kerjasama dengan pihak yang berwenang ter­kait perangkat birokrasi. Pasalnya, ada untuk kepen­tingan birokrasi yang bia­sanya dimanfaatkan peta­hana juga telah diatur dalam Undang-undang lainnya.

“Itu kan UU ASN me­ngatur sendiri soal PNS, tapi kalau Bawaslu ini kan tidak hanya PNS-nya kan, tapi juga perangkat birokrasinya seperti sarana prasarana fasilitas pemerintah, jadi akan disinergikan dengan dua UU itu,” ujarnya.

Ia juga mengatakan pe­ngaturan mengenai penga­wasan juga tidak hanya kepa­da calon kepala daerah dari kerabat pertahana, tetapi juga yang bukan petahana namun memiliki hubungan dengan  birokrasi.

“Misalnya calon wakil bupati yang mau pisah kong­si dari bupatinya itu, kan masih ada pengaruhnya ter­hadap gerbong birokrasi, tidak hanya bupati,” ujarnya.

Ia menargetkan pe­nga­turan tersebut selesai sebelum tanggal tahapan pendaftaran calon selesai. Itu pun tanpa menunggu Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga mengubah Pe­raturan KPU (PKPU). (h/rol)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]