Ulama Bersuara, Indonesia Tak Perlu Ikut Legalkan Perkawinan Sejenis


Jumat, 10 Juli 2015 - 20:09:54 WIB
Ulama Bersuara, Indonesia Tak Perlu Ikut Legalkan Perkawinan Sejenis

Karena itu, Ketua Umum Parisadha Buddha Dharma Niciren Syosyu itu mengimbau masyarakat In­donesia, khususnya umat Buddha, untuk berlaku se­suai dharma dan kewajaran serta seirama dengan hukum alam untuk mencapai ke­sejahteraan hidup.

Baca Juga : AHY Cs Absen di Sidang Mediasi Pertama, Kubu Moeldoko: Lecehkan Pengadilan

Suhadi mengatakan ho­mo­seksualitas dan perka­winan sejenis merupakan tindakan yang tidak wajar dan bertentangan dengan hukum alam. Ajaran Bud­dha sangat menjunjung ke­wajaran dan hukum alam sehingga menolak perka­winan sejenis.

“Memang larangan pe­rilaku homoseksual tidak tercantum dalam sastra-sastra Buddha. Namun, hu­kum agama Buddha berda­sarkan kepada kewajaran dan hukum alam,” tutur Wakil Ketua Widyasabha Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) itu.

Baca Juga : Partai Golkar Satu Suara Usung Airlangga Hartarto Jadi Capres

Isu homoseksualitas me­ngemuka setelah Amerika Serikat melegalkan perka­winan sesama jenis di selu­ruh negara bagian. Pelegalan itu dianggap sebagai ke­menangan oleh kelompok lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan para pendukungnya.

Salah satu bentuk euforia terhadap pelegalan itu ada­lah pemasangan warna-war­ni pelangi pada foto profil media sosial dan tanda pagar #Lo­vesWin. Euforia serupa juga dilakukan sebagian pengguna media sosial di Indonesia.

Kalangan agamawan di In­do­nesia menolak pe­lega­lan tersebut dan menilai bahwa keputusan pemerin­tah Amerika Serikat terse­but lebih disebabkan faktor politis.

Pemerintah yang ber­kuasa saat ini, Presiden Barrack Obama, berasal dari Partai Demokrat yang dinilai lebih liberal dan sejak semula mendukung kelom­pok LGBT.

Dalam kam­panye, Oba­ma juga menya­takan akan melegalkan per­kawinan sejenis.

Sikap Partai Demokrat itu bertolak belakang de­ngan Partai Republik yang lebih konservatif dan dinilai menjunjung norma. Partai Republik, yang banyak men­­­dapat dukungan kelom­pok Kristen, menolak per­kawinan sejenis.

Perbedaan sikap kedua partai itu juga ditunjukkan dalam isu aborsi.

Partai Demokrat ber­sikap “pro-choice” de­ngan mendukung diper­boleh­kan­nya aborsi, sedangkan Partai Republik bersikap “pro-life” dengan menolak aborsi tanpa alasan medis yang bisa dite­rima. (h/ans)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]