Romi Pimpin PPP, Agung Pimpin Golkar


Jumat, 10 Juli 2015 - 20:10:25 WIB
Romi Pimpin PPP, Agung Pimpin Golkar

Ketua DPP PPP versi Muktamar Surabaya, Isa Muchsin menegaskan putu­san PTTUN Jakarta yang memenangkan kubunya me­ngung­kap tabir kebenaran. Menurut Isa, putusan ter­sebut semakin mema­n­tap­kan langkah PPP untuk tu­rut bertarung dalam Pil­kada serentak 2015.

Baca Juga : Partai Golkar Satu Suara Usung Airlangga Hartarto Jadi Capres

Di lain pihak, PTTUN Jakarta menganulir vonis tingkat pertama putusan kisruh dualisme ke­pe­ngu­rusan Partai Golkar. Berkat keputusan ini kepe­ngurusan Golkar yang sah adalah pim­pinan Agung Laksono.

“1. Menerima banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding; 2. mem­ba­talkan putusan PTUN Ja­karta No 62/G/2015/PT­UN-JKT tanggal 18 Mei 2015 yang dimohonkan ban­ding,” bunyi putusan PT­TUN seperti dikutip dari si­tus resmi Mahkamah Agung. Ketua DPP Partai Gol­kar kubu Agung Leo Nababan membenarkan ke­putusan tersebut. Dia juga mengaku bakal merayakan kemenangan ini.

Baca Juga : Perkuat Infrastruktur Digitalisasi Partai, Anis Matta Resmikan Gelora Media Centre

“Benar (putusan itu). Kami mengucap syukur ini hadiah partai dimana ada kepastian hukum. Ini mari kita rayakan memastikan matahari tidak dua,” kata Leo Nababan.

Sementara itu, Ben­da­hara umum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical), Bambang Soesatyo me­nye­but agar kubu Agung Lak­sono jangan senang dulu dengan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN). Putusan yang dimaksud adalah yang menganulir vonis tingkat pertama di kasus sengketa kepengurusan Partai Golkar.

“Keputusan banding PTUN mengabulkan kubu Ancol dan Menkumham. Namun kepengurusan me­reka belum bisa dianggap sah,” kata Bambang saat dihubungi, Jumat (10/7).

Bambang menegaskan kubu Ical akan mengajukan kasasi terkait putusan ban­ding tersebut. Selain itu, Bambang juga mengatakan bahwa putusan itu belum berkekuatan hukum tetap.

“Karena kita akan mela­kukan upaya hukum kasasi. Sehingga keputusan hukum belum inkracht. Di samping itu juga kita tunggu kepu­tusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 24 Juli mendatang,” tegas Bambang.

“Jadi, kubu Ancol jangan mimpi basah dulu,” ujar Bambang menambahkan.

Dua Kubu Ajukan Calon

Terkait pendaftaran ca­lon kepala daerah ke KPU,  Ketua DPP Golkar kubu Agung Laksono, Ace Hasan Syazidly mengapresiasi ke­sim­pulan dari rapat kon­sultasi antara DPR, peme­rintah dan KPU, Kamis (9/7) yang memutuskan bagi partai bersengketa dapat mengajukan calon kepala daerah untuk ikut pilkada dengan ditandatangani ke­dua kubu.

Dia menilai keputusan tersebut sangat tepat, se­hingga dapat diartikan se­mua pihak tak membiarkan Golkar tak dapat mengikuti Pilkada.

“Bagaimanapun Partai Golkar memiliki banyak kader di daerah yang me­miliki peluang yang sangat besar untuk memimpin di daerah. Sangat disayangkan jika Partai Golkar tidak dapat mengikuti Pilkada,” kata Ace saat dihubungi, Jumat (10/7).

Menurut dia, pengajuan calon kepala daerah me­ng­gunakan dua formulir yang ditandatangani kedua kubu yang bersengketa meru­pa­kan solusi terbaik. Sehingga, partainya hanya tinggal men­­cari kader yang di­ang­gap terbaik untuk diusung berdasarkan kesepakatan kedua kubu untuk menjadi calon kepala daerah.

“Sesungguhnya bagi ka­mi, dalam pencalonan ke­pala daerah kami tak me­lihatnya apakah figur yang bersangkutan adalah orang Agung Laksono atau Ical. Kami mengedepankan kader Partai Golkar yang me­miliki prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela,” katanya.

Sebelumnya, Pimpinan Fraksi di DPR dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Bawaslu menggelar rapat konsultasi membahas nasib dua partai yang me­ngalami perpecahan yaitu PPP dan Golkar agar dapat mengikuti gelaran pilkada serentak.

Dalam rapat yang ber­langsung hampir lima jam itu mengambil beberapa kesimpulan, di antaranya agar dua partai tersebut dapat mengikuti Pilkada. Muncul usulan calon kepala daerah diajukan lewat dua kepe­ngurusan dengan formulir masing-masing, namun ca­lon yang diajukan hanya boleh satu calon kepala daerah.

“KPU dapat menerima pendaftaran pasangan calon kepala daerah dari ke­pe­ngurusan parpol yang berse­lisih, dengan ditandatangani kedua belah pihak dalam dokumen terpisah, dengan syarat kepengurusan parpol yang berselisih tersebut me­ngajukan satu pasangan ca­lon kepala daerah,” kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang memimpin rapat ini, Kamis (9/7). (h/mdk/dtk)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]