Potensi Zakat Tersandung Kekuasaan


Jumat, 10 Juli 2015 - 20:12:36 WIB
Potensi Zakat Tersandung Kekuasaan

Ketiga, Menciptakan pe­merataan pendapatan.  Da­lam  ekonomi ada suatu  gejala yang dikenal dengan  sebutkan,”  Berkurangnya manfaat”. Maksudnya  ada­lah,  ketika seseorang  mem­butuhkan  suatu  barang, maka ia akan merasa puas  bila kebutuhan  tersebut  dapat dipenuhi.   Rasa  puas tersebut akan berkurang  jika  ia  mendapatkan  barang yang sama  dua kali. Dalam  bahasa ekonomi,  manfaat pendapatan (ulitiy) semakin menurun jika setiap kali pertambahan  satuan-satuan produksi. Maka  memin­dahkan pendapatan  melalui zakat dari si kaya kepada si miskin akan lebih banyak memberikan manfaat ke­pada  si fakir miskin diban­ding merugikan si kaya. Dengan demikian  akan ter­cipta pemerataan.Keempat, Menciptakan lapangan kerja.  Secara  lahiriah, zakat  men­ciptakan  kurangnya  jumlah  harta  yang dimiliki dan mendorong sikap malas be­ker­ja dari pihak yang mene­rimanya. Namun, bukan itu sebenarnya yang terjadi. Zakat  akan menciptakan  pertumbuhan ekonomi yang kuat dan menciptakan lapa­ngan kerja. Zakat  secara aktif akan  memindahkan  satuan pendapatan  dari si kaya  kepada si miskin.  Zakat   diarahkan kepada  kelom­pok yang  kembali me­nya­lurkan zakat pada  kom­sumtif. Dengan  demikian  akan  mengenjot jumlah satuan permintaan (de­mand).­ Meningkatnya  jum­lah satuan  permintaan  suatu  komoditas  akan mening­katkan  jumlah  produksi (supply).  Dengan demikian, kegiatan produksi  semakin  marak dan maraknya  kegia­tan produksi  akan mencip­takan  lapangan kerja.

Baca Juga : Bertemu Gatot Nurmantyo dan Rizal Ramli, Ketua DPD RI: Pemerintah Harus Dikoreksi

Namun kenapa potensi tersebut tidak muncul atau tidak banyak mewarnai kehi­dupan  secara makro? Apa  yang salah dalam menge­lolaan zakat kita?  Apakah lembaga pengelola zakat sudah bekerja  dengan baik?   UU Zakat telah menga­manahkan kepada  BAZ  agar  zakat  dikelola  dengan tujuan meningkatkan kese­jehteraan masyarakat dan keadilan sosial.

Menurut penulis, ter­dapat be­­berapa kondisi yang me­nye­­bab­kan kurang ter­kelo­la­nya zakat dengan baik se­hing­ga potensi zakat ku­rang ter­ca­pai maksimal. Lembaga BAZ di berbagai daerah kebe­ra­daan tak jarang digarami oleh unsur po­litis.  BAZ dijadikan biduk oleh peme­rintah daerah untuk men­­dayung program-pro­gram populis dalam men­capai tu­­juan tertentu. Bah­kan tak jarang pula dijadikan wadah untuk “menguatkan”  pondasi ke­kuasaan.  Dalam kondisi ini tentu BAZ ber­ada dalam lingkaran ke­pentingan ke­­­lom­­­pok ter­­ten­­­tu se­hing­­­­ga ke­man­­­­­di­rian­nya­­ ter­ge­rus.

Baca Juga : Menko Perekonomian-Mentan Salurkan 20 Ribu DOC Ayam Petelur ke Rumah Tangga Miskin

Dalam ma­­na­je­men, ­ ma­sih terdapat BAZ  yang ma­sih di­ke­lola  secara tra­disio­nal alias ber­basis  “ma­na­je­men su­rau”.  Pada level te­rten­tu, BAZ sebagai  orga­nisasi  belum memiliki jati diri organisasi seperti visi, misi dan program kerja yang jelas  dan terukur. Adminis­trasi organisasi berjalan dengan sederhana.  Pem­buatan la­poran dana zakat yang ma­suk dan keluar  seba­gai ben­tuk akuntabilitas ke public masih minim.

BAZ  masih alergi mela­kukan adopsi teknologi ke dalam proses penghimpuan, pendayagunaan dan penya­luran dana zakat ke mus­tahiq.  Dan juga minimnya  data base muzaki dan mus­tahiq sehingga  target-target zakat sulit dipetakan.

Selain itu, BAZ lebih banyak berjalan secara ruti­nitas dan cenderung hanya  di saat momen Ramadan dan Idul Fitri. Penempatan per­sonil pun untuk men­jalan­kan organisasi terkadang hanya  titip nama dan me­leng­kapi pengisian struktur organisasi. Konsekuensinya, BAZ  akan ber­jalan jika ada  orang-orang  yang mau se­cara “ikhlas ber­­amal” men­­sede­kah­kan wak­tu, te­na­ga­ dan pi­kiran.

BAZ da­­lam meng­him­pun dana-dana   zakat  masih terbatas pada pembayar zakat (mu­zaki) dari  seg­men Pe­gawai  Ne­geri Sipil (PNS). Se­hing­­ga mengakibatkan  ke­cilya jumlah   dana  zakat  yang terhimpun. Sumber-sumber  dana  dari sector per­da­gangan, pertanian, per­ter­nakan dan lapangan usaha lainnya yang   dapat men­dulang pendapatan yang  banyak belum tergarap se­cara  maksimal. Di beberapa daerah, BAZ hanya  bergigi pada  PNS  dalam memungut  zakat dan bagi  masyarakat yang bergerak di lapangan usaha  lainnya  seakan tidak sanggup “memaksa”  mereka untuk berzakat.

Persoalan-persoalan di atas, merupakan bad con­dition bagi pengelolaan Zakat sebagai pratara kea­gamaan. Ke depan,  tata kelola orga­nisasi pengelola zakat harus lebih baik, man­diri, pro­fessional dan  mak­simal.

UU No. 23 Tahun 2011 secara  jelas telah menga­riskan  bahwa; Pertama, personil kepengurusan BAZ di semua tingkatan mesti memiliki fokus kerja yang jelas. BAZ harus streril dari  orang-orang  yang opportunis dan yang menjadikan BAZ sebagai kendaraan  untuk mencapai tujuan dan ke­pentingan tertentu. Kedua,  BAZ harus memakai dan menerapkan audit syariah dan audit sesuai ketentuan berlaku serta secara terbuka mempublikasikan ke ma­syarakat. Dengan demikian, aktivitas BAZ, peng­him­punan dan pendistribusian zakat dapat dikontrol ma­syarakat secara luas,  Ketiga, BAZ harus meningkatkan inovasi dan memperluas segmentasi sumber pene­rimaan zakat. Inovasi dan perluasan ini dapat dila­kukan melalui sinergisitas sesama organisasi zakat  atau juga    mengandeng organisasi lain bergerak di bidang za­kat. Keempat, BAZ harus terus melakukan program sosialisasi dan edukasi ke­ma­syarakat secara  luas.  Diharapkan  dengan adanya  peningkatan kesadaran ber­zakat maka disparitas antara potensi dan aktualisasi zakat dapat diperkecil.

Akhirul kalam, dengan mengimplementasikan pe­san yuridis UU zakat ter­sebut, diharapkan BAZ lebih profesional dalam men­jalan­kan tugas. Se­hingga potensi zakat yang besar bagi eko­nomi ter­wujud. Kekuasaan dapat dijadikan diinstrumen  un­tuk mencapai ter­wujud­nya potensi zakat bukan men­jadikan potensi zakat ter­sandung oleh kekuasaan. Semoga! ***

 

ASYARIA
(Staf Pengajar IAIN Bukittinggi)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]