KPU Revisi Peraturan KPU


Ahad, 12 Juli 2015 - 19:09:10 WIB
KPU Revisi Peraturan KPU

Dia mengatakan pemangku kepetingan utama dalam pilkada adalah warga negara yang memiliki hak untuk dipilih dan memilih, dan juga partai politik. “Karena ini berkaitan dengan hak parpol, maka yang perlu dibangun kesepakatannya di antara parpol yang akan berkompetisi dalam pilkada,” ucap Ida.

Baca Juga : Partai Golkar Satu Suara Usung Airlangga Hartarto Jadi Capres

Untuk tahap awal ini, KPU akan merevisi PKPU terkait putusan-putusan MK terlebih dahulu, seperti tentang konflik kepentingan dengan petahana, status calon kepala daerah, dan narapidana.

Sebelumnya, pada Kamis (9/7), KPU bersama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) mengadakan rapat konsultasi dengan pemimpin DPR, fraksi, dan Komisi II DPR guna membahas pendaftaran pasangan calon.

Baca Juga : Perkuat Infrastruktur Digitalisasi Partai, Anis Matta Resmikan Gelora Media Centre

Rapat tersebut terutama membahas PKPU Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 36 yang menyebutkan pengurus partai politik yang berhak mengajukan calon adalah yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM.

Hasil pertemuan tersebut menghasilkan konsensus yang membolehkan partai berkonflik mengikuti pemilihan kepala daerah serentak 2015.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon yang menjadi pemimpin rapat tersebut menyimpulkan KPU dapat menerima pendaftaran pasangan calon kepala daerah dari kepengurusan parpol berselisih yang ditandatangani kedua belah pihak dalam dokumen terpisah. (h/rol)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]