Seriuskah Kepala Daerah dan DPRD Memajukan Koperasi?


Ahad, 12 Juli 2015 - 19:11:07 WIB
Seriuskah Kepala Daerah dan DPRD Memajukan Koperasi?

Kegiatan yang dilak­sa­nakan  dalam forum dengan semangat tinggi yang berapi-api, dirasakan penuh gengsi, tetapi tak membuahkan apa-apa terhadap koperasi. Ka­rena tidak menghadirkan walikota/ bupati atau pe­ngambil keputusan di daerah tentang kebijakan koperasi. Hanya kalangan tertentu, lalu ditambah dengan ma­hasiswa. Peserta ramai, nara sumber berapi-api, itu diang­gap sukses besar.  Dana terkuras sangat tinggi dipe­roleh panitia dengan menge­nyampingkan gengsi. Begi­tulah dilakukan bertahun-tahun, entah kapan akan berhenti.

Baca Juga : Pengendalian Perubahan Iklim, Presiden Jokowi Ajak Dunia Lakukan Aksi Nyata

Hari berlalu, tahun pun berganti, seiring dengan per­gantian kepala daerah (Bu­pati/ Walikota), DPRD serta gubernur beserta DP­RD, namun persoalan yang men­dasar dihadapi koperasi tak kunjung membaik. Iro­nisnya, dalam berbagai ke­sempatan, mereka senan­tiasa me­nyan­jung koperasi dengan mene­gas­kan ”Ko­pearsi soko guru ekonomi, koperasi lokomotif ekonomi masyarakat, kope­rasi sangat cocok dengan budaya orang Minang dan lain sebagai­nya”.

Kenyataannya, ung­ka­pan-ungkapan yang enak didengar itu, hanya sebatas pemanis kata, sebgai peng­hibur atau penyejuk sesaat. Dan sering pula digunakan untuk merayu suara pemilih dalam ajang percaturan poli­tik. Namun, keadaan kope­rasi tak banyak berubah.

Baca Juga : Sri Mulyani Sebut Pemakaian Konsumsi Listrik Tumbuh 3,3 Persen

Maka, tidak meng­he­ran­kan, sebagian ka­bu­paten/ kota di Sumatera Barat kondisi koperasinya semakin parah. Jangan­kan mengalami pengem­bangan usaha, rapat anggota tahunan (RAT) yang diwa­jibkan oleh undang-undang, tidak bisa terlaksana. Bah­kan, di beberapa kabupaten dan kota di Sumatera Barat, lebih separoh dari jumlah koperasi yang ada, tidak menyelenggarakan RAT.

Banyaknya, koperasi yang tidak RAT, bukan hanya karena koperasinya tidak aktif atau koperasi tinggal papan nama. Koperasi tetap jalan, dan anggota dilayani, tetapi pengurusnya tidak punya kemampuan mem­buat laporan keuangan, apa­lagi dalam bentuk neraca yang standar. Lalu minta bantuan ke dinas yang mem­bidangi koperasi di dae­rahnya, tenaga yang punya kemampuan membuat lapo­ran atau neraca keuangan pun tak memadai, hanya bisa dihitung dengan jari. Malah lebih ironisnya, ada di antara Dinas Koperindag Kabupaten di Sumbar yang tidak seorang pun  pega­wainya yang mampu mem­buat laporan keuangan kope­rasi, baik pejabat ese­lone­ring, apalagi staf. Pupus sudah hharapan koperasi, karena tak ada lagi tempat mengadu.

Baca Juga : Pemerintah Putuskan WNI dari India Boleh Masuk Indonesia dengan Prokes Ketat, Karantina 14 Hari

Kenapa ini bisa terjadi?

Karena seringnya bong­kar-pasang personal/ PNS di Dinas yang membidangi koperasi di kabupaten/ kota, baik kepala dinas maupun staf. Lebih parahnya, me­nempatkan pengganti yang tidak punya kompetensi. Bahkan di antara kepala dinas tidak punya kemauan membina koperasi, me­ngang­­­gap koperasi tidak bisa lagi diharapkan, kecuali KPRI (Koperasi Pegawai Republik Indonesia). Me­nyerah sebelum bertanding. Sesuatu pekerjaan diawali dengan pesimistis, hasilnya dapat dipastikan sangat ti­dak memuaskan.

Baca Juga : MAKI: Apa Urusan Wakil Ketua DPR Kenalkan Penyidik KPK ke Walkot Tanjungbalai?

Menempatkan personal di dinas membidangi ko­perasi bukan berdasarkan kompetensi, tetapi didorong oleh kepentingan-kepen­tingan tertentu, sehingga hasilnya tak banyak mem­bawa perubahan terhadap perkembangan koperasi. Pejabat atau personal ter­sebut hanya sekedar men­jalankan tugas rutin dengan perinsip asal bapak/ atasan senang. Nah, itulah yang terjadi di banyak kabupaten/ kota di Sumatera Barat.

Selain terbatasnya per­­­sonal yang menangani ko­perasi di tingkat ka­bupaten/ kota, sangat ti­dak sepadan personal yang ada, diban­dingkan dengan jumlah ko­perasi yang akan dibina, salah satu pe­nyebab, sulit­nya koperasi mendapat bimbingan, ara­han apalagi pembinaan. Le­bih menye­dihkan, yang di­bina (pe­ngurus koperasi) lebih ca­kap dari pembina. Ini sung­guh sangat mem­bahayakan.

Di samping kualitas SDM pembina relatif lemah, jumlahnya sangat terbatas, anggaran pembinaan ko­perasi yang dikucurkan dari APBD melalui Dinas Ko­perasi rata-rata sangat mi­nim. Karena sebagian kepala daerah dan DPRD menilai, karena Dinas yang mem­bidangi koperasi tak punya kontribusi terhadap pen­dapatan asli daerah (PAD). Malah ada yang beranggapan bahwa Dinas koperasi hanya menghamburkan anggaran. Inilah pandangan yang sa­ngat keliru.

Pasalnya, kalau diha­rapkan Dinas Koperasi seba­gai pemasok PAD memang tidak mungkin. Tetapi, mela­lui gerakan koperasi atau koperasi-koperasi yang ada di daerahnya yang men­jalankan berbagai bidang usaha, kontribusi koperasi terhadap PAD kami anggap cukup memadai, baik mela­lui berbagai retribusi dan bermacam iuran lainnya.

Bahkan kontribusi kope­rasi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, pen­didikan dan penyerapan te­na­ga kerja serta kegiatan sosial lainnya  tidak bisa dianggap enteng. Betapa ba­nyaknya usaha anggota kope­rasi yang maju dan ber­kembang berkat dukungan koperasi terutama untuk memperkuat permodalan. Begitu pula halnya di sektor pendidikan,  kontribusi ko­pe­rasi cukup besar, antara lain dalam bentuk pemberian beasiswa, mulai dari murid SD hingga perguruan tinggi, termasuk anggota koperasi sendiri yang melanjutkan studinya ke jenjang starata S1, S2 dan S3.

Begitu pula halnya de­ngan penyerapan tenaga ker­ja dan kegiatan sosial, seperti sunatan massal, bantuan ko­perasi untuk rumah-rumah ibadah, panti asuhan, korban bencana alam, fakir miskin dan lainnya. Nah, deretan kontribusi koperasi seperti tersebut di atas seakan tera­bai­kan oleh para pengambil keputusan di daerah.

Meski dimikian, masih ada sejumlah koperasi yang mampu bertahan dan malah maju peasat dan mampu menyejahterakan anggo­ta­nya meski minim menerima fasilitas pemerintah.kami menganggap, itulah tokoh pemersatu yang patut dibe­rikan apresiasi. Karena me­mim­pin koperasi bukan se­ke­dar mengembangkan usa­ha,  tetapi, bagaimana me­nyatukan persepsi, gerak langkah yang seirama, serta menyatukan hati banyak orang, bahkan lebih dari 2.000 orang, bukanlah pe­ker­jaan gampang.

Menyatukan dua hati saja, seperti suami-isteri butuh waktu untuk mencari keserasian. Dan itupun tak semua pasangan yang ber­jalan mulus, tidak sedikit pula yang gagal berujung dengan perceraian. Untuk itu, segenap pengurus kope­rasi yang sukses perlu dibe­rikan apresiasi oleh pe­me­rintah setempat.

Kemudian, pengambil keputusan di daerah perlu mengubah sikapnya ter­ha­dap koperasi—seperti wa­li­­kota/ bupati dan DP­RD—yang selama ini abai, perlu lebih serius. Karena kema­juan koperasi di suatu tem­pat sangatlah ber­pe­ngaruh besar terhadap ke­hi­dupan masyarakat. Se­lain menjadi soko guru ekonomi, kope­rasi bisa dijadikan sebagai wadah pemersatu umat. **

 

RUSDI BAIS
(Pemerhati Koperasi)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]