KY Minta Tolong Jokowi


Ahad, 12 Juli 2015 - 19:15:27 WIB

“Ini sebenarnya tak berhubungan langsung. Tapi mudah-mudahan Presiden terketuk hatinya untuk menangani masalah ini,” ujar Komisioner KY, Imam Anshori, Minggu (12/7) di Gedung KY.

Menurutnya, KPK juga mengalami hal yang serupa. Abraham dan Bambang ditetapkan sebagai tersangka sesaat setelah KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka. Belakangan, penetapan tersangka itu dibatalkan Sarpin melalui putusannya di prape­radilan.”Sama polanya ketika KPK menetapkan tersangka ke petinggi Polri kemudian pim­pinannya jadi tersangka. Kita merasakan itu,” ujarnya.

Imam mengaku memper­ta­nya­kan penetapan status tersang­ka itu. Sebab, penetapan itu  hanya beberapa hari setelah KY me­mutuskan sanksi terhadap hakim Sarpin Rizaldi di rapat pleno. Di mana yang bersangkutan dijatuhi sanksi skorsing selama enam bulan. Sanksi itu masih terkait dengan keputusan hakim Sarpin yang menerima gugatan prape­radilan Komjen Budi Gunawan, beberapa waktu lalu.

Terkait hal itu, Imam mene­gaskan, dua komisioner KY itu akan tetap menghadapi proses hukum di kepolisian. KY sendiri akan memberikan bantuan hu­kum untuk mendampingi Supar­man dan Taufiq.

Namun, Imam melihat ada yang sumir dari penetapan ter­sangka tersebut. Sebab, Supar­man dan Taufiqurrahman hanya menjalankan tugasnya sebagai pimpinan lembaga yang bertugas mengawasi hakim.

Keduanya, hanya mengkritik putusan praperadilan Sarpin yang menganggap penetapan Komi­saris Jenderal Budi Gunawan oleh KPK tidak sah. Menurutnya, kritikan tersebut bukan me­nye­rang Sarpin secara pribadi.

“Ini tidak hanya mengganggu KY, tapi lembaga pengawas lain­nya. Jadi mudah-mudahan peting­gi negara ini memberi perhatian. Jangan sampai ada preseden buruk,” harapnya lagi.

Imam mengatakan, sejauh ini, sudah banyak dukungan yang mengalir ke KY. Para pengacara banyak yang menawarkan ban­tuan. Partai politik juga mem­berikan dukungannya. “Demo­krat sudah mengatakan penetapan tersangka seperti ini tidak tepat. PPP dan PKB juga sudah me­ngaku menyesalkan hal ini,” ucapnya.

Seperti dirilis sebelumnya, Suparman Marzuki dan Taufiqur­rahman ditetapkan sebagai ter­sangka dalam kasus dugaan pen­cemaran nama baik dan fitnah, yang dilaporkan Jefri, salah satu kuasa hukum Sarpin.

Dalam pengaduannya, Sarpin keberatan dengan pernyataan-pernyataan yang dilontarkan Taufiqurahman dan Suparman di media massa, baik cetak maupun elektronik.

Sebelumnya, Kabareskrim Polri, Komjen Budi Waseso membantah kasus ini dihubung-hubungkan dengan putusan KY terhadap Sarpin beberapa waktu lalu. Menurut dia, unsur pidana­nya telah terpenuhi. Polisi telah mengantongi alat bukti yang dikumpulkan dari beberapa tuli­san dari tiga media, serta ketera­ngan saksi ahli bahasa.

Sistematis

Sementara itu, Direktur Ekse­kutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti, menilai apa yang dialami dua komisioner KY itu sebagai kriminalisasi yang dilaku­kan secara sistemik. Senada d­e­ngan Imam, ia juga menilai hal itu merupakan kelanjutan dari kri­mina­lisasi terhadap dua Pim­pinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. “Saya me­lihat ini satu rang­kaian yang berlangsung secara sistematis, yang sudah ada ske­narionya dengan baik. Ini tidak lagi masa­lah kasus per kasus,” ujarnya.

Menurut Ray, penetapan ter­sangka pimpinan KPK, pimpinan KY, dan beberapa aktivis anti­korupsi lain mengandung muatan politis yang tidak lagi murni sebagai penegakan hukum. Ia menduga ada persaingan kepen­tingan politik yang berupaya melemahkan kekuatan politik Presiden Joko Widodo. Ia me­nengarai ada kepentingan politik yang berusaha menggerus keper­cayaan para aktivis dan koalisi masyarakat sipil sehingga se­makin menjauh dari Jokowi.

Selain itu, sejumlah krimi­nalisasi diduga sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian Jokowi, sehingga program per­baikan ekonomi menjadi tersim­pangkan.

Ray mengatakan, saat ini Jokowi sebenarnya telah meraih simpati publik karena menolak revisi Undang-Undang KPK. Jokowi dianggap berhasil me­ngembalikan kepercayaan pu­blik. Namun, di saat yang sama, ada pihak-pihak yang ingin men­jatuhkan kepercayaan publik pada Jokowi.

“Kasus ini tidak murni pene­ga­kan hukum. Saya curiga ini skenario besar untuk melakukan bargain pada Jokowi atau ada target kedua yang lebih besar dengan menggunakan aparat,” kata Ray. (bbs/kom/ dtc/ral/sis)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]