LPS Likuidasi BPR Carano Nagari


Ahad, 12 Juli 2015 - 19:16:39 WIB

Ia menyebut pencabutan izin usaha PT BPR Carano Nagari ini berdasarkan Ke­pu­tusan Dewan Komosioner (KDK) Otoritas Jasa Keua­ngan Nomor : 15/KDK.03/2015 tertanggal 10 Juli 2015.

Sementara proses likui­dasi bank yang dilakukan LPS, katanya, berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 ten­tang LPS berikut peraturan pelaksananya.

Ferdinan menjelaskan berda­sarkan ketentuan Pasal 53 UU Nomor 24 tahun 2004, proses likuidasi bankPerkreditan Cara­no Nagari  dilakukan dengan pencairan aset, dan penagihan piutang kepada debitur.

“Dari hasil penagihan piutang itu maka LPS melakukan pem­bayaran kewajiban bank kepada para kreditur,” katanya. Selain itu, LPS akan melakukan pengalihan aset dan kewajiban bank kepada pihak lain sampai proses likuidasi selesai dilaksanakan.

Ferdinan mengatakan pihak­nya saat ini sedang melakukan pendataan aset yang dimiliki BPR Carano Nagari. “Diperkirakan aset yang dimiliki BPR Carano Nagari sekitar Rp1,3 miliar dan Dana Pihak Ketiga (DPK) sekitar Rp1,5 miliar,” katanya.

Ia mengharapkan kepada para nasabah atau kreditur untuk tidak panik dan tetap tenang karena dana simpanannya tidak akan hilang karena sudah dijamin LPS. “Kepada para debitur kami ha­rapkan dapat menyelesaikan piutangnya,” katanya.

Sementara itu, Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Sumbar Taufik mengatakan pihaknya siap mela­kukan pendampingan dan ban­tuan hukum dalam penanganan bank yang dilikuidasi. “Hal ini sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Kejaksaan Agung dengan LPS Indonesia pada 16 Oktober 2012,” katanya.

Taufik menyebut tujuan tugas pendampingan ini untuk mening­katkan efektivitas pelaksanaan fungsi LPS terkait resolusi per­bankan.  “Selain itu kami juga mengupayakan penegakan hu­kum bagi para debitur dan me­ning­katkan pengawasan pelak­sanaan likuidasi bank,” katanya. (h/emz )

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 11 Februari 2015 - 19:32:50 WIB

    ULP-LPSE Jangan Terkontaminasi KKN

    BUPATI SOLOK SYAMSU RAHIM:

    Arosuka, Haluan — Dalam melaksanakan tugasnya, petugas pada Unit Layanan Penga­daan (ULP) dan Lembaga Pengadaan Secara  Elektronik (LPSE) diharapkan .


KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]