Pemko Diberi Deadline Akhir Juli Tuntas


Senin, 13 Juli 2015 - 19:21:05 WIB
Pemko Diberi Deadline Akhir Juli Tuntas

Tim tersebut juga akan memberikan batasan waktu pada pemilik, agar segera melakukan pembongkaran terhadap bangunannya yang ada di jalur 40, yaitu selebar badan jalan yang di­ren­cana­kan sepanjang Jalan Bypass. Bila belum dibongkar sen­diri, maka akan dilakukan pembongkaran oleh Tim Pemko Padang yang sudah disiapkan.

Baca Juga : Bekas Atom Center Padang Disulap jadi Penampungan Anak Yatim

Hal itu ditegaskan Se­kre­taris Daerah (Sekda) Kota Padang, Nasir Ahmad saat ditemui di Balaikota Padang. Dikatakannya, ko­mit­men untuk penyelesaian 74 titik yang masih ter­kendala di tiga kecamatan, dilakukan dengan me­rang­kul semua pihak melalui pembentukan tim pen­ye­le­saian masalah lahan pem­bangunan jalur II Bypass.

Sebelumnya, pen­ye­le­saian sudah dilakukan per kasus hingga tersisa 74 titik. Dengan rincian, sebanyak 12 titik di Kecamatan Pauh, 57 titik di Kuranji dan 5 titik di Koto Tangah. Dari 74 titik itu, pemilik tanah mencapai sebanyak 135 orang.

Baca Juga : Curah Hujan Tinggi, Perumda AM Kota Padang Imbau Warga Gunakan Air Seperlunya

“Kita sudah lakukan pe­n­ye­lesaian dengan mengurai kasus kasus melalui tim kecamatan dan kelurahan, dengan dukungan maksimal dari Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) dan Forum Koordinasi Pim­pinan Daerah (For­ko­pim­da),” kata Nasir Ahmad.

Namun, lanjut Nasir, mengingat “deadline” yang diberikan untuk pen­ye­le­sai­an itu sampai akhir Juli, maka fokus untuk men­ye­lesaikan lahan yang di ka­wasan lebar 40 meter, yakni lahan yang terpakai untuk badan jalan. Artinya, lahan ini harus bebas dari ba­ngu­nan, sehingga pengerjaan fisik dapat berjalan.

Sekda menjelaskan, un­tuk pembebasan lahan dari bangunan pada jalur selebar 40 meter, Pemko Padang sudah melayangkan surat kepada ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai dan tokoh masyarakat di se­pan­jang jalur Bypass ter­sebut. Karena permasalahan ter­hadap konsolidasi tanah ma­­sya­rakat yang terkena jalur pembangunan akan diselesaikan sebaik-baiknya oleh Pemko Padang sesuai dengan ketentuan per­un­dang-undangan yang berlaku.

“Khusus terhadap gu­gatan ganti-rugi yang saat ini masih dalam proses pe­me­riksaan di pengadilan, Pem­ko Padang akan mematuhi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hu­kum tetap.  Masyarakat ti­dak akan dirugikan, pe­me­rin­tah wajib memenuhi hak masyarakat,” ujar Sekda yang didampingi Asisten I, Vidal Triza.

Untuk itu, Sekda ber­harap agar terwujud pen­ye­le­saian pembangunan Jalur II Bypass ini tepat waktu­nya. “Diminta dukungan semua lapisan masyarakat yang berada pada lokasi tersebut, kiranya tidak me­ng­halangi atau me­ng­ham­bat pelak­sanaan pekerjaan jalan yang amat penting bagi Kota Pa­dang dan Sumatera Barat (Sumbar),” tutupnya. (h/ows)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]