Pemko Diberi Deadline Akhir Juli Tuntas


Senin, 13 Juli 2015 - 19:21:05 WIB

Tim tersebut juga akan memberikan batasan waktu pada pemilik, agar segera melakukan pembongkaran terhadap bangunannya yang ada di jalur 40, yaitu selebar badan jalan yang di­ren­cana­kan sepanjang Jalan Bypass. Bila belum dibongkar sen­diri, maka akan dilakukan pembongkaran oleh Tim Pemko Padang yang sudah disiapkan.

Hal itu ditegaskan Se­kre­taris Daerah (Sekda) Kota Padang, Nasir Ahmad saat ditemui di Balaikota Padang. Dikatakannya, ko­mit­men untuk penyelesaian 74 titik yang masih ter­kendala di tiga kecamatan, dilakukan dengan me­rang­kul semua pihak melalui pembentukan tim pen­ye­le­saian masalah lahan pem­bangunan jalur II Bypass.

Sebelumnya, pen­ye­le­saian sudah dilakukan per kasus hingga tersisa 74 titik. Dengan rincian, sebanyak 12 titik di Kecamatan Pauh, 57 titik di Kuranji dan 5 titik di Koto Tangah. Dari 74 titik itu, pemilik tanah mencapai sebanyak 135 orang.

“Kita sudah lakukan pe­n­ye­lesaian dengan mengurai kasus kasus melalui tim kecamatan dan kelurahan, dengan dukungan maksimal dari Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) dan Forum Koordinasi Pim­pinan Daerah (For­ko­pim­da),” kata Nasir Ahmad.

Namun, lanjut Nasir, mengingat “deadline” yang diberikan untuk pen­ye­le­sai­an itu sampai akhir Juli, maka fokus untuk men­ye­lesaikan lahan yang di ka­wasan lebar 40 meter, yakni lahan yang terpakai untuk badan jalan. Artinya, lahan ini harus bebas dari ba­ngu­nan, sehingga pengerjaan fisik dapat berjalan.

Sekda menjelaskan, un­tuk pembebasan lahan dari bangunan pada jalur selebar 40 meter, Pemko Padang sudah melayangkan surat kepada ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai dan tokoh masyarakat di se­pan­jang jalur Bypass ter­sebut. Karena permasalahan ter­hadap konsolidasi tanah ma­­sya­rakat yang terkena jalur pembangunan akan diselesaikan sebaik-baiknya oleh Pemko Padang sesuai dengan ketentuan per­un­dang-undangan yang berlaku.

“Khusus terhadap gu­gatan ganti-rugi yang saat ini masih dalam proses pe­me­riksaan di pengadilan, Pem­ko Padang akan mematuhi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hu­kum tetap.  Masyarakat ti­dak akan dirugikan, pe­me­rin­tah wajib memenuhi hak masyarakat,” ujar Sekda yang didampingi Asisten I, Vidal Triza.

Untuk itu, Sekda ber­harap agar terwujud pen­ye­le­saian pembangunan Jalur II Bypass ini tepat waktu­nya. “Diminta dukungan semua lapisan masyarakat yang berada pada lokasi tersebut, kiranya tidak me­ng­halangi atau me­ng­ham­bat pelak­sanaan pekerjaan jalan yang amat penting bagi Kota Pa­dang dan Sumatera Barat (Sumbar),” tutupnya. (h/ows)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]