Keputusan MK, Uji Nyali Calon Kepala Daerah


Senin, 13 Juli 2015 - 19:23:23 WIB
Keputusan MK, Uji Nyali Calon Kepala Daerah

Kondisi pro kontra atas keputusan MK merupakan hal yang wajar dalam suatu keputusan. Apalagi kepu­tusan berkaitan dengan ma­sa­lah politik dan banyak ke­pentingan. Namun, me­nyi­kapi kondisi di atas ada satu hal yang menarik yang perlu dicermati. Adalah keti­dak­siapan secara psikologis, bahwa banyak di kalangan anggota dewan yang tidak siap dengan keputusan ini.

Keputusan MK tentang anggota dewan harus mun­dur dari jabatan jika ingin men­calonkan diri mejadi ke­pala daerah akhirnya me­nye­bab­kan banyak anggota dewan mengurungkan niat untuk maju. Mundur dari arena pertarungan men­da­pat­kan posisi eksekutif da­lam Pilka­da serentak 2015. Sikap ang­gota dewan mem­batalkan maju sebagai kepa­la daerah tersebut hampir merata di seluruh daerah Sumatera Barat, dan Indo­nesia, tanpa melihat apa partainya.

Baca Juga : Banpres Produktif Tahap II Segera Dibuka, Sasar 3 Juta UMKM

Membaca pemberitaan media masa Sumbar akhir-akhir ini sudah mengungkap bukti bahwa beberapa ang­gota dewan yang dijagokan maju telah mengundurkan diri, ketika diwawancarai oleh awak media. Seperti Syafrinaldi dari FPKB  Ka­bu­paten Padang Pariaman yang digadangkan berpa­sangan dengan Drs H Dam­suar (Wakil Bupati) dalam Pilkada Padang Pariaman. Dia secara terang-terangan melalui media menyatakan diri akan mundur menjadi bakal calon wakil bupati jika keputusan seperti itu.

Ada juga yang masih ma­lu-malu mengatakan siap mun­­dur. Seperti berita Ha­luan yang dikutip men­jelas­kan bahwa Ketua DPRD Tanah Datar, Zul Dafri yang merupakan kandidat balon Bupati Tanah Datar dari Partai Golkar, juga belum bisa memastikan apakah ba­kal tetap maju sebagai bupati atau tetap memilih bertahan sebagai Pimpinan DPRD empat tahun kede­pan.

Begitu juga dengan ang­gota DPR RI yang ingin bertarung dalam Pilkada Sumbar masih ragu-ragu untuk maju menjadi calon gubernur dan wakil gubrnur. Ada selentingan isu sebaha­gian Anggota DPR RI akan berencana membatalkan pencalonannya pasca­keluar­nya keputusan MK ini. Na­mun belum ada penyataan secara resmi, meski Anggota F-Demokrat Mulyadi, telah menyatakan diri tetap maju ke putaran Pilgub.

Fenomena mundurnya para anggota dewan dari pencalonan menjadi calon kepala daerah merupakan situasi politik yang perlu dikaji secara psikologis poli­tik. Karena ada pertanyaan besar masyarakat, mengapa para calon kandidat sudah berkoar-koar di media masa menyatakan diri siap maju untuk memperbaiki daerah. Namun akhirnya, saat MK mengeluarkan keputusan, mereka memilih mundur.

Dibandingkan kemun­culan awal para calon terse­but, sekarang mereka mulai realistis. Ada yang dengan gagah berani maju dalam baliho dipasang di mana-mana, dan siap juga me­nying­­singkan lengan baju akan berkorban untuk mem­perbaiki masyarakat daerah dan Sumbar, andai menang menjadi kepala daerah.

Secara psikologis politik, munculnya keinginan ang­gota dewan tersebut menjadi calon kepala daerah dinilai awal-awal murni kinginan pribadi untuk memperbaiki masyarakat. Bahkan, seper­tinya tidak ada embel-embel dusta yang terlihat.

Tetapi mengapa sekarang se­muanya seperti balik ka­nan. Berputar seratus dela­pan puluh derajat dari se­mula. Malah mereka merasa seperti ada penyesalan jika maju jadi kepala daerah, kalau harus mundur dari posisi anggota dewan seperti mengacu pada keputusan MK tersebut.

Penulis menilai, keadaan banyak anggota dewan yang menarik diri dari pen­calonan pascakeputusan MK mem­beri isyarat bahwa anggota dewan yang maju tersebut hanya sekedar memenuhi ambisi untuk berkuasa. Atau hanya sekadar mendapatkan jabatan dan fasilitas yang lebih dari jabatan sebe­lum­nya. Kemungkinan sebe­lum­nya, ketika mendapat posisi anggota dewan, me­reka mera­sakan tidak sein­dah posisi kepala daerah yang memiliki kekuasaan lebih.

Jika asumsi ini benar maka anggota dewan yang maju menjadi kepala daerah hanya sekadar mencari kese­nangan. Serta boleh dika­takan tidak serius maju un­tuk mengabdi dan akan mem­­bangun daerah mereka. Karena itulah, keputusan MK ini dapat dikatakan “uji nyali” bagi para wakil rakyat men­jadi kepala daerah. Ja­ngan­ lagi ada yang aji mum­pung, dan kembali menjabat, kalau tidak terpilih.

Melihat perkembangan di lapangan, diperkirakan hanya beberapa saja yang berani mengambil sikap tersebut. Itupun setelah meng­hitung matang-matang, bagaimana kemungkinan menang, bukan seperti pil­kada terdahulu, asal maju saja. Kita lihat saja, jelang pendaftaran di KPU, siapa calon yang berani maju de­ngan risiko kehilangan kursi em­puk wakil rakyat. (*)

 

YOHANES WEMPI
(Anggota DPRD Padang Pariaman Periode 2009-2014

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]