Pemprov Sumbar Sulit Kelola Perantau


Senin, 13 Juli 2015 - 19:35:50 WIB
Pemprov Sumbar Sulit Kelola Perantau

Tapi Ketua Umum ASI­TA  Pusat, Asnawi Bahar yang juga Ketua Kadinda Sumbar melihat sebaliknya. Bahkan ini adalah peluang yang patut diperhitungkan, sedangkan Pemprov cukup membantu memfasilitasi saja.

“Soal mengelola mudik lebaran bagi perantau Mi­nang, apabila distimulus oleh Pemprov tentu akan bermanfaat bagi dunia usaha khususnya industri pari­wisata,” kata Asnawi Bahar diamini oleh Ketua ASITA Sumbar, Ian Hanafiah.

Baca Juga : Hadiri Wisuda TK dan SMP Adz-Zikra, Wako Padang Hendri Septa Beri 'Reward'

Gubernur Irwan Prayit­no mengakui, potensi rantau itu sangat besar terutama saat lebaran ini. Namun menurutnya, diperlukan du­duk bersama dulu para pe­mangku kepentingan agar peluang besar bagi industri wisata itu dapat diraih na­mun tidak menimbulkan pergesekan-pergesekan an­tara rantau dan kampung halaman.

Peluang besar itu juga diakui oleh Kepala Perwa­kilan BI, Puji Atmoko dan Kapolda Sumbar Brigjen

Pol Bambang Sri Herwanto. Sebagai orang Jawa, kedua pejabat itu mengakui sangat beda antara orang Jawa pu­lang mudik lebaran dengan orang Minang pulang mudik lebaran. “Ada keterikatan emosional yang erat antara orang rantau dan kampung halamannya kalau di Mi­nangkabau ini,” kata Puji Atmoko.

Maka dia pun melihat ada potensi besar secara ekonomi maupun sosial bila melihat ke­giatan mudik cara  orang Minang ini yang disebut Pulang Basamo.

Menurut Kepala Biro Ad­ministrasi Pembangunan dan Kerjasama Rantau Setdaprov, Muhammad Yani, paling tidak tahun ini saja diperkirakan 800 ribu orang perantau Minang pulang ke kampung halaman. Namun jika ditanyakan data by name by adress tentang potensi rantau memang belum bisa di­buatkan.

“Paling-paling kita baru bisa menata jumlah perkumpulan atau paguyuban urang awak di berba­gai belahan dunia,” katanya. Na­mun Yani mengakui bahwa po­tensi rantau itu sangat besar.

Budayawan Nasrul Azwar melihat juga peluang ini perlu diraih oleh dunia usaha Sumbar. “Jangan serahkan begitu saja kepada travel biro yang ada di luar Sumbar. Kenapa tidak kita menej dari sini. Asal difasilitasi oleh Pemprov, saya kira semua anggota ASITA di Sumbar akan bisa menjual paket perjalana mudik mereka kepada para perantau. Terlalu pesimis mengatakan kalau orang rantau sulit dimenej, kalau serius, pasti bisa,” kata Nasrul ‘Mak Naih’ Azwar.

Sekum PWI Sumbar yang juga Wakil Ketua Forum War­tawan Pariwisata Sumbar, Eko Yanche Edrie melihat bahwa ketika perantau mudik saat le­baran kita hanya lebih banyak mengeluarkan sumpah serapah karena terjadi kemacetan di berbagai ruas jalan.

“Lalu orang rantau marah-marah dengan kita yang ada di kampung ini, seolah kita ini salah semua di mata perantau. Tapi sudahlah, biarlah sekali setahun parantau kita marah-marah agar kita mulai basegeh. Dan hen­daknya kita yang di kampung halaman dapat memanfaatkan kultur pulang basamo lebaran ini menjadi iven yang mendatangkan dampak ekonomi. 800 ribu orang tiap tahun mudik lebaran ke Sumbar, bukankah itu sebuah angka yang melebihi target kunju­ngan wisata nusantara?” kata Eko.

Masalahnya, kata Ketua YLKI Dahnil Aswad, orang ran­tau marah-marah karena tiap lebaran selalu disuguhi kema­cetan, parkir yang mahal di Bukittinggi, harga makanan dan souvenir yang main pakuak saja. “Ini perlu dibenahi dulu, baru iven mudik ini bisa dijual oleh teman-teman ASITA,” kata Dahnil.

Kepala Bagian Pere­kono­mian Kota Bukittinggi, Linda Faroza atas nama Walikota Bu­kittinggi yang hadir pada acara Dialog Feds itu memang akhirnya terpaksa menerima banyak kriti­kan dari peserta dialog. Ia menya­takan bahwa Pemko Bukittinggi akan berusaha menata hal-hal yang membuat nama Bukittinggi itu menjadi rusak.

“Kita sudah lakukan imbauan kepada para pedagang untuk tidak membuat harga dan tarif makanan/barang sesuka hatinya. Tapi mungkin ke depan akan lebih maksimal lagi kami awasi, termasuk parkir yang juga paluing sering dikeluhkan,” katanya.

Kesimpulannya, sebagaimana dikatakan ekonom Unand, Prof. Elfindri, mudik cara orang Minang ini adalah peluang besar yang patut dikelola dengan baik. Bagaimanapun, pemerintah Provinsi harus bisa menggalang potensi mudik itu, soal teknis serahkan kepada para pelaku usaha. Kalau perlu, urusan rantau ini ditangani oleh biro yang berdiri sendiri jangan melekat dengan biro yang ada sekarang ini,” kata Elfindri. (h/vie)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]