Pemerintah Indonesia Terancam Didenda


Selasa, 14 Juli 2015 - 19:26:49 WIB

Dikatakannya, Pemprov Sumbar mendukung Pemko Padang untuk menuntaskan pembebasan lahan jalur dua Bypass, terutama dengan pembentukan tim satuan petugas (Satgas).

"Sekarang sebenarnya sudah banyak kemajuan dari Pemko Padang. Kita ber­harap akhir Juli semua la­han sudah dapat dikerjakan, kemudian lahan dibebaskan sambil jalan," jelas Mardi.

Dari hasil rapat Pemprov Sumbar dengan Pemko Pa­dang, terungkap sebanyak 74 titik lagi yang belum bebas di Kota Padang, yakni 12 titik di Kecamatan Pauh, 57 titik di Kecamatan Kuranji dan lima titik di Koto Ta­ngah dengan jumlah 135 orang.

"Jumlah itu memang ber­beda dengan jumlah yang se­lama ini disampaikan se­banyak 61 titik. Ternyata setelah didata dengan rinci ternyata masih ada 74 titik lagi yang perlu di­bebaskan," paparnya.

Langkah yang akan di­am­bil nantinya, kata Mardi, untuk pembebasan yakni membuka semua lahan yang masih belum bebas. Ke­mu­dian penyelesaiannya akan dilakukan, baik melalui pengadian maupun per­se­tujuan dengan ganti rugi.

Hal itu juga diakui Pe­jabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan By­pass Jalur Dua PJN II. Wilayah Sumbar, Opuke Nigara. Opuke berharap, pemerintah daerah dapat menuntaskannya lebih cepat dari batas waktu yang di­tetapkan.

"Penalti itu memang ri­siko yang harus kita terima. Namun kita berharap hal itu jangan terjadi, makanya la­h­an harus dibebaskan men­jelang batas akhir waktu habis," tegasnya. (h/mg-isr)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]