Pansel Gerindra Sumbar PTUN-kan DPP


Rabu, 22 Juli 2015 - 18:21:14 WIB

“Ya, kami sudah masukkan gugatan ke PTUN. Pada intinya, kami meminta agar SK DPP itu dibatalkan. Karena jelas-jelas cacat hukum dan tidak sesuai dengan serangkaian tahapan dan hasil penjaringan yang telah dilakukan Pansel. Satu lagi, Pansel bukan organisasi tanpa bentuk, tapi dia resmi karena dibentuk berdasarkan rapat ple­no,” kata Ketua Pansel Gerindra Sumbar, Zulkifli Jailani men­jawab Haluan kemarin.

Sekaitan terbitnya SK DPP ter­­se­but, Zulkifli juga merasakan ji­ka pekerjaan yang telah dila­ku­kan segenap tim dan anggota Pan­sel sejak beberapa waktu terakhir, seperti tidak dihargai. “Kita resmi dibentuk dan juga te­lah bekerja sesuai AD/ART. Ini Pan­sel belum selesai bekerja, re­komendasi su­dah keluar duluan (di­umumkan di Jakarta) dan su­dah beredar di media,” ungkap­nya.

Dikatakan, sebelum akhirnya mengirimkan nama-nama calon yang dinyatakan lulus verfikiasi administrasi, Pansel Gerindra Sumbar sendiri, baru selesai bekerja dan melakukan pleno penetapan calon pada 8 Juli. Sementara pada 4 Juli, SK DPP justru sudah terlebih dahulu keluar. “Lah, jadi untuk apa kami bekerja di daerah, kalau justru hasil pekerjaan kami tidak dija­dikan pertimbangan. Malah ini terkesan main potong kompas saja,” katanya.

Berdasarkan SK DPP itu, disebutkan bahwa pasangan calon yang direkomendasikan adalah Irwan Prayitno untuk calon gu­ber­nur dan Nasrul Abit untuk wakilnya. Sementara berdasarkan tahapan yang dilakukan Pansel Gerindra Sumbar, jelas-jelas tidak terdapat nama Nasrul Abit di posisi calon wakil gubernur yang direkomendasikan ke pusat. Hal itu lantaran yang ber­sang­kutan dinyatakan tidak lolos tahapan verifikasi.

Untuk calon yang lolos veri­fikasi ber­dasarkan tahapan yang dilakukan Pansel Gerindra ujar Zul­kifli, terdapat enam nama yang telah diki­rim ke DPP yakni, Irwan Prayitno dan Suir Syam untuk ca­lon gubernur, serta Zul­kifli Jailani, Hen­dra Irwan Ra­him, Syam­su Rahim, dan Syafru­din Datuk Sang­gono untuk calon wakil gubernur.

Dikatakan juga, se­telah SK Pansel ke­luar pihaknya langsung bekerja dari tanggal 3 Juni hingga 27 Juni, dan sudah dilakukan verifikasi administrasi. Namun dalam taha­pan tersebut ada yang tidak lolos verifikasi dan tidak bisa dilan­jutkan. Karena ada beberapa calon yang tidak me­leng­kapi sejumlah persyaratan, akhirnya ditetapkan enam nama untuk dikirimkan ke DPP.

Gugatan yang dilayangkan ke PTUN menurut Zulkifli sudah mendapatkan dukungan dari 12 DPC di Sumbar dan PAC. Ia juga mengatakan gugatan tersebut atas nama Pansel, dan ia juga tidak takut kalau dipecat nantinya.

“Untuk memperjuangkan ini, kapan saja saya siap. Jika dipecat, kita akan melakukan perlawanan. Karena ini bukan soal patuh atau tidak, tapi ini soal taat atau tidak kepada azas. Saya pikir ini juga jadi pelajaran bersama, bahwa dalam menjalankan organisasi, kita harus tunduk dengan aturan, bukan kehendak hati,” jelasnya.

Selain menggugat DPP Gerin­dra dan Pansel Nasional Gerin­dra, pihaknya juga menyebut akan menggugat KPU. “Gugatan ter­sebut sudah terdaftar di PTUN dengan no­mor 21, pa­da Rabu 22 Juli pukul 11.00 WIB. KPU juga bisa ikut ter­seret nantinya kalau seandainya me­ne­rima calon yang tidak se­suai dengan reko­men­dasi Pansel,” pung­kasnya.

Terlepas dari itu kata Zulkifli, pola-pola yang dilakukan DPP Gerin­dra yang seolah me­nun­jukkan ego pusat itu, diakui su­dah tidak za­mannya lagi. Ter­kait gugatan yang dila­yangkan ke PTUN tersebut terang Zulkifli, hal itu hendaknya bisa dijadikan sebagai koreksi bagi Partai Gerin­dra secera ke­selu­ruhan. “Ini adalah wujud per­lawanan daerah. Jangan dikira pusat punya ke­we­nangan, lalu kader di daerah dijadikan pion dan dianggap seperti tidak ada sajaý,” tandas Zulkifli.

Terpisah, Komisioner Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar, Nur­haida Yetti menyebut, sejauh ini pihak­nya masih belum me­nge­tahui secara jelas kenapa KPU Sumbar ikut-ikutan ter­seret dalam gu­gatan Pansel Ge­rindra ke pihak PTUN tersebut. Na­mun de­mi­ki­an, pi­haknya me­ngaku bakan se­gera mendalami permasalahan itu.

“Saya belum bisa kasih tang­gapan, karena saya juga belum mengetahu secara persis prihal gugatan tersebut. (h/mg-rin/yan)





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 27 Desember 2016 - 00:56:00 WIB
    HASIL EVALUASI SUDAH DI TANGAN WAKO

    Tiga OPD Berpeluang Dipansel Ulang

    PADANG, HALUAN — Hasil seleksi dan evaluasi para pejabat eselon II yang akan memimpin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru telah diserahkan Panitia Seleksi (Pansel) ke Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah..
  • Rabu, 28 September 2016 - 02:32:44 WIB

    Seleksi Calon Sekda Kota Padang, Pansel Rekomendasikan Tiga Nama

    PADANG, HALUAN — Tim Panitia Seleksi (Pansel) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang, menyatakan keempat calon yang mengikuti lelang jabatan sudah memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan tersebut..
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM