Kasus RSUD Padang Ditenggat Akhir 2015


Rabu, 22 Juli 2015 - 18:25:05 WIB

“Untuk tahap penyidikan, ada 88 kasus korupsi yang kita tangani sejak tahun 2014 sampai tahun 2015 ini. Kasus yang telah dilimpahkan ke pengadilan 40 perkara. Kasus itu ditangani oleh Kejati dan Kejari se-Sum­bar,” ujar Kepala Kejati Sumbar, Sugiyono, saat menggelar jumpa pers di Aula Pertemuan Lantai III Gedung Kejati Sumbar, Rabu (22/7).

Menurut Sugi­yono, jumlah perkara korupsi yang ditangani tersebut, 62 perkara korupsi di antaranya merupakan kasus di tahun 2014.

Sedangkan 26 perkara lain­nya, adalah perkara yang masuk ditahun 2015 ini. “40 perkara diantaranya telah diselesaikan di tingkat pengadilan, sedang­kan 48 sisanya masih dalam proses,” tambah Sugiyono.

Sedang tahap penyelidikan, lanjut Sugiyono, hingga saat ini tercatat ada 93 kasus korupsi dengan rincian 66 perkara korupsi untuk tahun 2014, dan 27 perkara koripsi yang masuk ditahun 2015. Sedang untuk kasus tindak pidana umum (Pidum), setidaknya, terhitung dari tahun 2014 hingga 2015 ini, kejaksaan telah menerima lapo­ran sebanyak 2.605 perkara.

Kasus Alkes Ditenggat Hingga Penghujung 2015

Sementara itu, kasus dugaan penye­le­we­ngan dana pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) di RSUD Dr. Rasidin Padang menjadi salah satu topik yang dibicarakan dalam ekspos kasus yang digelar oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sum­bar, Rabu (22/7). Pasalnya, ham­pir tiga tahun bergulir, penyidik kejak­saan baru menetapkan Di­rektur Utama RSUD Dr. Rasidin, Padang, “AS” sebagai tersangka tunggal.

“Salah satu alasan kita baru menetapkan satu tersangka dalam kasus Alkes RSUD Dr. Rasidin ini adalah karena perhitungan kerugian negaranya yang belum jelas hingga saat ini. Tapi yang jelas kami masih terus berusaha me­lengkapi berkas perbuatan mela­wan hukum yang diminta oleh BPKP. Jadi jika satu ini sudah keluar, yang lain pasti bisa men­dorong nama tersangka lainnya,” sebut Kajati Sumbar, Sugiyono.

Di lain pihak, Kepala Kejak­saan Negeri (Kajari) Pa­dang, Syamsul Bahri, di hadapan warta­wan dengan tegas ikut memas­tikan dan memberi tenggat waktu penyelesaian penyidikan kasus RSUD Dr. Rasidin Padang ini akan tuntas hingga penghujung tahun 2015 ini. “Penyidikan kasus ini harus tuntas hingga peng­hujung tahun 2015 ini. Selanjut­nya akan kita limpahkan kepada Pengadilan Tipikor Padang,” tegas Kajari Padang ini lagi.

Dalam penyidikan kasus du­gaan penyelewengan atau mark up dana pengadaan Alat Kese­hatan (Alkes) ini, lanjut Kajari Padang ini lagi, penyidik sudah menemukan dua alat bukti, saat ini kita tengah mencari siapa tersangkanya. “Tunggu saja, beri­kan kami kesempatan untuk me­nen­tukan siapa saja tersangkanya. Kita masih melakukan penda­laman hingga kasus ini bisa valid dan bisa bermuara pada penun­tutan,” ucap Syamsul Bahri lagi.

Kasus Korupsi IAIN IB, Kejaksaan Tetapkan Dua Tersangka

Sementara untuk kasus penga­daan tanah kampus III IAIN Imam Bonjol Padang di Sungai Bangek, Kajati Sumbar Sugiyono kembali menambahkan, kasusnya sendiri masih berjalan dengan total kerugian negara lebih kurang Rp14 miliar sampai Rp15 miliar. “Dalam kasus pengadaan tanah seluas 60 hektare ini, kita sudah memeriksa 14 orang saksi. Kita juga telah menetapkan dua orang tersangka dengan inisial “S” dan “E”. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka sejak sebelum puasa lalu,” beber Sugiyono.

Tersangka Baru

Dari Lubuk Basung, Kejak­saan setempat merilis terus mela­kukan pengembangan terhadap kasus dugaan korupsi da­lam Pembangunan Dermaga Pendaratan Ikan (PDPI), di Keca­matan Tanjung Raya. Melalui fakta persidangan yang dijalani oleh dua orang terdakwa tidak tertutup bakal menyeret ter­sangka lain

Kajari Lubuk Basung Set­yo Pranoto didampingi Kasi Tindak Pinada Khusus Erwin N Iskandar, Kasi Intel Yuhar­nem, dan Kepala Kacab Jari Maninjau Rusmin, usai  upacara HUT Adhyaksa yang ke 55 tahun Rabu (22/7), mengatakan, kasus duga­an korupsi pembangunan der­maga PDPI di Tanjung Raya tahun 2012 dimana daerah me­ngalami keru­gian lebih kurang Rp 570 juta telah menyeret dua orang terdakwa yaitu pejabat di Lingkungan Pe­me­rintah Kabu­paten Agam, pada Dinas Kelau­tan dan Perikanan Kabu­paten Agam, yaitu Kepala Bidang  Pe­nangkapan Pesisir dan ke­lautan, MR dan Kasi Pengen­dalian Mutu, UN.

Dikatakannya, dari hasil fakta dalam persidangan ter­sebut perlu dilakukan pengem­bangan yang akan bisa mengarah bertam­bahnya tersangka baru. Saat ini kedua orang terdakwa sudah mengikuti tujuh kali si­dang pada penga­di­lan Pe­ngadilan Tindak Pidana korupsi (Tipikor) Padang.

“Berdasarkan fakta yang ter­jadi pada persidangan kedua orang terdakwa, satu nama ter­seret dan diduga turut terlibat dalam kasus pembangunan yang merugikan Negara tersebut. Ke­jak­saan Negeri Lubuk Basung akan menindaklanjuti keter­libatan nama tersebut. Namun untuk saat ini kita belum bisa memberikan keterangan lebih rinci,” jelasnya.

Menurut Setyo, untuk pe­ngembangan lebih lanjut tentu pihak masih menunggu lanjutan persidangan kedua orang ter­dakwa. Selain itu, Kejaksaan Negeri Lubuk Basung saat ini tengah melakukan penyidikan terhdap kasus dugaan korupsi sewa Ruko Pasar Usang Lu­buk Basung. Pihaknya su­dah mene­rima hasil pemeriksaan keuangan dari Inspektrat Agam dengan kerugian keuangan dae­rah men­capai Rp500 juta sam­pai Rp1,2 miliar. Dalam waktu dekat ini tersangkanya ditetapkan. (h/hel/yat)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]