KPU Khawatirkan Dana Honorarium Saat Pencoblosan


Kamis, 23 Juli 2015 - 19:26:32 WIB
KPU Khawatirkan Dana Honorarium Saat Pencoblosan

Menurut Fikon, dari to­tal kebutuhan dana Rp102,7 miliar yang sudah disusun KPU, baru Rp45 miliar yang bisa digunakan. Se­dangkan sisanya Rp57,7 miliar lagi masih menunggu proses penganggaran oleh Pemprov bersama DPRD Sumbar.

Baca Juga : Di Padang, 42 Kawasan Ini Tak Boleh Menggelar Salat Ied di Masjid dan Lapangan

“Anggaran yang tersebut diatas, digunakan untuk ho­no­rarium Rp28,3 miliar, uang lembur Rp7,7 miliar. Lalu, biaya untuk pembelian dan pengadaan barang dan jasa yang mencapai Rp66,3 miliar,” katanya.

Secara detail, pembelian barang dan jasa terdiri atas barang cetak dan pengadaan, perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara, serta dis­tribusi logistik, pem­belian bahan bakar minyak, pelayanan administrasi kan­tor, pembentukan PPL, PPS dan KPPS. Lalu, pe­nge­lo­laan logistik pilkada, per­siapan pemungutan suara, pe­nyu­luhan, pelatihan, perjalanan dinas. Sementara untuk proses perhitungan suara, meliputi audit dana kampaye dan pemungutan dan perhitungan suara.

Baca Juga : Mantap! Rutan Anak Aia Padang Bagikan Baju Lebaran untuk WBP

Sam­pai saat ini, be­be­rapa item anggaran sudah direalisasikan. Di­an­taranya, untuk biaya so­sia­lisasi, pem­bayaran ho­no­rium pegawai KPU dari bulan April hing­ga No­vem­ber, serta biaya untuk pe­mutakhiran data pemilih yang sudah dila­kukan oleh PPK dan PPS.

Sebelumnya KPU sudah berusaha menekan anggaran Pilkada. Dari Rp163 miliar yang direncanakan diubah menjadi Rp102,7 miliar. KPU hanya akan membayar biaya pelaksanaan tingkat kabupaten kota hanya pada enam daerah saja. Yaitu, daerah yang tidak me­lak­sanaan pemilihan bupati/walikota seperti Mentawai, Padang, Padang Panjang, Sawahlunto dan Kota Pa­riaman. (h/mg-rin)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]