PPP Kubu Romi Gugat KPU


Kamis, 23 Juli 2015 - 19:31:11 WIB

Somasi itu dilayangkan lantaran keberatan terhadap kebijakan KPU yang me­nerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Seperti diketahui, PK­PU Nomor 12 Tahun 2015 lah mengakomodasi pengajuan pasangan calon kepala da­erah dari partai politik yang sedang berkonflik. Adapun saratnya dengan melakukan islah atau perdamaian.

“Ketika yang dibuat itu melanggar hukum, berarti yang membuat itu juga me­langgar hukum,” tuturnya.

Tidak hanya itu, Arif mengatakan pihaknya me­ng­gugat atau mengajukan uji materi PKPU Nomor 12 Tahun 2015 ke Mahkamah Agung (MA). Adapun pasal yang dipersoalkan adalah Pasal 36 ayat 2 sampai 10.

Berdasarkan hasil ka­jiannya, kata dia, pasal ter­sebut bertentangan dengan Undang-undang Partai Po­litik, Undang-undang Pi­l­kada, Undang-undang Ad­ministrasi Pemerintahan, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan me­langgar asas praduga rech­t­matig (tidak bertentangan dengan hukum).

Pasalnya, lanjut dia, Pa­sal 23 Undang-undang No­mor 2 Tahun 2011 tentang Pa­r­tai Politik me­nye­but­kansusunan kepengurusan baru partai politik dite­tap­kan oleh keputusan menteri.

Begitu juga dengan Pasal 115 UU Tata Usaha Negara yang berbunyi hanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan.

Dia berpendapat, PPP yang sah adalah di bawah kepengurusan Romi yang merupakan hasil Muktamar Surabaya. Hal itu karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) DKI Jakarta telah  mencabut putusan PTUN DKI Jakarta terhadap pembatalan pe­nge­s­ahan kepengurusan DPP PPP oleh Kementerian Hu­kum dan Hak Assi Manusia.

Dia menambahkan, de­ngan begitu, calon kepala daerah yang mengikuti pil­kada serentak harus men­dapat persetujuan dari ke­pengurusan yang sah, hal ini PPP kubu Romi.

Dia berpendapat, PKPU Nomor 12 Tahun 2015 me­rugikan pihaknya.Pasalnya, me­nurut dia, PPP kubu Romi tak bersedia bersatu dengan kubu Djan Faridz hasil Muktamar Jakarta.

“Terbitnya PKPU No­mor 12 tahun 2015 telah merugikan kami sebagai partai yang sudah menerima pengesahan dari Men­kum­ham, namun harus be­kerja sama dengan kelompok lain yang tidak punya basis legal stan­ding (kedudukan hu­kum) sebagai subjek hukum da­lam urusan Pilkada,” ung­kapnya.

Sebelumnya, rapat pleno KPU memutuskan merevisi Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pen­calonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Pilkada. Dengan revisi ini, Partai Golkar dan PPP yang masih berkonflik dapat me­nga­jukan pasangan calon di pilkada.

KPU menambahkan tu­juh ayat pada Pasal 36 PK­PU Nomor 12/2015. Tam­bahan ayat itu men­jelaskan bahwa jika islah ke­pe­ngu­rusan tak bisa dicapai, par­pol dengan dua ke­pe­ngu­rusan bisa ikut pilkada. Caranya, dua kepengurusan di parpol itu mengajukan satu pasangan calon yang sama.

“KPU sebenarnya cuma bisa membuat aturan tu­runan, sementara sengketa par­tai politik, yang me­nyelesaikan adalah pe­nga­dilan,” kata Arif. (h/snd/kcm)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 10 Januari 2020 - 14:39:53 WIB

    PPP Pasbar Gelar Bedah Visi Misi Bakal Calon Kepala Daerah

    PPP Pasbar Gelar Bedah Visi Misi   Bakal Calon Kepala Daerah PASBAR, HARIAN HALUAN--Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangun (PPP) Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) gelar acara bedah Visi Misi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati di Auditorium Kampus STAY Yaptip Pasbar..
  • Jumat, 10 Januari 2020 - 11:08:47 WIB

    PPP Pasbar Gelar Visi Misi Cakada yang Sudah Mendaftar ke Pansel

    PPP Pasbar Gelar Visi Misi Cakada yang Sudah Mendaftar ke Pansel PASAMAN BARAT, HARIANHALUAN.COM - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangun (PPP) Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) menggelar acara bedah visi misi bakal calon kepala daerah (cakada) bupati dan wakil bupati di aud.
  • Senin, 06 Januari 2020 - 19:27:08 WIB

    Mantan Ketum PPP Dituntut 4 Tahun Penjara

    Mantan Ketum PPP Dituntut 4 Tahun Penjara JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Mantan Ketua Umum PPP yang juga anggota DPR RI 2014-2019 Romahurmuziy alias Romi dituntut 4 tahun penjara ditambah denda Rp250 juta. Romi dinilai oleh jaksa penuntut umum (JPU) terbukti menerima su.
  • Ahad, 29 Desember 2019 - 20:34:15 WIB

    PPP Bukittinggi Gelar Pembekalan Politik Milenial

    PPP Bukittinggi Gelar Pembekalan Politik Milenial BUKITTINGGI, HARIANHALUAN.COM - DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bukittinggi, memberikan pendidikan   politik  bagi generasi milenial Kota Bukittinggi. Pendidikan politik berupa pembekalan politik milenial ini,.
  • Sabtu, 03 Agustus 2019 - 23:31:13 WIB

    PPP Setuju Jika MPR Dijadikan Rumah Kebangsaan

    PPP Setuju Jika  MPR Dijadikan Rumah Kebangsaan JAKARTA,HARIANHALUAN.COM-Ketua Fraksi PPP di MPR RI, Arwani Thomafi menyatakan setuju jika MPR dijadikan  sebagai rumah kebangsaan, sebagai lembaga yang diharapkan bisa jauh dari persoalan-persoalan politik. Tetapi keinginan.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]