PPP Kubu Romi Gugat KPU


Kamis, 23 Juli 2015 - 19:31:11 WIB
PPP Kubu Romi Gugat KPU

Somasi itu dilayangkan lantaran keberatan terhadap kebijakan KPU yang me­nerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Baca Juga : AHY Cs Absen di Sidang Mediasi Pertama, Kubu Moeldoko: Lecehkan Pengadilan

Seperti diketahui, PK­PU Nomor 12 Tahun 2015 lah mengakomodasi pengajuan pasangan calon kepala da­erah dari partai politik yang sedang berkonflik. Adapun saratnya dengan melakukan islah atau perdamaian.

“Ketika yang dibuat itu melanggar hukum, berarti yang membuat itu juga me­langgar hukum,” tuturnya.

Baca Juga : Partai Golkar Satu Suara Usung Airlangga Hartarto Jadi Capres

Tidak hanya itu, Arif mengatakan pihaknya me­ng­gugat atau mengajukan uji materi PKPU Nomor 12 Tahun 2015 ke Mahkamah Agung (MA). Adapun pasal yang dipersoalkan adalah Pasal 36 ayat 2 sampai 10.

Berdasarkan hasil ka­jiannya, kata dia, pasal ter­sebut bertentangan dengan Undang-undang Partai Po­litik, Undang-undang Pi­l­kada, Undang-undang Ad­ministrasi Pemerintahan, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan me­langgar asas praduga rech­t­matig (tidak bertentangan dengan hukum).

Pasalnya, lanjut dia, Pa­sal 23 Undang-undang No­mor 2 Tahun 2011 tentang Pa­r­tai Politik me­nye­but­kansusunan kepengurusan baru partai politik dite­tap­kan oleh keputusan menteri.

Begitu juga dengan Pasal 115 UU Tata Usaha Negara yang berbunyi hanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan.

Dia berpendapat, PPP yang sah adalah di bawah kepengurusan Romi yang merupakan hasil Muktamar Surabaya. Hal itu karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) DKI Jakarta telah  mencabut putusan PTUN DKI Jakarta terhadap pembatalan pe­nge­s­ahan kepengurusan DPP PPP oleh Kementerian Hu­kum dan Hak Assi Manusia.

Dia menambahkan, de­ngan begitu, calon kepala daerah yang mengikuti pil­kada serentak harus men­dapat persetujuan dari ke­pengurusan yang sah, hal ini PPP kubu Romi.

Dia berpendapat, PKPU Nomor 12 Tahun 2015 me­rugikan pihaknya.Pasalnya, me­nurut dia, PPP kubu Romi tak bersedia bersatu dengan kubu Djan Faridz hasil Muktamar Jakarta.

“Terbitnya PKPU No­mor 12 tahun 2015 telah merugikan kami sebagai partai yang sudah menerima pengesahan dari Men­kum­ham, namun harus be­kerja sama dengan kelompok lain yang tidak punya basis legal stan­ding (kedudukan hu­kum) sebagai subjek hukum da­lam urusan Pilkada,” ung­kapnya.

Sebelumnya, rapat pleno KPU memutuskan merevisi Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pen­calonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Pilkada. Dengan revisi ini, Partai Golkar dan PPP yang masih berkonflik dapat me­nga­jukan pasangan calon di pilkada.

KPU menambahkan tu­juh ayat pada Pasal 36 PK­PU Nomor 12/2015. Tam­bahan ayat itu men­jelaskan bahwa jika islah ke­pe­ngu­rusan tak bisa dicapai, par­pol dengan dua ke­pe­ngu­rusan bisa ikut pilkada. Caranya, dua kepengurusan di parpol itu mengajukan satu pasangan calon yang sama.

“KPU sebenarnya cuma bisa membuat aturan tu­runan, sementara sengketa par­tai politik, yang me­nyelesaikan adalah pe­nga­dilan,” kata Arif. (h/snd/kcm)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]