Nasib Partisipan Pilkada


Kamis, 23 Juli 2015 - 19:32:47 WIB
Nasib Partisipan Pilkada

Putusan terhadap pe­ngujian Undang Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan gubernur, Wa­likota dan Bupati terkhusus pasal 7 huruf (s) terkait “pengunduran diri” yang juga harus dilakukan bukan hanya kepada PNS, Anggota TNI/Polri bahkan untuk para politisi pemenang pe­milu 2014. Semuanya adil, sama-sama mengudurkan diri dari jabatan publik yang diemban dan me­nye­rah­kan­nya kembali kepada Negara melalui pemerintah sesuai dengan peraturan pe­run­dang undangan.

Baca Juga : Stok Cukup, Menkes Instruksikan Pemda Genjot Lagi Vaksinasi

Anggota Dewan yang ter­hormat sudah nyaman da­lam setahun ini me­nik­mati tugas-tugas ke­dewanan. Ke­nya­manan mem­per­ton­ton­kan pe­re­butan alat ke­leng­ka­pan DPR, sidang yang ri­cuh, hingga per­ke­lahian da­n perebutan ruang fraksi serta dualisme partai politik yang berujung pada proses per­sidangan. Leng­kap sudah pang­gung sandiwara politik oleh para elit hasil pemilu 2014.

Akan tetapi, namanya manusia, hasrat tak kunjung puas dibalut dengan bing­kisan “pengabdian” ke kam­pung halaman pun menye­bar hampir di seluruh Indo­nesia. Hasrat ini tak terben­dung hingga akhir masa jabatan dewan. Haruskah hasrat diikuti secara mut­lak? Jawabannya bisa saja berfondasi pada claim bahwa rakyat meminta mereka (anggota DPR/DPRD) un­tuk maju memimpin pe­merintahan daerah.

Baca Juga : Berduka Atas Wafatnya Tengku Zulkarnain, UAS: Makin Sunyi Jalan Ni Ku Rasa

Apapun alasannya, pe­ngabdian demi kampung halaman atau tergerak untuk pembangunan daerah, tidak mengharuskan partisipasi dewan dalam tahapan pil­kada serentak 2015. Jangan sampai mengangkangi kerja-kerja dan menabrak nasehat kalamak di awak katuju di urang.

Walaupun suara pada pemilu 2014 berhasil me­raup angka tertinggi. Sean­dainya dana pribadi sangat besar hingga harus diham­bur-hamburkan. Jika ber­niat berperan aktif, harus menjaga “perasaan” rakyat badarai. Tidak serta merta menggunakan segala daya upaya seperti menyewa lem­baga survey untuk mengkaji tingkat popularitas, pen­cetakan dan pemasangan baliho maupun spanduk, serta kampanye kepagian lainnya.

Harus dipahami bahwa Pil­kada 2015 bukanlah ajang untuk uji coba. Ang­gota DPR/DPRD bisa iku­tan lalu bila kalah bisa kem­bali ke dewan. Itu namanya saka­lamak di awak se. me­reka (anggota dewan) bisa beralibi bahwa setiap warga negara berhak untuk ikut serta baik dipilih maupun memilih saat pilkada. Teta­pi, aktifitas ini harus ada pembatasan raso jo pareso setiap calon kontestan pil­kada, agar tidak terkesan menga­komodir nafsu ber­kuasa.

Putusan MK RI dengan berlandasan pemenuhan ke­adilan di hadapan hukum yang proporsional meng­haruskan setiap calon kepala daerah untuk mengun­dur­kan diri dari jabatannya seperti PNS, Anggota TNI/Polri dan Pejabat BUMN/BUMD termasuk sang legis­lator (DPR/DPRD). Agar semuanya sama-sama adil dan tidak ada yang dibeda-bedakan.

Sebenarnya, ada keun­tungan bagi akder partai politik dengan keluarnya putusan MK RI nomor 33/PUU-XIII/2015. Keun­tu­ngan tersebut akan mem­buka ruang “PAW DPR/DPRD”. Hal ini karena anggota Dewan harus me­ngundurkan diri dan digan­tikan oleh rekan seper­jua­ngan saat pe­milu 2014. Jika berhasil memenangkan pil­kada, ma­k­a parpol tempat si kepala daerah terpilih me­ngabdi akan beruntung. Satu kader jadi kepala daerah dan yang lain masuk ke gedung dewan.

Di lain sisi, bila tidak berhasil memenangkan pil­kada 2015, mereka yang mengundurkan diri sebagai anggota DPR/DPRD harus merelakan nasib menjadi orang biasa tanpa jabatan. Hal ini lah yang ditakutkan oleh para dewan, ujung-ujungnya mengumbar opini bahwa putusan MK RI di­nilai merugikan. Kita, rak­yat kecil ini tidak tahu apa yang dirugikan?

Toh pilihan mereka un­tuk menjadi calon kepala daerah. Tentu terima saja hasil baik buruknya. Ko indak dapek menambah jan ma­ngurangi, ko indak dapek mampaelok jan marusak. Niat baik tidak akan meng­ha­silkan perlawanan ter­hadap hasil akhir pilkada. Membangun nagari tidak harus menjadi kepala dae­rah. Menang kalah meru­pakan hal biasa dalam poli­tik.

Wahai anggota dewan yang terhormat, ingatlah, tinggi indak manyundak, gapuak indak mambuang lamak, gadang indak ma­lendo, runciang indak man­cucuak, cadiak indak manjua tenggang nagari ka binaso. Kehidupan manusia akan bernilai lebih jika ber­man­faat bagi manusia yang lain dan menjalankan amanah sebagai khalifah dimuka bumi.

Kuasa yang dimiliki ha­rus dilaksanakan demi ter­capainya masyarakat adil makmur. Tugas kedewanan masih me­nyisakan waktu 4 (empat) tahun lagi dengan seke­lumit persoalan bangsa yang harus dise­lesaikan. Akan lebih mulia bila ke­mampuan, keahlian dan kreatifitas serta keuletan dituangkan dalam kerja-kerja con­troling, budgeting dan legislation.

Akhirnya, pilihan ada di tangan anggota DPR/DPRD yang sudah menyebar status “calon kepala daerah” walau belum ditetapkan oleh KPU. Apakah berhenti un­tuk menjadi calon atau ma­lah mengambil pilihan be­rani dengan meninggalkan kursi dewan dengan segala kemungkinan, termasuk ke­mungkinan kalah saat Pil­kada 2015.

Kita (rakyat) hanya bisa menunggu pilihan para le­gis­lator baik yang men­du­duki senayan maupun ge­dung dewan tingkat provinsi ataupun kabupaten tersebut. Lalu, kita (rakyat) akan memilih mereka manuruik alua jo patuik yang sudah pasti menjadi calon Gu­bernur, Walikota dan Bupati pada tanggal 9 desember 2015. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang patuik dialua. ***

 

ANDRIAN HABIBI
(Kabid PA Badko HMI Sumbar)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]