Golkar ARB Menangi Gugatan di PN Jakarta Utara


Jumat, 24 Juli 2015 - 19:34:28 WIB
Reporter : Tim Redaksi

Dalam pertimbangannya hakim menilai rapat pleno pada 25 November 2014 yang digunakan sebagai lan­dasan penyelenggaraan Mu­nas An­col tidak sah. Selain itu penye­lenggaraan Munas An­col di­pandang tidak me­me­nuhi prosedur ad­mi­nis­trasi partai.

Sedangkan untuk Munas di Bali pada 30 November 2014 Majelis menilai telah memenuhi ketentuan hu­kum yang berlaku, yakni sesuai dengan anggaran da­sar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Golkar, serta Peraturan Or­ganisasi Partai Golkar ten­tang prosedur surat-me­nyurat.

“Kepengurusan Munas XI Partai Golkar di Bali untuk periode 2014-2019 adalah sah,” kata Lilik.

Atas dasar putusan itu Majelis memerintahkan ku­bu Agung Laksono selaku ter­gugat untuk me­ng­hen­tikan semua proses ber­kaitan organisasi Partai Gol­kar. Sebelumnya, Pe­nga­dilan Tinggi Tata Usaha Ne­gara (PTTUN) m­e­nga­bul­kan banding yang di­ajukan Partai Golkar kubu Agung Lak­sono atas Putusan PTUN tingkat pertama.

Sementara itu, Partai Golkar kubu Aburizal Ba­ krie akan segera mengirim surat hasil putusan Pe­nga­dilan Negeri Jakarta Utara kepada kepolisian. Dengan begitu, kepolisian dapat se­gera menindaklanjuti pu­tusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang tidak mengizinkan kubu Agung menjalani aktivitas di bawah bendera dan simbol Partai Golkar.

“Soal kantor, kami sam­paikan putusan ini ke ke­polisian. Jadi, kepolisian bisa memproses sesuai pu­tusan itu,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar kubu Aburizal, Ade Komarudin, di Kompleks Parlemen, Se­nayan, Jakarta.

Ade mengatakan, surat tersebut kemungkinan akan dikirim pada Senin pekan depan. Menurut dia, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) langsung berlaku sejak diputus oleh majelis hakim pada Jumat siang ini. Proses banding yang akan diajukan kubu Agung Laksono, lanjut dia, tidak akan serta-merta mem­batalkan putusan PN Jakut.

Selain mengirimkan su­rat ke kepolisian, kubu Abu­rizal juga berencana me­ngirim surat kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. Kubu Agung akan me­minta Menkumham mem­­­­batalkan SK yang me­nge­sahkan kubu Agung. (h/rol/kcm)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM