Golkar, Pilkada dan Cinta Segitiga

Karena itulah kiranya agak sulit untuk memetakan dimana kedua kubu ini akan menemukan irisannya. Bah­kan putusan PTTUN mu­takhirpun tak mempan un­tuk membuat salah satu ku­bu mengalah secara sportif. Paska putusan PTTUN per­tama, kubu AL langsung mengambil langkah  ban­ding dan meneruskan per­seteruan di ranah hukum sampai titik darah terakhir. Begitu pula dengan putusan PTTUN baru-baru ini, kubu ARB juga sudah pasang kuda-kuda untuk kasasi.

Baca Juga : Isu Reshuffle Menguat, Abdul Mu'ti Tak Mau Berandai-andai

Namun, pilkada seren­tak yang direncanakan akan berlangsung  bulan De­sem­ber 2015 seolah meng­hen­tikan perseteruan ini untuk sejenak. Tanpa berniat ber­henti bertarung di ranah hukum, kedua belah pihak sepakat untuk berjabat ta­ngan diranah yang lain. Ada kesamaan persepsi soal masa depan kader-kader Golkar di daerah yang selama ini te­rom­bang ambing akibat pe­rang yang tak berkesudahan di DPP Golkar.

Jika tak ada inisiatif dari kedua pihak, maka aset-aset politik di daerah ini akan berlayar bersama biduk-biduk  lain dan dipastikan akan sangat merugikan ke­dua kubu.  Siapapun yang akhirnya menjadi pemenang  akan tetap mengalami keru­gian besar jika Golkar gagal turut serta dalam pilkada serentak, meskipun ARB sempat sesumbar bahwa pilkada bukanlah hal yang penting bagi Golkar.

Baca Juga : Polemik Ceramah Tengku Zulkarnain soal Surga dan Warna Kulit

Secara kasat mata, dari sisi yang lain JK nampaknya mulai benar-benar “leading back” dan  sejauh ini ter­lihat cukup berhasil menjadi titik temu untuk kedua ku­bu, meskipun awalnya JK cenderung, bahkan dicurigai, ada di salah satu sisi, yakni  sisi Agung Laksono.  Se­telah putusan PTTUN yang mengabulkan gugatan ARB atas SK Menkumham,  JK secara mengejutkan dida­tangi oleh ARB.  Kemudian isu islah mulai bergulir ka­rena jadwal pilkada serentak kian mendekat. Sementara itu,  KPU membutuhkan kepengurusan pusat yang sah (berkekuatan hukum tetap)  untuk me­nan­da­ta­ngani dan mengesahkan  pen­­calonan kader-kader daerah yang sedang me­ngincar posisi-posisi stra­tegis di daerah.

JK yang awalnya hanya mesra dengan kubu AL mu­lai membuka pintu untuk ARB.  Kemesraan mulai terbangun secara pelan-pe­lan menyusul absennya titik temu dari kedua kubu yang berseteru.  JK otomatis menjadi titik pengimbang yang sangat strategis. Entah disengaja atau cuma ke­betulan, perimbangan ke­kuatan antara ARB dan AL membuat JK kembali men­dapatkan kartu truf untuk  memainkan skenario “cinta segitiga” yang mutual sym­biotic, meskipun kesannya sangat darurat dan terpaksa.

Baca Juga : Nadiem Makarim Salah Satu Menteri yang Dilirik Saat Reshuffle Kabinet Jokowi?

Tak bisa dipung­kiri,­ eks­pektasi JK terhadap Golkar sangatlah besar dan karena itu pula JK selalu dikait-kaitkan dengan kubu AL. Tanpa partai yang benar-benar secara riil bisa mem-back up JK di istana, maka JK diperkirakan akan men­jadi simbol semata menyusul perluasan kekuasan kepala rumah tangga istana, Luhut Binsar Panjaitan.

Bagaimanapun, dengan konstelasi politik istana yang tidak homogen, JK sejatinya membutuhkan kekuatan po­li­tik yang benar-benar di­dukung oleh kekuatan sipil yang riil, terorganisasi, dan bisa bersuara vokal di par­lemen.  Jika Golkar bisa diraih, besar kemungkinan KMP pun bisa didekati, maka JK bisa dengan segera menunjukan ketegasan poli­tiknya   kepada pihak-pi­hak yang diperkirakan akan melibas kepentingannya di istana.

Baca Juga : Mantap Nih! Pensiunan PNS Bisa Saja Kantongi Rp 1 M

Perkembangan dan dina­mika konflik antara ARB dan AL  membuat Golkar seperti  “ada dan tiada”  bagi JK.  Maka mau tak mau harus ada terobosan baru yang akan mendekatkan Golkar secara orga­nisa­sional ke halaman rumah JK sebagai simbol pertunjukan politik bahwa Golkar akhir­nya bisa membuat JK men­jadi tokoh yang perlu diper­hitungkan, baik untuk Jo­kowi secara pribadi, maupun ke­kuatan-ke­ku­a­tan lain yang eksis di istana.

Skenario cinta segitiga ini mau tidak mau harus diterima pula  oleh kedua ku­bu, terutama ba­­­gi ARB. Be­berapa waktu sebelum islah terbatas digelar,  JK  terus menekankan perlunya peme­rintah untuk segera me­nuntaskan dana kom­pensasi korban lumpur La­pindo. Ini adalah per­tanda kuat bahwa JK sedang me­narik ARB ke dalam ske­nario cinta segi­tiga di­mana proses take and give bisa dilangsungkan. Lumpur Lapindo adalah kartu mati ARB yang ber­hasil dinegosiasikan dengan rezim SBY dan nampaknya akan kembali menjadi alat negosiasi  ampuh yang akan membawa ARB ke dalam pusaran cinta segitiga ini.

Selain faktor kepen­ti­ngan “cari selamat”,  di sisi lain nampaknya ARB juga agak pesimis bahwa konflik akan berakhir  cepat.  Di­per­kirakan akan terjadi pro­ses pertarungan yang tak berkesudahan, lumayan pan­jang , dan melelahkan. Proses seperti  ini tentu  akan sangat merugikan ARB yang berdiri di luar lingkaran kekuasaan, baik secara politik maupun se­cara ekonomi. Setidaknya dengan masuk kedalam ske­nario cinta segitiga, selain selamat dari “bill tagihan Lapindo”, ARB juga bisa sedikit bernafas karena  ka­der-kadernya di daerah bisa terus berjuang.

Dan yang lebih penting, dengan ikut melibatkan JK secara strategis, itu berarti bahwa relasi konfliktual dengan AL tidak ber­si­fat­ zeru sum game karena di­per­kirakan kepentingan ke­dua kubu bisa sama-sama diakomodasi.  Posisi JK yang sangat membutuhkan kendaraan politik terbaca dengan jelas oleh ARB dan AL.  Risikonya, jika JK tidak berjuang habis-habisan untuk bertindak adil kepada kedua belah pihak, maka JK sendirilah yang  akan te­rancam. Perpecahan akan terus berlanjut dan JK akan kembali ter­le­mahkan secara politik.

Disinilah le­tak keren­ta­nan  islah ter­batas  ini. Mau tidak mau, selain “take a lead”,  JK juga sedang “take a risk.” Pa­salnya,  islah yang meng­ha­sil­kan empat poin kese­pa­ka­tan ini sifatnya sa­ngatlah tek­nis dan diper­kirakan tidak akan mampu me­la­hirkan rekonsialiasi yang lebih substantif di antara para pihak yang ber­konflik.  Keretakan bisa terjadi ka­pan saja jika salah satu pihak memaksakan kehendak dan menggilas pihak lain. Penye­rangan kantor DPP Golkar oleh oknum-oknum tak di­ke­nal beberapa waktu lalu adalah salah satu bukti bah­wa islah ini bisa dengan mudah diba­kar kembali menjadi kon­flik, meskipun pelakunya bisa saja bukan berasal dari salah satu kubu. Jika keren­tanan itu terus dibiarkan, maka  JK kem­bali teran­cam. Pendeknya, kelihaian JK dalam me­main­kan mana­gemen cinta segitiga akan benar-benar menjadi faktor penentu arah strategis da­ri  islah yang telah dise­pakati. ***

RONNY P. SASMITA
(Pemerhati Ekonomi Politik)