Golkar Pasrah, PPP Siap Tanggung Risiko


Senin, 27 Juli 2015 - 20:20:56 WIB

Sehingga, ia berharap semua Parpol bisa me­man­faat­kan waktu untuk me­leng­kapi persyaratan.

Komisioner KPU lain­nya Ferry Kurnia Riz­ki­yan­syah persyaratan dari KPU lebih ditujukan kepada par­pol yang masih memiliki dua kepengurusan. Ia kem­bali menegaskan calon yang diusung oleh kedua parpol yang masih bersengketa harus disetujui oleh kedua kubu dimana dengan satu pasangan calon yang sama.

Jika tidak, maka KPUD berhak menolak pen­daf­ta­ran calon dari parpol ter­sebut. “Kalau dua berkas ya (diterima), kalau satu (ber­kas) ditolak, seperti di Ci­legon aja ada penolakan, kalau memang nggak se­pa­kat,” ujarnya.

Ia menuturkan berkas pendaftaran calon yang bisa diterima KPUD antara lain sesuai dengan PKPU 9/2015 pasal 38 ayat dua dimana koalisi partai harus me­me­nuhi minimal 20 kursi, surat persetujuan dari pim­pinan parpol tingkat pusat, dan jumlah koalisi partai. “Itu wajib ada sah (syarat pen­ca­lonan dari partai),” ujar Ferry.

Berpotensi Ditolak KPU

Partai Persatuan Pem­ba­ngu­nan (PPP) tidak pernah me­lakukan pembahasan be­r­­sama soal pengajuan na­ma calon kepala daerah di pe­mi­lihan kepala daerah se­ren­tak 2015. Dua kubu yang berkonflik, hasil muktamar Jakarta dan muktamar Su­ra­baya, tetap pada pen­dirian­nya masing-masing dalam pengajuan nama calon.

Kubu Djan Faridz maup­un Muhammad Ro­ma­hur­muziy, sama-sama me­la­ku­kan penjaringan nama calon ke­pala daerah masing-masing.

Wakil Ketua Umum PPP hasil muktamar Jakarta (kubu Djan Faridz), Fernita Darwis mengatakan pihak­nya tidak pernah duduk ber­sama dengan kubu Ro­ma­hur­muziy (Romi) untuk membahas nama calon ke­pala daerah ini.

Artinya, ada ke­mung­kinan besar nama yang di­ca­lon­kan oleh dua kubu ber­beda. Kalau ini yang terjadi, maka KPUD sesuai aturan akan menolak nama calon yang diajukan. “Ya, itu ri­siko­nya,” kata Fernita pada wartawan, Senin (27/7).

Tapi, imbuh dia, masih ada kemungkinan dua kubu di partai berlambang Ka’bah ini mengeluarkan surat re­komendasi dengan nama yang sama. Namun, hal ini bukan berarti ada ke­se­pa­katan antara kubu Djan Fa­ridz dengan kubu Romi. Namun, lebih pada usaha dari calon kepala daerah yang ingin maju dari PPP.

“Kalau ada yang sama, bukan duduk bersama, itu upaya kandidat,” imbuh dia.

Fernita mencontohkan kasus pengajuan nama yang berbeda misalnya untuk calon bupati Pandeglang. PPP kubu Djan Faridz men­ca­lonkan Irna Narulita un­tuk maju sebagai calon Bu­pati Pandeglang, namun, kubu Romi tidak me­nge­luarkan surat rekomendasi dukungan.

Hal ini membuat du­kungan PPP tidak dapat diterima. Hanya saja, Cabub Irna Narulita sudah me­menuhi persyaratan du­kungan pengajuan calon karena didukung oleh partai politik lain. “Sudah punya dukungan melebihi syarat minimal, jadi tetap maju,” ungkap dia.

Beringin Pasrah

Sementara Partai Gol­kar menyudahi pembahasan penjaringan calon kepala daerah antar dua kubu. Te­pat pukul 00.30 WIB, Senin (27/7) dini hari, pem­bahasan oleh tim penjaringan ditutup dengan menyisakan 60 da­erah yang belum tersisa.

Anggota tim penjaringan pilkada Golkar, Lawrence Siburian mengatakan, pe­nga­juan nama calon pada 60 daerah tersisa diserahkan pada masing-masing DPP. “Mudah-mudahan namanya sama, kalau tidak sama ya tidak bisa diproses lebih lanjut oleh KPU,” kata dia, Senin (27/7).

Menurut Lawrence, se­luruh daerah sebenarnya sudah melewati penjaringan melalui dua tahap. Namun, di 60 daerah tersebut me­mang terdapat persoalan-persoalan yang lebih pelik. Bukan hanya nama yang tidak sama antara Golkar hasil munas Ancol dan mu­nas Bali, tapi juga soal pa­sangan calon.

Kalau soal perbedaan nama calon dari Golkar, masih bisa diselesaikan de­ngan hasil survei. Di be­be­rapa daerah, diakui La­w­ren­ce, memang tidak dapat menyelesaikan hasil laporan surveinya seperti di Papua.

Hal itu tetap menyisakan perbedaan antara dua kubu. Persoalan lain, imbuh ketua DPP bidang Hukum partai Golkar hasil munas Ancol ini, adalah menentukan pa­sangan dari calon. Misalnya, ada kasus nama yang di­aju­kan oleh dua kubu sama, namun tidak ada wakilnya.

Kasus lain misalnya, calon yang kita ajukan tidak cocok dengan wakilnya. Ini justru yang membuat ma­salah di 60 daerah ini. Sebab, pasangan calon memang harus muncul kecocokan, tidak boleh tidak cocok antara calon kepala daerah dengan wakilnya.

Lawrence mengaku dua kubu sudah pasrah dengan 60 daerah tersebut. Masing-masing kubu akan me­nga­jukan nama calonnya ma­sing-masing. Nama itu ada ke­mung­kinan sama, tapi juga sangat dimungkinkan tidak sama. Kalau sama, maka KPU akan memproses lebih lanjut, tapi kalau tidak sama, me­mang tidak dapat di­pak­sakan.

Sebab, dalam aturan KPU yang sudah disepakati antara KPU, Pemerintah, Bawaslu maupun DPR, par­tai yang bersengketa dapat mengikuti pilkada dengan syarat nama yang diajukan sama antara dua kubu yang bersengketa.

“Kalau ada penolakan karena namanya tidak sama kita bisa terima karena itu bertentangan dengan PKPU,” tegas Lawrence. (h/rol)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]