Kepala Daerah dan Wakil Jangan Pecah Kongsi Lagi


Senin, 27 Juli 2015 - 20:22:05 WIB
Kepala Daerah dan Wakil Jangan Pecah Kongsi Lagi

Keduanya sama-sama berupaya mendapatkan kesempatan dan perhatian lebih dari masyarakat. Harapan dan tujuannya sudah jelas, bagi kepala daerah yang baru sekali menjabat, berharap terpilih lagi pada Pilkada berikutnya. Sedangkan wakil kepala daerah berharap, di Pilkada berikutnya dia yang menjabat sebagai kepala daerah, sehingga segala upaya dilakukan untuk bisa mendapat simpati masyarakat. Rivalitas antara keduanya pun tak bisa dihindari.

Baca Juga : Menko Airlangga Apresiasi Dedikasi TNI dalam Penanganan Covid-19

Masyarakat adalah pihak yang paling dirugikan oleh rivalitas tersebut. Pertama, kepala daerah dan wakilnya sebagian waktunya terserap oleh aksi rivalitas yang tentu akan menyerap energi dan waktu yang semestinya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Dam­paknya pemeritahan tidak berjalan dengan baik dan menghasilkan produk kerja yang optimal.

Kedua, aksi rivalitas tersebut terkadang juga membutuhkan biaya yang cukup tinggi dan dana yang tesedot untuk itu berasal dari APBD. Akibatnya dana APBD yang  terserap untuk kepentingan rivalitas merugikan masyarakat.  Ketiga, di beberapa daerah terjadinya blok-blokan di jajaran SKPD dan kondisi itu mengganggu jalannya roda pemerintahan daerah. Keempat, saling cegal dan saling buka kartu antara kepala daerah dan wakilnya yang mengakibatkan munculnya situasi yang tidak kondusif di masyarakat dan pemerintahan. Banyak lagi, kerugian-kerugian yang muncul akibat dari pecah kongsi tersebut.

Baca Juga : Banyak Peninggalan Habibie yang Hilang, Mulyanto: Stop Dehabibienisasi

Contoh kepala daerah dan wakilnya yang pecah kongsi tidak sulit mencarinya. Karena di Sumbar, nyaris sebagian besar kepala daerah dan wakilnya tidak harmonis atau pecah kongsi. Mengingat banyaknya kerugian akibat pecah kongsi kepala daerah dan wakilnya, maka diharapkan Pilkada serentak tahun 2015 bisa menghasilkan paket  kepala daerah dan wakilnya yang benar-benar mesra dan saling dukung antara satu dengan lainnya hingga habis periode kepemimpinannya. Selain menjadi kesepakatan antara kepala daerah dan wakil serta parpol pendukung, Konstitusi sebaiknya juga mengatur dengan tegas dan jelas tentang hal ini. Karena hasil revisi UU No.1 Tahun 2015 tentang Pilkada mengamanatkan pencalonannya sistem paket.

Pada Pilkada 2015, ada 13 kota/kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada secara serentak, plus Provinsi Sumatera Barat yang akan memilih Gubernur. Daerah kota/kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada serentak adalah; Kabupaten Padang Pariaman, Kabu­paten Agam dan Kota Bukittinggi. Berikutnya, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Kota Bukittinggi, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Tanah Datar, Kota Solok, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Pessel.

Untuk Pilgub Sumbar hingga tadi malam dua pasangan yang akan bertarung head to head. Pasangan itu  adalah Prof Dr H Irwan Prayitno Psi MSc – Drs H Nasrul Abit (IP-NA) dan Drs H Muslim Kasim Akt MM  - Dr H Fauzi Bahar MSi. **

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]